Bupati Banjar, Kepala Daerah Terbaik Nasional 2014

Citizen6, Banjar Citra Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, semakin terangkat di tingkat nasional. Ini setelah daerah yang dipimpin Sultan H Khairul Saleh ini hampir setiap bulan meraih penghargaan nasional. Penghargaan tersebut tak hanya diberikan oleh pemerintah melalui kementerian terkait, tetapi juga oleh lembaga peneliti swasta maupun media nasional yang mengapresiasi kinerjanya dalam membangun daerah.

Tak mengherankan nama Sultan H Khairul Saleh menjadi sangat familiar di kalangan  pejabat negara, pengusaha nasional, pemimpin partai politik maupun peneliti akademisi karena prestasinya yang menonjol. Sehingga wajar bila Sultan H Khairul Saleh disebut bukan kepala daerah biasa, tetapi seorang pemimpin cerdas yang memiliki peran-peran sosial lain di luar tugas pemerintahan.

Setelah meraih penghargaan sebagai daerah Terbaik I Nasional Bidang Perikanan, awal Maret  2014, pria alumni Fakultas Teknik Unlam Banjarmasin ini kembali dinobatkan sebagai Kepala Daerah Peduli Lingkungan  2014 oleh MNC Group. MNC Group melalui Majalah Sindo Weekly bekerja sama dengan Indonesia Reaserch Center,  pimpinan Prof Dr H Ryas Rasyid,  menobatkan Bupati Banjar,  Sultan H Khairul Saleh,  sebagai kepala daerah terbaik nasional  Peduli Lingkungan 2014.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin ini oleh MNC Group, dianugerahi sebagai kepala daerah peduli lingkungan atas dedikasi dan kegigihan dalam usaha menyelamatkan lingkungan.

Pada  malam penganugerahan Kepala Daerah Terbaik Nasional 2014,  di Ball Room Grand Sahid Jaya Hotel, Rabu 19 Maret 2014 kemarin, H Khairul Saleh bersama 25 kepala daerah, Bupati/ Walikota dan Gubernur berprestasi Se-Indonesia, menerima penghargaan Government Award 2014,  yang diserahkan Mendagri H Gamawan Fauzi disaksikan Kepala Bappenas RI,  Prof Dr Armida Salsiyah Alisjahbana, dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

"Kepala daerah yang menerima penghargaan malam ini adalah mereka yang telah bekerja keras memajukan daerah melalui program-program kreatif. Sehingga kepadanya layak meraih anugerah sebagai kepala daerah terbaik nasional," ucap Hary Tanoesoedibjo.

MNC Group melalui Majalah Sindo Weekly, turut terpanggil memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada kepala daerah yang selama ini berjasa memajukan daerah  melalui program-program kreatif dan inovatif.

Hary Tanosoedibjo menjelaskan, untuk menjaring kepala daerah berprestasi ini, MNC Group melalui Majalah Sindo Weekly  bekerja sama dengan lembaga Indonesia Reaserch Center melakukan evaluasi dan kunjungan langsung ke daerah-daerah secara nasional untuk mengukur program-program pembangunan yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat.

"Beberapa aspek pembangunan daerah yang kami nilai antara lain, konsistensi program, kreativitas daerah, tingkat kepuasan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.
         
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada pers yang mempublikasikan penganugerahan kepala daerah berprestasi nasional malam itu, mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi swasta  membantu pemerintah dalam mendorong kemajuan daerah. (Mar)

sumber : http://news.liputan6.com/read/2025777/bupati-banjar-kepala-daerah-terbaik-nasional-2014

Pulau Lari-larian, 3 Tahun jadi rebutan

Merdeka.com - Pulau Lari-larian di Kecamatan Pulau Sebuku, akhirnya kembali masuk wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Hal itu, merupakan kabar baik bagi warga setempat setelah tiga tahun lamanya pulau tersebut masuk dalam wilayah sengketa antara Pemkab Kotabaru dengan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Staf Ahli Bupati Kotabaru Bidang Ekonomi dan Keuangan, H Akhmad Rivai, mengatakan, kembalinya Pulau Lari-larian ke Kotabaru merupakan kabar bagus bagi warga yang mendiami pulau tersebut.

Sebab, dengan penetapan status kepemilikan pulau itu maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan atau lebih dikenal dengan sebutan Pulau Lari-larian.

"Apalagi, sejak terbitnya Permendagri No.43/2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan, Pemkab Kotabaru legislatif, bersama Pemprov dan Legislatif Kalsel membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung. Untuk saat ini, kita Alhamdulillah menang sengketa kepemilikan pulau itu," ujar Akhmad, bangga di Kotabaru, seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/7).

Akhmad memaparkan, berdasarkan Permendagri No.53/2014 tentang Pencabutan Permendagri No.43/2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan, yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2014 oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 993 pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin mengatur 3 Pasal.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk Pasal 2 juga tertulis, Pulau Lereklerekan terletak pada posisi 3 30 36 Lintang Selatan (LS) dan 117 27 27 Bujur Timur (BT).

Atas dasar aturan itulah, maka Pulau Lari-larian masuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan serta Pasal 3 menyebutkan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Akhmad menambahkan, walaupun nama Pulau Lari-larian tidak disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut namun patut disyukuri nama Pulau Lereklerekan masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Ke depan, apabila memang perlu dimunculkan nama Pulau Lari-larian karena historisnya perlu diusulkan kembali penggantian nama Pulau Lereklerekan menjadi nama Pulau Lari-Larian.

Dengan ditetapkannya Pulau Lari-larian sebagai kawasan potensi migas yang kini masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru, maka ke depan perlu upaya Pemkab Kotabaru bersama Pemprov Kalimantan Selatan mengusulkan kepada Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral, untuk mengajukan Perubahan Keputusan Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral.

Seperti diketahui, sebelumnya Keputusan Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral Nomor 3296 K/80/MEM/2013 yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3124 K/80/MEM/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral dan Batubara) untuk Tahun 2013.

Pantau Sembako Pasar Kotabaru

KOTABARU - Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok membuat kalangan ibu rumah tangga di Kabupaten Kotabaru gundah. Mereka mengeluh karena uang belanja tidak lagi mencukupi.

Nah, untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, petugas Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kotabaru berjanji melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok. Pemantauan khususnya dilakukan di pasar induk, Pasar Kemakmuran Kotabaru.

Kepala Dinas Koperasi, Zainal Arifin mengatakan pemantauan dilakukan terhadap pedagang dan distributor atau agen. Pemantauan harga ini akan dilakukan seminggu sebelum lebaran.

"Seminggu sebelum lebaran kami turun ke lapangan. Selain memonitor ketersediaan bahan kebutuhan pokok, sekaligus menekan terjadi kenaikan harga," katanya.

http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/07/25/zainal-janji-pantau-harga-sembako

Bagaimana caranya memantau harga sembako dan menekan kenaikannya bila informasi tentang fluktuasi harganya tidak tersaji dipusat layanan masyarakat. Laju arus perdagangan import dan produk-produk lokal yang masuk ke pasar maupun yang di jual ke produsen lain tidak pula terpantau, kita bisa menjadi lumbung swasembada padi maupun kebutuhan pokok lainnya karena memang pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan pertanian berikut bibitnya, hanya saja tidak ada applausenya untuk disajikan kemasyarakat.

Pasar kita kotabaru sampai hari ini sama sekali jauh dari higienis, tidak memenuhi asupan akses jalan dan kemanfaatan. Perlu banyak nalar dan empati bagi kita selaku masyarakat untuk membuka ruang inspirasi dan ide-ide baik untuk di corongkan ke pengambil kebijakan.

Dibulan kebaikan bulan limpahan, semoga kota ini menjadi baik dan damai. Amiin.

Jalan Rusak, Bupati Kotabaru Minta Warga Bersabar

KOTABARU - Perbaikan infrastruktur jalan Raya Berangas yang kondisinya rusak parak di beberapa titik, direncanakan Pemkab Kotabaru, awal 2014 mulai dikerjakan.

Diperoleh informasi, harusnya perbaikan dilaksanakan pada tahun ini (2013). Namun, ditunda karena ada penambahan dana yang semula Rp 4 miliar menjadi Rp 7 miliar yang diakumulasikan saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Bupati Kotabaru Irhami Ridjani membenarkan, anggaran perbaikan jalan itu sudah ada tinggal pelaksanaan pekerjaan.

"Sudah ada anggarannya. Tahun ini mulai diperbaiki. Jadi masyarakat diharapkan bisa bersabar, karena semua sesuatu perlu proses," ujarnya.

Kendati demikian, ditegaskan Irhami, walau pengerjaannya dilakukan kontraktor. Namun, ia tetap turun ke lapangan untuk memantau pengerjaannya.

Cipta Karya Belum selesaikan RS Baru

KOTABARU - Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotabaru yang baru di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara belum menunjukan tanda-tanda penyelesaian pekerjaan bangunan.

Padahal pembangunan rumah sakit ini statusnya akan ditingkatkan kelas B. Pembangunannya sudah dikerjakan dalam beberapa tahap yang dimulai pada 2010.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS Kotabaru Lisa Andrian Ginting, mengaku tidak tahu pasti pembangunannya selesai dikerjakan, karena teknis pembangunan ditangani Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman.

"Kita hanya menerima bersih, karena instansi teknis terkait pembangunan, bukan kita. Tentu saja kita berharap segera selesai pembangunannya dan dioperasionalkan," ujar Lisa.

Harapan itu sejalan dengan kondisi rumah sakit yang ada di Kotabaru ini yang sudah tidak refresentatif lagi dan pengembangannya terkendala lahan yang sempit sehingga tak bisa menambah ruang inap pasien yang saat ini over kapasitas.

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Kotabaru sudah tidak representatif. Hal ini menyusul kondisi ruang mengalami kelebihan kapasitas dibanding jumlah pasien yang rawat inap.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kotabaru, Lisa Andriani Ginting mengakui pasien terpaksa ditempatkan di selasar saat kondisi semua ruang di kelas I, II dan III penuh. Terlebih pada ruang VIP.

"Memang sering terjadi. Tetapi di saat-saat tertentu saja. Jadi bersifat insidentil. Karena tidak terjadi setiap waktu," ujar Lisa.

Ketua DPRD Kotabaru,Harapakan Pengawasan Galian C Optimal

Kotabaru - Pengawasan pada peirijinan khususnya kepada Galian C diharapkan harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat selama ini menurut penilaian DPRD Kabupaten Kotabaru masih kurang maksimal sehingga apa yang diharapkan bersama tidak bisa terlaksana dengan baik dan sesuai harapan.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru H. Alfidri Sufian Noor saat ditemui diruang kerjanya ,mengatakan “Selama ini pengawasan untuk perijinan Galian C dinilai belum maksimal dan tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan ”

“Sewaktu kami melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik Jawa Timur, disana dilihat bahwa sistem yang dipakai sangatlah bagus dalam setiap pengawasan yang mereka lakukan, selain itu juga ada permudahan dalam mengeluarkan perijinan yang akan dibuat,” ujarnya jelas

Dilanjutkannya lagi, sehingga dalam pengawasan yang dilakukan tentunya akan sangat membantu karena dari awal sudah terkontrol dengan baik berdasarkan perijinan yang mereka ajukan kepada intansi yang memang berwenang dalam hal tersebut.

“Sedangkan untuk pihak yang dinilai sama sekali melakukan aktifitas Galian C tanpa ijin, maka jelas mereka akan menutup tempat usahanya sebagai pelanggaran aturan yang telah dibuat oleh pemerintah disana,” tambahnya.

Sementara untuk daerah Kabupaten Kotabaru, yang terlihat hanya dari Dinas Pendapatan saja yang melakukan pengawasan tersebut, seharusnya juga dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru bisa lebih berperan aktif dalam melakukan upaya itu dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan pada bidang Galian C.

Oleh karenanya yang berkaitan dengan hal tersebut, Alfidri selaku Ketua DPRD Kotabaru meminta agar dari Dinas Pendapatan dan juga Dinas Pertambangan dan Energi bisa untuk bekerjasama dan saling berkoordinasi dalam hal pengawasan yang dilakukan agar apa yang diharapkan oleh Pemerintah bisa tercapai dengan tujuan yang baik, karena sangat jelas di Kabupaten Kotabaru banyak dari perusahaan yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Galian C.

“Kalau pengawasan dalam bidang Galian C bisa lebih maksimal, tentu pemasukan pendapatan daerah juga akan bertambah dengan baik,” pungkasnya.

(Her) http://www.deliknews.com/

Ketua DPRD Kotabaru,harapkan pelayanan listrik merata

Pemenuhan akan kebutuhan listrik masuk Desa akan sangat diharapkan merata oleh masyarakat banyak, bukan hanya dilingkungan perkotaan saja, melainkan pada Desa Desa terpencil juga semestinya bisa menikmati agar mereka bisa merasakan langsung.

Para wakil rakyat yang duduk di DPRD mengharapkan PT. PLN (Persero) Kotabaru bersama-sama perusahaan yang ada di Kabupaten Kotabaru bisa menuntaskan pelayanan listrik terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, agar bisa merata disemua lini masyarakat.

Dikatakan oleh salah satu kader partai Golkar yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, H. Alfidri Sufian Noor, bahwa selama ini listrik dinikmati oleh sebagian besar masyarakat di perkotaan, sementara masyarakat di daerah terpencil masih banyak belum merasakannya, dan hal itu jelas akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Alfidri berharap, pihak PLN bisa turun langsung ke daerah-daerah terpencil, untuk melihat secara langsung seberapa besar harapan masyarakat bisa menikmati aliran listrik dari PLN, dan itu harus dilakukan guna untuk kepentingan masyarakat banyak disuatu Desa yang di anggap jauh dari lingkungan perkotaan.

“Masih banyak juga Desa terpencil di Kecamatan yang lain hingga saat ini masih belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN, dan itu harus dipikirkan secara bersama bagaimana pemerataan bisa terlaksana dengan baik,” imbuhnya.

Dilanjutkannya lagi, ia mencontohkan pada salah satu Desa yakni Sembilang dan beberapa Desa sekitarnya di Kecamatan Kelumpang Tengah hingga saat ini belum menikmati aliran listrik dari PLN, sehingga mereka akan sangat kesulitan dalam keperluan penerangan yang langsung diberikan dari PLN setempat. Jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menemui masalah anggaran atau program listrik yang terbatas maka diharapkan bisa menggandeng perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk menyisihkan sebagian daya atau listriknya untuk warga sekitar, untuk sama-sama menikmati listrik dengan baik.

Walaupun di sadari dengan baik tidak semua Desa terpencil dapat terlayani, namun demikian dengan cara tersebut diharapkan bersama jumlah masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan listrik akan berkurang.

“Kasihan warga yang belum mendapatkan aliran listrik, dari dulu sampai sekarang selalu mengharapkan, namun harapan tersebut tak pernah kunjung datang khsususnya bagi masyarakat pedesaan yang memang belum mendapatkan pasokan listrik,” jelasnya.

Bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang belum terjangkau aliran listrik, sebagian mereka menggunakan listrik dengan mesin pembangkit diesel, mau tidak mau cara itu harus dilakukan mengingat kebutuhan akan listrik pada masa sekarang sangat dirasa penting untuk dinikmati oleh masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari.

“Sedangkan bagi masyarakat kurang mampu, dengan sangat terpaksa mereka harus menggunakan penerangan dengan lampu teplok atau petromak, yang jelas untuk penerangan dirumah-rumah penduduk,” pungkasnya. (Her)http://www.deliknews.com/

Bupati Kotabaru Resmikan PLN Di Pamukan Barat

Bupati Kotabaru , Irhami Ridjami (dok/her)

Kotabaru – Sudah berpuluh tahun lamanya  warga Desa Marga Jaya, Desa Sengayam dan Desa Masangsari   Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, tidak pernah merasakan penerangan listrik, akibatnya aktivitas masyarakat pun ikut terganggu dan baru tahun 2013 masyarakat tiga desa di Pamukan barat itu , akhirnya bisa tersenyum bahagia.
Hal Itu dikarenakan , beberapa tiang listrik yang terpancang di sepanjang jalan Provinsi, mulai dari Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat hingga Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat yang merupakan proyek pusat akan segera berfungsi .
Jaringan listrik yang dayanya disuplai dari pembangkit Listrik milik PT. Alam Raya itu , telah diresmikan Bupati Kotabaru Irhami Ridjani, Senin (4/2) kemarin.
Kasubag Humas Pemerintah Kabupaten Kotabaru , Pebriyantan Sitepu , membenarkan jaringan listrik yang dayanya disuplai dari perusahaan, sudah diresmikan bupati.
Sementara itu , Humas PT PLN Wilayah Kotabaru M Jimmy ,menyatakan ” daya listrik dari mesin pembangkit milik PT Alam Raya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pamukan Barat  sebesar 1 Mega Watt (MW)”
Menurut Jimmy, walau hanya cuma kapasitas sebesar itu. Namun daya tersebut sudah mampu melayani setidaknya 800 pelanggan lebih.
“Sistem pengelolaan yang kita lakukan sama halnya dengan pembangkit milik PT. ITP Tarjun. PLN membeli daya dan melakukan pengelolaannya,” ujar Jimmy.
Dalam kesempatan yang sama ,  Bupati Kotabaru juga meresmikan PDAM Desa Marga Jaya dan KUD Bina Tani Mandiri di Kantor Kecamatan Pamukan Barat, serta di lanjutkan dengan peresmian pertanian  Desa Marga Jaya di perkebunan kacang kedelai seluas 6 Ha dan sekaligus panin pertama yang di pimpin langsung oleh Bupati Kotabaru Irhami Ridjani.
Zainudin , Kepala Desa Marga Jaya memaparkan, mudah-mudahaan kedepanya Desa Marga Jaya semakin maju dengan di dukungnya usaha pertanian, kita sudah siapkan lahan untuk usaha Pertanian 100 Ha, saat ini masyarakat kami mengembangkan jenis palawija tapi yang kami utamakan untuk jangka panjang yaitu karet nantinya. tutup dia  (Her/red/mq) http://www.deliknews.com/

Dishub Kotabaru : Kapal besar wewenang syahbandar

Kotabaru - Sugian Noor. SH. Msi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru mengatakan, mengenai alur lalu lintas pelayaran kapal besar seperti tongkang Batu Bara dan Kapal Besar lainnya yang mengangkut batubara yang melintas di wilayah perairan Kotabaru adalah tugas dan wewenang Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kotabaru, yang sebelumnya di kenal dengan Adpel.

“Kalau kapal di atas 7 GT (Grosston),  itu adalah tanggung jawab Syahbandar. Dan kalau ada masalah terkait alur lintas ini silakan hubungi mereka ( Syahbandar ),” katanya ketika ditanya soal tongkang Batu Bara yang kerap menghantam terumbu karang dan jala atau renggi nelayan, apa lagi ketika musim gelombang besar banyak kapal kapal besar yang menghantam terumbu karang. Namun dia juga mengatakan, warga tidak bisa menuntut masalah ganti rugi kerusakan alam atau terumbu dan budidaya rumput laut kepada Syahbandar.

“Tapi kalau ada masalah lingkungan terkait dengan alur lalu lintas kapal, maka BLHD ( Badan Lingkungan Daerah ) bisa sebagai pihak yang paling aktif untuk menuntut pertanggung jawaban perusahaan pemilik kapal,” katanya. Kepala BLHD Kotabaru, Ir Hj. Maslenawati saat dikonfirmasi membenarkan hal itu.

“Iya, memang kalau ada laporan tentang kerusakan lingkungan kami segera menindak lanjuti dengan meneliti di lapangan dan akan melayangkan surat teguran kepada perusahaan pemilik kapal,” ujarnya. Dia menambahkan, kalau masalah lingkungan memang menjadi konsen dari kegiatan BLHD. Menurutnya, kalau memang ada laporan masuk, maka pihaknya segera menindak lanjuti segera turun ke lapangan.

Jadi tidak benar, kalau BLHD hanya berdiam diri saja terhadap masalah lingkungan yang terjadi. “Khusus masalah tongkang sering menabrak terumbu karang di Desa Teluk Temiang Kecamatan Pulau Laut Barat, kita memang terus menindak lanjuti semua itu,” tegasnya. Seperti diketahui, kalau musim angin kencang yang biasanya terjadi awal tahun, ada beberapa tongkang milik perusahaan yang terdampar di pesisir pantai, karena terseret arus. (Her) http://www.deliknews.com/

Ribuan honorer Kotabaru menjadi tenaga non-PNS

Kotabaru (ANTARA News) - Ribuan tenaga honorer yang mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mulai Maret 2013 statusnya menjadi tenaga non-pegawai negeri sipil.

Bupati Kotabaru Irhami Ridjani, di Kotabaru, Kamis, mengatakan, perubahan status honorer menjadi tenaga non-PNS itu merupakan kebijakan daerah.

"Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Larangan Mengangkat Tenaga Honorer," katanya.

Dengan berlandaskan PP No 56/2012 tersebut, ujar dia, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang mengangkat tenaga honorer.

Menurut aturan, tenaga honorer yang sudah terlanjur mengabdikan diri harus diberhentikan terlebih dahulu.

Apabila honorer tersebut masih diperlukan, SKPD yang bersangkutan harus membuka kesemapatan kembali dan yang bersangkutan harus melamar dan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya tes wawancara.

Menurut Bupati, apabila semua tenaga honorer di Kotabaru diberhentikan, dikhawatirkan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah akan terganggu.

Sekretaris Daerah H. Suriansyah, menjelaskan, tidak akan ada pemberhentian honorer. "Tetapi statusnya saja yang berubah dari tenaga honorer menjadi non PNS," jelas Sekda.

Untuk gaji non-PNS akan diupayakan naik, yang biasanya sebesar Rp500 ribu per bulan menjadi Rp600 ribu - Rp700 ribu per bulan.

Karena gaji yang selama ini dibayarkan, menurut Suriansyah, sangatlah tidak layak.

"Tidak menutup kemungkinan, gaji non PNS nantinya akan disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR)," ungkapnya.

Sambil menunggu formasi CPNS pusat, diharapkan semua tenaga non PNS bisa ikut tes, sesuai dengan formasi yang diperlukan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotabaru H Slamet Riyadi hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi terkait jumlah tyenaga honorer yang tersebar di sejumlah SKPD di Kotabaru.

Pemkab Kotabaru Kalsel Belajar ODNR Langsung ke Depok

Pemerintah Kota Depok menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan di Aula Bappeda Kota Depok, Selasa (12/2/2013). Kunjungan kerja yang diikuti oleh 18 kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kotabaru ini  selain bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan aparatur Pemkab Kotabaru dan penerapan  standar pelayanan minimal (SPM) juga untuk mempelajari secara langsung gerakan One Day No Rice (ODNR) dan One Day No Car (ODNC) yang selama ini sudah digalakkan di Kota Depok.

Kabupaten Kotabaru terletak di bagian paling Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam baik berupa hasil tambang, hasil hutan, maupun hasil laut. Melimpahnya sumber daya alam yang potensial ini diakui oleh Sektretaris Daerah Drs. H. Suriansyah, belum bisa dikelola secara optimal karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, Pemkab Kotabaru terus melakukan peningkatan kemampuan aparaturnya melalui berbagai kegiatan, antara lain kunjungan kerja.

Dalam kunjungan kerja yang disambut secara langsung oleh Walikota Depok, H. Nur Mahmudi Ismail ini, dimulai pada pukul 11.30 Wib. Dalam kesempatan tersebut, Walikota Depok mengupas tentang sistem pelayanan minimum, perencanaan pembangunan, dan mengenai ODNR yang selama ini diketahui telah digalakkan di Kota Depok.

Dalam paparannya, Pak Nur secara konsisten terus mengingatkan bahwa gerakan ODNR ini tidak hanya penting dilihat dari perspektif kesehatan, akan tetapi mampu menggerakkan roda perekonomian nasional dalam bingkai ketahanan ekonomi nasional. Lebih lanjut, Pak Nur terus mendorong dan memberikan motivasi bagi seluruh peserta untuk bersama-sama membumikan gerakan ODNR, dengan mereplikasi gerakan ini secara massif sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing, tiada lain untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan berdaulat di bidang pangan.

Sebagai Kabupaten yang kaya dengan hasil alam yang melimpah, Pemkab Kotabaru berharap bisa menjadi daerah yang mampu memberikan ketersediaan energi nasional melalui berbagai inovasi seperti pemanfaatan sumber daya air, tenaga ombak, tenaga angin, dan sebagainya.

Foto Terkait:

Alat Baru Bagang Diujicoba

Jumat, 15 Februari 2013

KOTABARU – Peningkatan pendapatan nelayan bisa meningkat dengan cara memanfaatkan teknologi baru. Kalau selama ini mereka menggunakan lampu sorot dari atas bagang untuk menarik ikan agar berkumpul, sekarang sudah ada alat yang mampu menyalakan lampu dalam air dengan harapan ikan akan semakin banyak berkumpul.

 

Alat tersebut dinamakan Lacuba (lampu celup bawah laut). Lampu ini bisa menyala di bawah laut dengan kedalaman hingga 15 meter dengan menggunakan daya sebesar 12 volt bersumber dari accu. Lampu ini bisa bertahan selama 8 hingga 10 bulan dipakai. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir Talib MAP belum lama ini.

 

"Ada lampu yang mampu dicelupkan ke dalam air laut, harga satu buah lampu sekitar Rp200 ribu. Itu sudah kita belikan kepada beberapa nelayan di Sarangtiung (kecamatan Pulau Laut Utara) dan sedang dicoba," ujarnya. Menurutnya, teknik itu sudah dicoba sebagian nelayan di Jawa dan hasilnya memuaskan. Dia mengatakan, peningkatan hasil tangkap para nelayan bisa mencapai hingga 2 kali lipat dalam semalam.

 

"Baru saja kita coba, dan sedang kita pelajari bagaimana hasilnya. Saya sedang menugaskan anak buah saya ke sana untuk mengambil data bagaimana hasilnya para nelayan yang menggunakan alat baru itu. Kalau memang bagus, nanti kita akan bantu para nelayan bagang agar menggunakan alat itu," kata Talib ketika ditanya bagaimana hasil pemanfaatan alat baru itu kepada para nelayan di Sarangtiung.

 

Cuma ada satu kendala, kata Talib kemudian, para nelayan Kotabaru biasanya tidak terbiasa dengan perubahan. Mereka kadang sulit menerima perubahan baru didalam kegiatan melaut mereka.

 

"Tapi itu sudah biasa dalam menghadapi nelayan memang begitu. Dulu juga mereka ngotot tetap menggunakan lampu strongkeng, tapi setelah kita terus tekankan murahnya menggunakan genset, dan lama kelamaan mereka sekarang semua sudah menggunakan genset," ungkapnya.
 http://www.radarbanjarmasin.co.id/

Predikat Minapolitan Menguntungkan

Senin, 18 Februari 2013

KOTABARU – Kotabaru adalah salah satu dari 200 kota kabupaten yang menjadi kota minapolitan di Indonesia. Di Kalsel, hanya Kotabaru yang meraih predikat itu. Sekadar diketahui, kota minapolitan sendiri adalah kota bisnis yang berbasis perikanan dan kelautan.

Dimana pemerintah pusat memberikan harapan kepada Kotabaru agar bisa memaksimalkan potensi kelautan dan perikanannya,  sehingga bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi, baik sekala lokal atau nasional. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru, Ir Talib MAP mengemukakan, tidak kurang miliaran rupiah, bahkan hingga mencapai angka triliun dana bantuan dari pusat yang dikucurkan ke Kotabaru.

"Keuntungan menjadi kota minapolitan,  kita memang akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan," katanya. Dia mengaku, bantuan tersebut terdistribusi dengan baik di 21 kecamatan yang ada di Kotabaru. Mulai dari nelayan tangkap, budidaya, dan pengolahan.

Meski demikian, dia mengatakan apa yang diharapkan belum mencapai hasil yang maksimal. Menurutnya, untuk mengembangkan kota bisnis minapolitan, bukan hanya soal dana bantuan kepada nelayan, tapi semua sektor dan kebijakan harus mendukung ke arah tercapainya tujuan kota minapolitan tersebut.

"Pelabuhan harus kita perbanyak. Tempat pabrik dan pengolahan ikan juga perlu ditingkatkan. Pasokan listrik untuk warga berkegiatan perlu yang maksimal. Dan solar sebagai alat gerak nelayan kita perlu pendistribusian yang cukup. Banyak yang perlu dimaksimalkan kalau kota minapolitan mau jalan," ujarnya.
Diakuinya, Kotabaru kaya akan hasil lautnya dan berada di jalur lintas strategis di kepulauan Indonesia.

Sehingga dia berharap, semua lini baik daerah dan pusat perlu bekerjasama mengembangkan kawasan minapolitan hingg bukan hanya menjadi predikat tapi juga menjadi kenyataan yang bisa dinikmati dan dibanggakan.

Kotabaru Ribut Isu Pemecatan

 

Kamis, 21 Februari 2013

|

 

KOTABARU – Isu gonjang-ganjing akan dipecatnya ribuan tenaga honor di semua dinas di Kotabaru menimbulkan keresahan luar biasa di kalangan tenaga honorer. Kasak-kusuk pun ada di mana-mana, di tiap kantin dinas ramai soal itu diperbincangkan.

 

Banyak tenaga honor yang mengeluh. "Aduh frustasi saya kalau begini. Kenapa kami mau dipecat? Mau makan apa sudah kalau begini," ujar salah seorang guru honorer di Kotabaru kepada wartawan, Rabu kemarin (20/02).

 

Permasalahan, awalnya timbul dengan adanya surat edaran dari Kemendagri pada awal Januari lalu ke semua kepala daerah di Indonesia. Yang isinya melarang ada pengangkatan honor di atas tanggal 11 November 2005, sesuai dengan PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer. Dikonfirmasi, Bupati H Irhami Ridjani melalui Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) H Slamet Riyadi meluruskan informasi itu.

 

"Kalau dikatakan pemecatan sih, kurang tepat. Hanya tertib administrasi. Besok (hari ini) Bupati Irhami akan mengadakan rapat dengan semua SKPD juga semua honorer di Kotabaru, untuk memberikan penjelasan tentang ini," katanya.

 

Dia lantas menjelaskan, karena pemerintah melarang adanya tenaga honorer yang diangkat di atas tanggal 11 November 2005, maka memang tidak ada pilihan bagi daerah, selain memberhentikan mereka semua, yang dia akui jumlahnya ribuan. Tapi akan diangkat kembali.

 

"Jadi nanti akan diberhentikan, karena status mereka melanggar peraturan. Tapi kemudian kami melalui SKPD atau dinas masing-masing akan merekrut mereka menjadi tenaga kerja non PNS. Jadi sederhananya, sebutannya saja yang berubah," ujarnya.Karena, kata Riyadi kemudian, pemerintah sebenarnya tidak melarang asal SK Pengangkatan statusnya adalah Pegawai Non PNS.

 

"Ini adalah untuk audit keuangan di daerah nantinya. Karena semua pengeluaran nanti yang dikeluarkan untuk menggaji honor dianggap melanggar peraturan, dan yang kena masalah nanti adalah Pemkab," ungkapnya. Ketika ditanya berapa lama nanti honorer itu akan diberhentikan sebelum direkrut kembali menjadi Pegawai Non PNS, dia menjawab seminggu lah bisa selesai. Dan katanya, pihak BKD atau Pemkab tidak bisa intervensi berapa jumlah yang akan direkrut oleh dinas masing-masing.

 

"Itu yang lebih tahu adalah dinas masing-masing. Nah, nanti juga akan terlihat berapa sih kekurangan tenaga kerja kita," paparnya. Dia melanjutkan, tentu perekrutan kembali para honorer harus sesuai dengan ABK (Analisis Beban Kerja) yang sudah dikeluarkan oleh daerah. Yang jelas, tegasnya, ini harus dilakukan daerah karena mengikuti aturan dari pusat.
 http://www.radarbanjarmasin.co.id/

Honorer Dipastikan Tak Dipecat

Irhami: Hanya Alih Status Saja

KOTABARU – Ratusan hingga mencapai seribu honorer diperkirakan, kemarin memadati gedung dan halaman Paris Barantai. Meski sudah diberitakan di koran ini kalau mereka tak dipecat, tapi mereka mengaku belum tenang, masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah daerah yang rencananya disampaikan Kamis kemarin pukul 09.30.

 

Pagi-pagi mereka sudah mendatangi gedung, memarkir kendaraan. Dan lantas bergerombol duduk dan berbincang. "Pokoknya kami dengar,  kami akan dipecat. Kami taunya itu," ujar salah satu honorer di Dinas Kesehatan. Pukul 09.30 sudah lewat, namun Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani dan rombongan belum juga datang.

 

Keringat sudah membanjir di sebagian wajah honorer dari semua dinas di Kotabaru ini. Ketar-ketir banyak terlihat, namun banyak juga yang menyembunyikan keresahan mereka dengan bercanda, atau honorer pria yang masih bujang mengganggu honorer wanita muda yang jelita. Suasana pun seketika berubah, manakala Irhami didampingi Sekda H Suriansyah dan Kepala BKD H Selamet Riyadi keluar dari kediaman menuju gedung.

 

Ribuan honorer serentak masuk ke gedung, namun ternyata tempat itu tak muat, terpaksa sebagian besar tetap berada di luar. Dalam kesempatan itu, Irhami menyampaikan sesalnya karena sudah ada isu yang membuat para honorer resah.

 

"Di kabupaten lain saya dengar tidak ada. Mungkin alih nama dari honorer ke pegawai non PNS dimanfaatkan kepala dinas untuk menggertak pegawai honornya yang malas, sehingga informasi menjadi bias," katanya. Seperti yang diberitakan, dia pun membantah akan ada pemecatan pegawai honor. Menurutnya, yang benar hanya alih status saja, dari status honor ke status pegawai non PNS.

 

"Malah bagus, kan namanya. Kalau disingkat menjadi PNP," ujarnya. Dia menjelaskan, karena pusat melarang ada pengangkatan honor di atas tanggal 11 November 2005, maka terpaksa daerah melakukan alih status tersebut. Karena, memang dibolehkan saja untuk pegawai non PNS, selama memang sesuai dengan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) daerah.

 

Di sisi lain, Irhami sendiri mengaku salut dengan sebagian honorer di Kotabaru. Karena meski dengan gaji terbatas, tapi mereka bekerja keras. "Bahkan, beberapa honorer kita terkenal berani. Berani berutang, kredit kendaraan dan lainnya," candanya yang disambut gelak tawa.

 

Dia meyakini, adanya isu pemecatan karena informasi jadi bias sebab ada kepala dinas atau oknum di dinas, mungkin, yang sengaja menakut nakuti para honorer tersebut. "Ya, mungkin tujuannya baik, supaya kerja lebih giat lagi. Tapi jangan lagi begitu ya," ujarnya kala itu.
 http://www.radarbanjarmasin.co.id/

Penyediaan Air Bersih Banjarmasin Terbesar di Indonesia

Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat selain pangan dan energi. Penyediaan air bersih melalui perusahaan daerah air minum (PDAM) yang memadai sangat diharapkan masyarakat terutama karena semakin menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air bersih. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan melalui PDAM Bandarmasih saat ini pelayanan air minumnya sudah mencapai 122.179 sambungan rumah tangga atau mencakup 98,7 % dari jumlah penduduk Banjarmasin, sehingga menempatkan Banjarmasin sebagai kota terbesar dalam pelayanan air bersih di Indonesia.  Bahkan, pada tahun 2013, cakupan layanan air bersih di Banjarmasin ditargetkan menjangkau seluruh penduduk, sehingga akan menjadikan Banjarmasin sebagai kota pertama di Indonesia yang melayani kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakatnya.

Air baku yang dimanfaatkan PDAM Bandarmasih untuk suplai air bersih diperoleh dari sungai Tabuk di Kabupaten Banjar. Air dialirkan melalui pipanisasi, setelah itu air dimasukkan dalam bak pengendapan sehingga terdapat air bersih yang sudah tersaring akan mengalir ke dalam filter selanjutnya untuk disterilkan dengan bahan disinfecta dengan kadar antara 0,2 s/d 1,5 ppm, atau syarat kekeruhan yang ditetapkan oleh kementrian kesehatan tidak boleh melebihi 5 NTU. Rata-rata syarat yang harus dijaga oleh PDAM Bandarmasih besarnya tidak melebihi 2,5 NTU,  setelah terpenuhi baru disalurkan melalui pipa ke masyarakat umum. Semua proses ini sudah dimonitor oleh mesin secara otomatis, sehingga jika ada penyumbatan atau kemacetan bisa terpantau di layar monitor.

Selain itu, PDAM Badarmasih juga melakukan uji sampel secara berkala tiap 1 jam untuk mengetahui kondisi air saat itu, agar dapat diambil tindakan yang tepat jika ada ketentuan kualitas yang terganggu, sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian dari penggunaan air PDAM. Setiap jam, PDAM selalu mengambil sampel berupa berapa besarnya kadar keasaman (ph) dari air dan besarnya NTU untuk memantau dari segi kesehatan, kejernihan air serta sisa warna pembuangan limbah.

PDAM Bandarmasin juga telah membangun tampungan air dengan kapasitas 10.000 m³, sehingga kapasitas air PDAM Bandarmasih menjadi berkisar 1.550 liter/detik, dari sebelumnya yang tercatat sekitar 1.000 liter/detik. 

Sebagai antisipasi cadangan listrik, PDAM Bandarmasih juga menyediakan genset, agar proses pengolahan air baku tetap berjalan meskipun terjadi pemadaman listrik. Untuk kebutuhan energi dalam memenuhi kebutuhan air bersih, PDAM setiap tahunnya menyediakan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar.

Harga jual air bersih saat ini berkisar Rp 4.194/m³, harga yang cukup murah mengingat fungsi air bersih yang sangat vital. Selain itu, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), diberikan subsidi untuk pemasangan baru sekitar Rp 650 ribu, sehingga mereka cukup membayar Rp150 ribu, sementara harga normalnya berkisar Rp 800 ribu. Hal ini dilakukan agar masyarakat pemanfaat air bersih semakin meluas, menjangkau  semua kalangan.

Di lain pihak, khusus untuk  warga yang berada di daerah kepulauan yang tidak memiliki sumber air tanah karena merupakan kawasan rawa yang memiliki air payau serta masyarakat yang tinggal di perdesaan yang berada di luar jangkauan PDAM, disediakan layanan air bersih melalui Pansimas dan PAC (pengelolaan air cepat) berupa alat penyaring air sungai sehingga bisa dikonsumsi dengan aman.

Meluasnya cakupan layanan air bersih berdampak positif dalam menurunkan penyakit diare dan kolera yang sebelumnya mewabah di Banjarmasin. Dulu, warga terpaksa mengkonsumsi air sungai sebagai sumber air bersih sehingga penyakit seperti diare sering diderita warga. Bahkan pada akhir 1990-an, Banjarmasin pernah berstatus KLB kolera karena penduduk pinggir sungai Martapura mengkonsumsi air tidak sehat.

Penyediaan ari bersih di daerah terpencil salah satunya berlokasi di RT 13 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan. Terdapat sekira 100 KK warga yang belum tersambungi pipa PDAM, sehingga warga mengandalkan PAC dan membeli air ledeng dari warga yang sudah mendapat sambungan PDAM. Harganya berkisar Rp1.000-Rp2.000/jerigen isi 20 liter.

 Salah satu warga RT 13, Anisa (53 tahun), mengatakan ia mendapatkan bantuan perlengkapan PAC pada Agustus 2012 lalu, dimana ada sekira 50 PAC yang dibagikan kepada warga. Proses pengelolaan air jernih dimulai dari pemanfaatan air sungai yang berasal dari sungai Martapura, kemudian dialirkan melalui pipa masuk ke dalam bak penampungan berupa tong viber berkapasitas 200 liter, setelah itu air yang sudah mengendap masuk dalam proses Mixingwell dimana air sungai dicampur dngan bahan kimia (Koagulan) dengan perbandingan 20 s/d 60 ppm dimana Koagulan akan bercampur sebanyak 20 miligram pe liter air baku  dan dilakukan pencampuran. Lalu diaduk-aduk hingga 30 menit setelah itu air akan menetes dalam tampungan sehingga air bersih akan keluar melalui pipa dan siap untuk digunakan. Masyarakat bersyukur untuk bantuan ini, karena sekarang mereka bisa menghemat biaya pembelian air  dimana untuk harga air Rp 1.000 / jerigen dengan volume 20 liter.

Selain pemberian bantuan PAC, PDAM Bandarmasih bekerjasama dengan beberapa lembaga juga memberikan bantuan penyaluran air ke desa yang terletak di muara sungai atau dikenal juga dengan desa Pulau Bromo. Daerah ini merupakan daerah yang timbul menjadi salah satu wilayah dengan penghuni lebih 400 kk. Bantuan yang bantuan berupa alat transportasi kapal penyeberangan yang membawa 4 tandon air bersih dengan kapasitas 4.000 Liter, dengan anggaran mencapai Rp 40 juta/tahun, yang berasal dari bantuan beberapa CSR perusahaan yang tergerak dalam membantu penyediaan air bersih. Masyarakat dapat membeli air per jirigennya sebesar Rp 1.000 / 20 liter.

Penyediaan air bersih di Banjarmasin juga didukung jaminan ketersediaan air baku dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Pemerintah pusat, propinsi maupun pemerintah kota melakukan perlindungan daerah tangkapan air, manajemen terpadu daerah aliran sungai, pengendalian pencemaran air, penertiban ijin penggunaan air serta upaya antisipasi penyediaan sumber air baku untuk masa yang akan datang. 

Kota Banjarmasin diakui sebagai kota besar yang mengelola air bersih terbaik di antara negara-negara di Asia Tenggara. Atas prestasinya ini, Banjarmasin mendapat penghargaan dalam bentuk sertifikat pengakuan atau "Clean Water" untuk kategori kota besar yang diserahkan berbarengan dengan puncak penyerahan penghargaan "Asean Environmentally Sustainable Cities" (Asean Esc Awards) tahun 2011 atau penghargaan untuk semua kota dengan penetapan lingkungan berkelanjutan di tingkat Asean. Hasil tersebut berdasarkan seleksi bersama puluhan kota besar lainnya di Asia Tenggara pada pertemuan Asean Working Group On Environmentally Sustainable Cities (AWGESC) ke-9 di Yangon, Nyanmar Mei 2011 lalu, dengan perserta perwakilan kota-kota di belahan Asia Tenggara.

Penghargaan ini juga merupakan apresiasi terhadap banjarmasin yang telah membangun pengelolaan air limbah yang dulu dibuang ke sungai, kini sebelum dibuang diproses dulu oleh Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) hingga air dibuang bersih. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang ada di Banjarmasin menggunakan system terpusat (off site system) dimana air limbah diangkut dalam pipa penyalur air limbah (sewers), dari tempat dimana air limbah itu dihasilkan (WC, Septik Tank, kamar mandi, dapur) ke tempat pengolahan dan pembuangan (IPAL). Pengolahan limbah di IPAL menggunakan sistem biologis, dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik dan racun yang berbahaya pada air limbah dengan teknologi RBC (Rotating Biological Contactor) sehingga dihasilkan effluent (hasil pengolahan) yang memenuhi standar baku mutu air yang diijinkan.

Pengolahan Air Limbah secara terpusat merupakan “Pilot Project” bagi kota Banjarmasin, dimana cakupan area pelayanannya masih terbatas, artinya hanya masyarakat yang berada di kawasan jaringan air limbah yang sementara ini bisa dilayani dengan menggunakan jaringan perpipaan. Untuk melayani masyarakat di luar  kawasan pelayanan jaringan air limbah, PD PAL Banjarmasin menyediakan bentuk pelayanan dengan mobil khusus penyedot limbah sesuai dengan permintaan kebutuhan masyarakat. Bentuk pelayanan mobil ini bisa juga untuk mengatasi permasalahan masyarakat terhadap WC/Septic Tank–nya yang bermasalah.

Untuk menciptakan kondisi tersebut Pemerintah Kota Banjarmasin membentuk Peraturan Daerah No.16 Tahun 2006 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pengolahan Air Limbah Kota Banjarmasin, dimana dalam PERDA No.16 Tahun 2006 disebutkan bahwa masyarakat / Badan Hukum yang berada di areal pelayanan jaringan air limbah diwajibkan memanfaatkan sarana pengolahan air limbah, termasuk dalam hal ini mengadakan penyambungan dari sumber limbahnya ke jaringan air limbah yang telah disediakan. Untuk tata cara penyambungan tersebut dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan oleh PD PAL Banjarmasin selaku Pengelola Air Limbah. Maka dari itu diharapkan dukungan peran aktif seluruh lapisan masyarakat bersama-sama Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengelola air limbah dapat terwujudkan, untuk menuju Kota Banjarmasin Bungas (cantik).

Cakupan pelayanan air bersih di Banjarmasin hendaknya menjadi acuan bagi Pemprov Kalimantan Selatan mengingat pelayanan air minum di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan penghujung tahun 2011 baru mencapai 51,79 %, di bawah rata-rata nasional sebesar 53,26 %. Dengan jumlah penduduk sekitar 3,6 juta jiwa, berarti bahwa penduduk yang belum memiliki akses aman air minum di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1,7 juta jiwa. Di sisi lain sasaran MDGs tahun 2015 untuk Provinsi Kalimantan Selatan adalah tingkat akses aman air minum sebesar 70 %. Dengan demikian, dalam kurun waktu 2,5 (dua setengah) tahun ke depan Pemerintah provinsi dan Kabupaten-Kota di Kalsel perlu menyediakan tambahan akses aman air minum bagi 600 ribu jiwa. 

(Diana Saragih dan Sahat Yogiantoro)http://www.setkab.go.id/

Pro dan Kontra Kurikulum Baru

KOTABARU - Radarbanjar - Adanya keinginan Kemendikbud menerapkan kurikulum baru tahun 2013 ini ternyata belum sepenuhnya diterima, baik oleh para pelajar, guru dan dosen di Kotabaru. Bahkan beberapa dari mereka mengaku tidak mengetahui tentang adanya proses Kemendikbud mengganti kurikulum KTSP yang dipakai sebelumnya.

Buktinya, ketika Radar Banjarmasin menanyakan hal tersebut, sebagian dari guru, terutama yang berada di pelosok mengaku tidak mengetahui. “Kami tidak mengetahui itu. Masa kurikulum akan diganti? Maaf, kami memang kekurangan informasi di sini, biasalah kalau di pelosok ya begini ini,” kata Masdiana, salah seorang guru di desa Kampung Baru kecamatan Pulau Laut Barat.

Sedangkan para guru di kota, memang sudah mengetahui hal tersebut, tapi bagaimana bentuk pastinya kurikulum yang baru ini banyak diantara mereka yang belum tahu apa dan bagaimananya. Ketika disampaikan akan ada peleburan beberapa mata pelajaran, beberapa diantara mereka pun mengaku kurang begitu setuju, karena tentu biaya baru lagi bikin buku baru.

Sedangkan menurut mereka buku yang ada sekarang pun sudah baik. Dewi, guru SMAN 2 Kotabaru mengatakan, peleburan seperti apa yang dimaksud oleh Kemendikbub, karena itu penting untuk diketahui para guru. Kalau peleburan mata pelajaran, katanya, malah membuat salah satu mata pelajaran menjadi tidak mendalam pembahasannya, maka dia mengaku tidak setuju.

Para mahasiswa di Kotabaru pun ada yang pro dan ada yang kontra. Mereka yang kontra adalah karena ganti kurikulum seperti itu dinilai hanya menghamburkan dana saja, mereka beranggapan lebih baik kualitas guru yang ditingkatkan. Sedangkan mereka yang pro, beranggapan kalau kurikulum yang baru yang akan meleburkan berbagai mata pelajaran tentu akan memudahkan pelajar.

“Kan kalau buku yang dibawa ke sekolah sedikit, maka murid juga tidak akan terlalu repot. Dengan dileburkannya beberapa mata pelajaran, murid akan lebih sederhana belajarnya, tidak terlalu ribet lah,” kata Darwis, salah satu mahasiswa asal Kotabaru. Tapi dia juga menyesalkan kesiapan Kemendikbud dalam mensosialisasikan masalah pergantian kurikulum yang baru ini.

Katanya banyaknya guru Kotabaru yang tidak mengetahui bagaimana sistem kurikulum yang baru menjadi fakta kalau Kemendikbub belum mensosialisasikan masalah pergantian kurikulum yang baru ini dengan maksimal. 

 

Kurikulum boleh baru cuman sistem posnya harus diperbaharui, pastikan tak ada lagi tambahan pungutan kalo memang itu tak perlu dipungut lagi. Kurikulum instant, disitu enak disini nyaman yang penting anak-anak bisa lulus, dan tidak sedikit para ortu yang tidak mau repot ngurus ini itu, mesti rapat itu ini, disamping minimnya informasi dari departemen sebagian ortu beranggapan itu sudah merupakan kaplingan sekolah masing-masing. 

Era Baru Ekspor Kotabaru

KOTABARU - Era baru ekspor di Kotabaru benar-benar sudah dimulai. Rabu kemarin (05/12),  Dinas Perdagangan Industri, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi bersama Kementerian Perdagangan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Sistem Pelayaran Penertiban Surat Keterangan Asal (SKA) Mandiri secara Elektronik Tahun 2012.

Kepala Dinas Perdagangan Kotabaru, Drs Mahyudiansnyah MAP mengatakan,  kegiatan tersebut adalah untuk menjelaskan kepada para eksportir,  baik perusahaan atau individu, kalau sekarang di Kotabaru sudah bisa mengurus masalah izin melakukan kegiatan ekspor dengan sistem online.

“Ini kami sosialisasikan, agar para perusahaan dan pelaku eksportir lainnya mengerti kalau sekarang lebih mudah dalam mengurus perizinan dan sebagainya,” katanya. Selain itu, tambah Mahyudiansyah, dengan sistem online maka data-data barang yang diekspor akan mudah diverifikasi.

“Dengan online maka Kementerian Perdagangan juga mudah melakukan pengawasan secara online dan terus-menerus, karena apapun kegiatan di online akan terpantau oleh pusat,” tambahnya. Saat acara bimbingan tersebut berbagai pihak dari perusahaan-perusahaan besar hadir di Kotabaru, mereka terlihat antusias melakukan dialog dengan Kementerian Perdagangan yang diwakili Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor, Jayusman.

Karena meski, perusahaan-perusahaan yang didominasi pertambangan ini sudah mendapatkan izin dari pusat, tetapi SKA Barang tetap harus dimiliki. Bupati H Irhami Ridjani juga sudah memberikan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan di Kotabaru, mulai sekarang perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor menerbitkan SKA-nya di Kotabaru.

Itu didukung dengan tandatangan Mahyudiansyah yang sudah diverifkasi di 60 negara importir. Jayusman dalam penjelasannya mengatakan, Kotabaru adalah salah satu dari 86 kabupaten di seluruh Indonesia yang ditunjuk pusat untuk memberikan surat SKA. Dari itu, imbaunya, hal ini benar-benar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menumbuh kembangkan aspek perdagangan di Kotabaru.

“Kami memang berharap demikian, tidak saja ekspor batubara dan perkebunan yang jalan, tapi ekspor lainnya juga tumbuh dan berkembang. Kami sangat ingin melihat pengusaha lokal bisa melihat peluang ini. Banyak yang  bisa diekspor mulai dari sarang burung walet, hingga madu di daerah kita. Ini akan menimbulkan efek domino yang sangat menguntungkan warga,” beber Mahyudiansyah.

Ketika disampaikan di kalangan pengusaha asal Kotabaru, beberapa diantaranya mengaku baru mengetahui tentang ini, namun mereka menyambut dengan antusias. “Wah, kalau begitu pengusaha lokal sudah bisa melakukan kegiatan ekspor dengan mudah dari Kotabaru, tinggal cari komoditas yang tepat, dan peluang pasarnya di dunia,” kata H Baderuddin, salah satu pengusaha di bidang perikanan dan kelautan.

Bus Trans Banjar Jalan 2015

BANJARMASIN – Masyarakat Kalsel yang sering bepergian ke Jakarta tentu mengenal angkutan yang bernama Trans Jakarta. Ya, angkutan massal yang mengadopsi konsep transportasi serupa di Kolombia itu ternyata juga bakal hadir di Kalsel. Nama angkutannya adalah Trans Banjar Bakula. Rencananya, angkutan tersebut akan beroperasi mulai 2015 mendatang.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalsel Suriatinah mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang melakukan studi tahap akhir mengenai Trans Banjar Bakula. Adanya angkutan massal jenis bus ini adalah untuk menyiapkan pelayanan transportasi massal bagi masyarakat.

“Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan dalam beberapa tahap, angkutan massal seperti Trans Jakarta sangat memungkinkan untuk diterapkan di Kalsel,” kata Suriatinah yang ditemui usai ekspose  laporan akhir studi pengembangan angkutan massal yang berlangsung di Ruang Haram Manyarah Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin kemarin.

Rencananya, Trans Banjar Bakula akan mulai beroperasi 2015 mendatang. Setelah tahap penelitian selesai, Balitbangda Provinsi Kalsel akan segera membuat detail engineering desain (DED).

Soal rute, Suriatinah menjelaskan bahwa fokus Trans Banjar Bakula adalah melayani lima daerah yang masuk dalam konsep metropolitan baru yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, sebagian Barito Kuala, dan sebagian Tanah Laut. Khusus untuk tahap awal, rute akan difokuskan melayani jalur utama Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura.

Ada tiga koridor yang akan diprioritaskan pada tahap awal Trans Banjar Bakula. Koridor pertama adalah Kantor Gubernur Banjarmasin – Jl. Sudirman – Jl. Pierre Tendean – Jl. A Yani Kota Banjarmasin – Gambut –Terminal Km 17. Koridor kedua adalah Bandar - Jl. A. Yani - Terminal Km. 17 sedangkan koridor tiga adalah rute Terminal Km 17 – Jl. A. Yani –Landasan Ulin – Jl. Palam – Jl. Trikora– Jl. Mistar Cokrokusumo – Terminal C Banjarbaru – Terminal Martapura kota.

Rencananya tarif jauh dekat menggunakan Trans Banjar Bakula ditetapkan Rp3.500.  Jumlah bus yang disediakan untuk tahap awal berjumlah 20 buah. Kasubag Program Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalsel Mulyadi menambahkan, Kalsel saat ini membutuhkan angkutan umum massal yang layak, aman, dan nyaman.

Mengapa? Karena Kalsel saat ini telah berkembang menjadi daerah yang maju. Syarat daerah yang maju adalah memiliki transportasi umum yang modern seperti Trans Jakarta. Di daerah lain, konsep angkutan umum massal sukses mengurangi kepadatan lalu lintas khususnya penggunaan kendaraan pribadi. Salah satu daerah yang sukses dengan konsep tersebut adalah Palembang.

“Palembang sekarang berkembang besar, penggunaan mobil pribadi semakin berkurang dan angkutan umum massalnya bertambah,” terang Mulyadi. Menurut Mulyadi, Trans Banjar Bakula diharapkan menjadi solusi semakin berkurangnya penumpang angkutan umum di Kalsel. Penyebab dari berkurangnya penumpang adalah akibat dari tidak layaknya angkutan umum yang ada.

“Jumlah angkot 1.000 lebih tapi yang operasi sangat sedikit. Penumpang malas naik angkutan umum karena waktu tunggunya sangat lama akhirnya mereka pakai mobil atau motor pribadi agar cepat sampai tujuan,” cetusnya.

Bagaimana dengan nasib para supir dan angkutan umum mereka jika Trans Banjar Bakula beroperasi? Mulyadi menjelaskan bahwa angkutan umum lain masih akan tetap dipertahankan namun fungsinya akan berubah. Misalnya angkutan yang semula menangani rute Banjarmasin-Martapura akan berubah fungsi menjadi feeder atau angkutan pengumpan saja.

“Justru angkutan umum sekarang akan bisa lebih banyak penumpang lagi sehingga supir dan pengusaha tetap bisa punya penghasilan,” pungkasnya.

Solusi Kemacetan

Team Leader Penelitian Bus Rapid Transit (BRT) Banjar Bakula Andi Rahmah menilai, Trans Banjar Bakula adalah solusi jangka panjang dari kemacetan yang mulai terasa di Banjarmasin dan sekitarnya. Menurut dia, kemacetan tersebut ibarat bom waktu dan harus segera dicarikan solusinya sebelum semakin parah.

“Dengan konsep metropolitan Banjar Bakula ini kan kota metropolitan baru, pasti ke depan penyakit macet akan semakin parah makanya harus diobati sebelum stadium akhir,” cetus Andi, Diterangkan Andi, kondisi kemacetan di Banjarmasin masih belum terlalu parah. Volume kendaraan yang berada di jalan raya juga belum sebanyak di kota besar lainnya seperti Jakarta.

Sayangnya, jumlah kendaraan pribadi di Kalsel semakin banyak tiap tahun. Jika tidak dicarikan Solusinya, ujar Andi, maka kemacetan di Banjarmasin bakal semakin parah.

“Kalau di Jakarta macet ada alternatifnya seperti naik kereta listrik tapi kalau di sini macet ya sudah, tidak ada alternatif. Makanya hal ini jangan sampai terjadi,” terangnya. Tenaga Ahli Transportasi yang juga ikut ambil bagian dalam proyek Trans Jakarta ini menilai, kondisi transportasi di Kalsel terkesan sengaja diciptakan untuk tergantung dengan mobil pribadi.

Pemerintah daerah tidak menyediakan transportasi yang membuat warganya ingin naik transportasi umum. Transportasi yang tersedia sangat buruk sehingga masyarakat cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi.  “Padahal syarat kota modern adalah tulang punggungnya ada transportasi umum,” cetusnya.

Nantinya, Trans Banjar Bakula akan dikelola oleh BUMD yakni PD Bangun Banua. BUMD tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah mengelola aset daerah. “Saya yakin usaha transportasi semacam ini sangat menguntungkan, akan banyak dampak positifnya bagi daerah dan terutama masyarakat,” ujarnya.

Menurut Andi, Palembang adalah termasuk salah satu kota yang sukses mengembangkan BRT. Tim sendiri banyak mengadopsi kesuksesan kota yang dikenal dengan Jembatan Ampera tersebut. “Awalnya Palembang hanya 15 bus sekarang menjadi 120 bus dalam 2 tahun saja,” pungkasnya.

Banjarbakula menjadi kota metropolitan ke-9

Banjarmasin, 3/9 (ANTARA) – Dalam beberapa tahun terakhir Kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan kian sesak saja, dan hampir dipastikan dimana-mana selalu terjadi kemacetan.

“Itu baru jumlah penduduk 700 ribu jiwa, apalagi kalau sudah 900 ribu jiwa yang diprediksi tahun 2015, pasti kota ini kian sesak lagi,” kata Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Banjarmasin, Fajar Desira.

Bagaimana tidak sesak, dengan jumlah penduduk sebesar itu menghuni wilayah yang hanya seluas 98 kilometer persegi.

Dengan kota seluas itu, menjadikan kota Banjarmasin sulit dirancang untuk menjadi sebuah kota yang nyaman sebagai solusi mengatasi keruwetan kota bukan hanya macet, tetapi juga kekumuhan, kebersihan, perparkiran, pemukiman, perkantoran, serta segudang persoalan lain.

Untuk membangun sebuah lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) saja sampai sekarang Pemkot Banjarmasin belum mampu menyediakannya, padahal RTH sebuah persyaratan untuk kota yang nyaman.

Seperti diakui pula oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Permukiman setempat, Ahmad Fanani banyak persoalan yang menghadang kota ini kedepan kalau tidak dicarikan solusi maka menjadi beban berat bagi masyarakat.

Ia menuturkan saat jumpa pers, selain lahan kota yang sempit 9700 Km2, juga topografinya yang berada 0,20 meter di bawah permukaan laut, sebagian besar lahan rawa dan banyak dialiri sungai.

Luas lahan di kota ini terdiri dari lahan pertanian 4.079 hektare atau 42,77 persen, lahan industri 278,6 hektare 3,87 persen, tanah tanah perusahaan 337 hektare 4,68 haktare, tanah jasa 447,9 hektare, dan tanah perumahan 3.057 hektare atau 42,46 hektare.

Kedepannya dipastikan lahan pertanian kian hilang, padahal wilayah ini juga perlu kesediaan pangan, tambahnya.

Dari wilayah tersebut terdapat kawasan kumuh wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan 46.310 hektare, Banjarmasin Tengah 34.760 hektare, Banjarmasin Barat 37.595 hektare, dan Banjarmasin Timur 40.609 hektare.

Kawasan kumuh itupun diprediksi akan terus meningkat seiring kian besarnya urbanisasi dan pertambahan penduduk lainnya, yang kesemuanya menambah keruwetan kota ini.

Dengan kondisi sedemikian menyebabkan kota ini sudah tidak nyaman yang berdampak terhadap meningkatnya biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya biaya lainnya.

Melihat kondisi demikian maka harus dicarikan solusi yang terbaik dan dilakukan secara bertahap.

Untuk pemerintahan provinsi sudah mulai dipindahkan ke Kota Banjarbaru, atau berjarak 35 Kilometer dari Banjarmasin, dengan tahap awal ini pemindahan kantor Gubernur Kalsel,yang kemudian disusul oleh pembangunan dinas-dinas di lingkungan Pemrov Kalsel tersebut.

“Mudah-mudahan dengan dipindahnya kegiatan pemerintahan provinsi tersebut bisa memperlonggar Banjarmasin,” kata Fajar Desira.

Tetapi solusi terbaik mengatasi persoalan kota itu, adalah melalui konsep kota metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut atau yang sering disebut “Banjarbakula.” semacam konsep Jabodetabek.

“Belum lama ini kami diundang ke Jakarta oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan tersebut, Kota Banjarmasin dan sekitarnya sudah diakui sebagai salah satu kota metropolitan ke-9 di Indonesia,” ungkap Fajar Desira.

Dengan demikian Banjarbakula menjadi kota metropolitan ke-9 dari 8 kawasan metropolitan lainnya.

Kota metropolitan itu diantaranya Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Mamminasata (Makassar, Maros, Sanggumi-nasa, Takalar), Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), Kedungsapur (Kendang, Demak, Ungaran, Salatiga, Purwodadi), dan Mebidang (Medan, Binjai dan Deli Serdang), dan Bandung Raya.

Banjarbakula diberikan makna saling berkerabat atau berkeluarga antara masyarakat.

Makna Banjar berarti tanah suku Banjar, makna “bakula” berarti berkeluarga. Banjarbakula sama dengan orang Banjar berkeluarga.     Menurut Fajar, pemerintah Pusat memiliki penilaian tersendiri terhadap kawasan Metropolitan Banjarbakula tersebut, dengan memberikan dukungan pembangunan jembatan layang (fly over) serta pembangunan perumahan dan perkantoran.

Langkah awal untuk merealisasikan ini, tuturnya, diantaranya dengan mengadakan sejumlah program layaknya kota-kota metropolitan di provinsi lain, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional yang rencananya dipusatkan di Banjarbaru.

Selain itu pembangunan pasar induk, jalan tol, serta rencana pembangunan rel kereta api.

Rencana lain pembangembangan Bandara Syamsudin Noor, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan pembangunan Jembatan Barito dua.

Berdasarkan catatan konsep Banjarbakula sudah tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Seperti diungkapkan Kasubdit Pengaturan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian PU Azwir Malaon dalam Dialog Tata Ruang TVRI Kalimantan selatan di Banjarmasin, belum lama ini.

Lebih jauh Azwir Malaon menambahkan bahwa Ditjen Penataan Ruang sejak tahun 2006 tanpa terputus telah memfasilitasi Pemerintah Daerah Kalsel merencanakan Kawasan Strategis Banjarbakula dimulai dari Penyusunan Rencana Tata Ruang, Bantuan Teknis Peningkatan Pelaksanaan Penataan Ruang sampai Peningkatan Kapasitas Penataan Ruang.

Materi teknis secara keseluruhan telah dibahas sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel sekiranya perlu segera memprioritaskan dukungan legalitas agar dapat menjadi referensi resmi dalam mengembangkan Kawasan Banjarbakula.

Ditjen Penataan Ruang juga telah memfasilitasi Persetujuan Substansi untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin.
Untuk RTRW Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut telah dilakukan pembahasan di Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRN) dan akan segera mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri PU.

Dengan terwujudnya konsep Banjarbakula tersebut diharapkan kian mempercepat pembangunan  lima daerah di Kalsel tersebut sekaligus sebagai solusi memecahkan persoalan perkotaan.

 Oleh Hasan Zainuddin

http://www.hasanzainuddin.com/