Soal Niat Blusukan

Jakarta - Awal tahun ini, antara lain, dunia media kita diramaikan dengan satu istilah jawa: blusukan, yang artinya masuk ke tempat-tempat yang tidak nyaman bagi kehidupan umum manusia. Blusukan bisa dilakukan dengan masuk ke kebon kosong, hutan belantara atau mungkin rawa-rawa. Dalam konsep ini, blusukan tidak memiliki sebuah tujuan yang jelas, baik itu dalam konotasi positif maupun negatif.

Awal minggu kedua Januari 2013 ini, media mengerek isu tentang blusukannya Jokowi dan SBY. Jokowi yang sejak kampanye Pilgub lalu berjanji akan lebih banyak di lapangan daripada di balik meja, dibuktikan sudah. Ia tidak enggan untuk memasuki wilayah kumuh, gang sempit, pinggir sungai, daerah banjir hingga masuk selokan got berbau tidak sedap. Meski belum ada hasil yang jelas atas aksinya itu, Jokowi dinilai sudah menunai ketenaran yang luar biasa di kalangan masyarakat ibukota, khususnya masyarakat marginal.

Di tengah-tengah sepakterjang Jokowi menyambangi daerah kumuh sambil mencari solusi, tiba-tiba saja SBY melakukan hal yang mirip. Ia mendatangi daerah papa di sebuah pantai di Jawa Barat. Dalam kunjungan yang konon tak direncanakan itu, Presiden melakukan pembicaraan dengan masyarakat, memberikan solusi sambil menginstruksikan para menteri terkait untuk tindak lanjut.

Ya, namanya juga wartawan, kunjungan SBY itu kemudian dikait-kaitkan dengan gaya Jokowi yang memang suka blusukan dan meraup popularitas. Padahal, model kerja blusukan ini bukan sesuatu yang baru. Sudah ada sejak zaman Sahabat Nabi Muhammad, Soekarno, Soeharto, dan juga telah banyak dilakukan SBY sebelumnya. Namanya macam-macam, mulai Turba (turun ke bawah), Sidak (inspeksi mendadak), hingga blusukan. Namun intinya tetap sama: mengecek kondisi riil sehingga tahu persis apakah kebijakan atas jalan di tingkat bawah, atau sekedar mencari masukan yang sebenarnya.

Blusukan dan apapun namanya, dalam tataran konsep selalu saja positif. Pimpinan diharapkan bukan hanya mampu menelorkan kebijakan, namun juga mengecek pelaksanaan di lapangan. Tidak dikibuli oleh bawahan. Masalah berapa frekuensi blusukan, sangat tergantung pada keadaan dan lingkungan. Ketika mekanisme kerja sudah berjalan lancar, maka blusukan tidak terlalu diperlukan. Namun bila sebaliknya maka blusukan bisa jadi sebuah keharusan secara rutin.

Yang memang tidak bisa atau sulit dinilai adalah niat blusukan. Niat ini ada di dalam hati dan yang tahu hanya yang blusukan, Tuhan dan mungkin juga para malaikat. Ada orang yang blusukan tapi niatnya cari popularitas. Sekedar pencitraan saja. Jadi, setelah sukses mendapatkan kepercayaan maka segera melenggang dan melupakan apa yang pernah diucapkan. Istilah sekarang: “janji-janji pilkada”.

Tapi, ada juga yang sebaliknya. Setelah blusukan maka segera come up dengan konsep-konsep yang diaplikasikan dengan benar. Karena tahu persis kondisi lapangan, maka kebijakannya manjur alias doable. Masyarakat mendapatkan manfaat dari pemimpin yang sangat tahu aspirasi di akar rumput.

Media dan beberapa kalangan, kadangkala tidak mudah percaya terhadap orang atau pejabat yang blusukan. Atau kadangkala malah menaruh curiga. Blusukan cepat sekali diasosiasikan sebagai kegiatan cari muka atau carmuk di mata publik. Menjual “seolah-olah” padahal ada udang di balik batu.

Dari satu sisi, kecurigaan semacam itu sangat tidak elok. Sebab, dalam tradisi apapun, manusia harus mengedepankan pola pikir yang positif. Tidak memberikan penilaian negatif sebelum hal itu memang terbukti. Namun, disisi lain, pandangan miring tersebut bisa juga dinilai sebagai sebuah alarm bagi pejabat yang blusukan agar menjadikan kegiatannya tersebut bernilai positif bagi masyarakat.

Sebenarnya, niat apapun yang dicanangkan oleh mereka yang blusukan itu tidak perlu dikhawatirkan. Dalam masa tertentu, niat itu akan terbukti dengan sendirinya. Tidak perlu bertanya kepada malaikat ataupun Tuhan. Cukup lihat bagaimana perkembangan setelah dilaksanakannya kegiatan blusukan tadi.

Blusukan yang niatnya tidak tulus, sudah pasti tidak akan terjadi tindaklanjut bagi penyelesaian masalah. Yang ada adalah kepura-puraan semata. Jika blusukan dilakukan menjelang pemilu misalnya, maka niat itu akan terungkap pasca pemilu saat yang bersangkutan menjabat. Janji-janji palsu ditebar dan begitu menduduki jabatan, seolah tidak pernah mengucapkan apapun. Jikalau blusukannya dilakukan pada masa menjabat, tunggu saja kelanjutannya dalam waktu tiga sampai setengah tahun kedepan. Semua akan menjadi jelas dan nyata.

Nah, daripada berprasangka apapun terhadap yang dilakukan oleh Jokowi maupun SBY. Mari kita tunggu saja babak selanjutnya. Apakah ada tindak lanjutnya atau mandeg sebatas kunjungan. Kalau ada perbaikan berarti niatnya baik, dan bila tidak mari bersama-sama kita ramai-ramai kritik dan ingatkan.

*) M. Aji Surya,Penulis adalah pengamat sosial alumnus UII Yogyakarta