Menyikapi wacana pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia

Opini : Gani Bazar http://lifestyle.kompasiana.com/

Kalau kita bicara Jakarta kota yang semrawut dan padat, jangankan warga kota saja yang stres dibuatnya, warga luar Jakarta yang ada kepentingan dengan ibukota inipun selalu berfikir dua kali untuk datang ke Jakarta, apa bawa kendaraan atau mobil sendiri atau naik pesawat atau kapal laut, lalu kalau tidak bawa sendiri kendaraan rasanya ya kok kurang marem gitu, karena harus sewa mobil atau naik taxi.

Tapi bukan ini yang saya maksud, menyimak kondisi kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat business lalu pusat apa saja maka semua terpusat disana dan memang Jakarta menjadi kota dimana semua warga negara Republik Indonesia yang berada didaerah-daerah menjadi terpusat perhatian ataupun kegiatan yang dilakukan. Terkadang orang cari hiburan yang paling menyenangkan adalah Jakarta tanpa saingannya. Akibatnya pertumbuhan yang memang sejak jaman Betawi atau Batavia sebelumnya perencanaan kota didaerah ini memang tumbuhnya sejadi-jadinya, tumbuh dengan tanpa perencanaan, hal ini kita maklumi karena sejak Indonesia merdeka kota ini dinyatakan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia.

Yale architecture building

Inilah resikonya karena pertumbuhan kota itu pembiayaan pembangunannya hanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBN/APBD yang hanya terbatas pada keperluan sesaat, sedangkan seharus dengan melakukan perencanaan atau master plan yang menyeluruh. Namun karena kondisi keuangan terbatas itu maka pertumbuhan kota diserahkan dengan perkembangan kota secara dengan sendirinya sesuai bagaimana kemampuan masing-masing warga kota itu dan hingga saat ini pemerintah atau pemerintah daerah tidak mampu menanggulanggi pertumbuhan kota, apalagi pada saat ini perkembangan yang sudah demikian cepat ternyata arus globalisasi,membuktikan bahwa kita tidak akan mampu mengikuti perkembangan itu secara bersamaan.

Menurut pandangan saya memang ada dua alternatif alternatip pertama ibukota tetap dipertahankan karena sejarah dan posisi strategis politis access pertahanan dan keamanan yang sudah mantap, alternatip kedua ialah bahwa ibukota RI tidak harus berdampingan dengan pusat bisnis atau pendidikan, dinegara-negara besar ibukota pemerintahan terpisah dengan pusat bisnis atau pendidikan, contohnya di Negeri Belanda, pusat pemerintahannya di kota Den Haag, sedangkan kota bisnis di Rotterdam, Amsterdam, kota pendidikan di Delf atau Utrecht, di Amerika pusat pemerintahannya di Washinton DC, sedangkan daerah bisnisnya di kota-kota besar lainnya seperti New York,Virginia,Texas dll,Jadi ini berarti dapat dipertimbangkan pemindahan ibukota RI sebagai pusat pemerintahan.

Nederland

Pada alternatip pertama, jika kita menginginkan ibukota RI tetap sebagai pusat pemerintahan maka kita harus melihat contoh dinegara maju, lihat saja di Negeri Belanda, negara ini hampir semua kota-kotanya dikelilingi oleh Dam-dam pelindung air laut yang mengelilingi kota itu, karena memang informasinya bahwa negeri Belanda itu 7 meter dibawah permukaan laut, di Negeri Belanda pernah dua kali terendam air, dan bahkan terahir kali th.1954 Dam-dam nya jebol dilanda air bah, tapi sekarang hingga saat ini bendungan kotanya menggunakan sistem  dan  dengan peralatan yang canggih, sejak tahun 1980 an kalau tidak salah sudah menggunakan sistem komputerisasi dengan kemampuan daya electronic tinggi menggunakan  listrik bersumber tenaga nuklir.

Pelabuhan di Belanda

Ibukota RI Jakarta sering banjir, menurut fikiran sederhana saya pemerintah hendaknya mempertimbangkan pembuatan Dam dengan memanfaatkan airnya sekaligus menjadikan daerah wisata nomor satu dikawasan Asia Tenggara ini, dengan mengupayakan dana dari World Bank kan ada ibu Sri Mulyani disana katanya wakil Presiden Direkturnya. Secara tehnis maka air bawaan yang bersal dari Bogor itu dibuatkan sungai buatan semacam jalan layang dan dibuang langsung kelaut. Dalam rangka pengembangan kota Jakarta ini beberapa hal yang dapat saya sarankan ;

Google ; Bangunan dam di Belanda

1.Masalah sistem transportasi
Sebaik pengaturan sistem ticket pada transportasi di ibukota dilakukan dengan sistem transportasi terpadu dengan  membuat zona-zona sehingga ticket perjalanan dapat digunakan secara terpadu misalkan  Ticket bus, ticket kereta listrik dalam kota dapat di pergunakan dalam zona yang sama dan penggunaan dengan batas waktu yangsama,      kecuali taxi usaha perorangan .

2. Pengaturan import mobil apakah mobil mewah atau mobil biasa harus dibatasi, baik jumlah kendaraan mobil atau motor yang ada disesuaikan dengan luas wilayah atau acces jalan yang tersedia dan yang akan dibuka kembali. Sedangkan kelebihannya dikirim kedaerah daerah dengan melihat jenis kendaraan dan tahun importnya, untuk kendaraan yang memang sudah habis STNK dalam satu periode, tidak diperpanjang lagi melainkan diperpanjang didaerah daerah atau dikirim keluar kota Jakarta, Pajak Kendaraan bermotor di DKI seharusnya lebih mahal dibandingkan diluar DKI dan sekitarnya, Bogor,Depok dan Bekasi, karena daerah ini adalah daerah penyangga ibukota, jadi harus ada daya paksa, warga yang memiliki kendaraan lewat satu periode tidak diberi izin lagi, kecuali dengan kendaraan baru. Pemilikan kendaraan peribadi dibatasi tidak boleh lebih dari satu buah dalam satu keluarga.

3. Menata kembali sistem pemukiman, menata kembali tataguna lahan dengan membangun sistem perumahan dan toko-toko,pasar-pasar bertingkat baik keatas maupun kebawah tanah, sehingga lahan terbangun lahan hijau atau hutan buatan ditengah-tengah kota.

4. Membangun sistem perkotaan bawah tanah, kereta listrik,stasiun dan toko-toko,pasar bawah tanah,kereta bawah tanah yang bisa muncul kepermukaan dan zona berikut bisa naik ketoko-toko atau perumahan bertingkat sehingga memungkinkan warga tidak menggunakan kendaraan peribadinya, kalau ini terjadi di ibukota kita ..oh..betapa indahnya…kapan ya? karena dinegeri orang sudah 50 tahun yang lalu sudah berlaku.

5. Penegakan hukum, terutama sekali dalam menata masuk nya kendaraan bermotor, penggunaan lahan, pemanfaatan sistem transportasi jika hukum nya tidak tegas dan tebang pilih tentu apa yang akan dilaksanakan tidak akan sampai.

6. Jangan ada pejabat yang korup atau pengusaha pemborong yang korup, penegakan hukum disini sangat berperan, disini juga melibatkan banyak ahli ekonomi, ahli akuntan yang diperlukan guna mencapai suatu perhitungan ekonomis dan pengawasan yang maksimal.

Dam di Nederland

Untuk alternatip kedua, jika memang pusat pemerintahan harus dialihkan kedaerah lain menggantikan kota Jakarta, posisi strategis adalah tidak terlalu jauh dari kota Jakarta, karena Jakarta memang letaknya relatif radius terpendek dengan daerah-daerah diseluruh Indonesia, dengan catatan lahan di luar jawa adalah relatif lebih renggang dibandingkan dengan didaerah Jawa.

Saya cendrung untuk ini daerah Bandar Lampung dengan cakupan kota panjang, Telukbetung,Tanjungkarang,Sribawono,Tegineneng, Natar cukup untuk menunjang tatakota calon ibukota RI yang baru, hal ini beralasan karena daerah ini cukup mempunyai dataran tinggi yang tidak bermasalah dengan banjir bandang, dekat dengan pelabuhan udara Branti, sehingga tidak perlu membuat lapangan udara baru tinggal menatanya saja.

Penulis adalah ; Alumni Angkatan ke 50 International On Housing Study di Rotterdam,Belanda th.1987.