Pertanian merupakan jantung pertahanan bagi ketahanan pangan Indonesia saat ini. Selain itu juga, pertanian adalah sektor utama penyedia bahan pangan, baik bagi manusia maupun pakan bagi ternak/hewan dan ikan yang merupakan bagian dari siklus pertanian itu sendiri. Meninggalkan sektor pertanian dalam pembangunan nasional, terutama dalam ketahanan pangan akan membawa bangsa ini kepada krisis.
Namun, membangun pertanian Indonesia tanpa komitmen untuk meningkatkan
kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan akan membawa bangsa ini
kepada krisis keadilan juga. Dari gambaran krisis ini, terdapat kaitan
yang sangat erat antara ketahanan pangan dan pertanian yang tidak dapat
dipisahkan. Tanpa pertanian yang maju, ketahanan pangan tidak akan
sukses, dan tanpa
ketahanan pangan yang baik, bangsa ini akan mengalami suatu masalah
yang sangat serius yaitu kelaparan dan kemiskinan. Tetapi masalah itu
dapat kita selesaikan dengan menjadikan pertanian Indonesia yang menjadi
solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara kita.
Mendorong pembangunan pertanian yang menjanjikan merupakan salah satu usaha untuk mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya. Tentu pemikiran ini adalah sebuah langkah untuk menaggapi permasalahan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Usaha memajukan pertanian ini akan terus disempurnakan sehingga sampai pada langkah-langkah operasional yang diperlukan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan pertanian ini.
Mendorong pembangunan pertanian yang menjanjikan merupakan salah satu usaha untuk mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya. Tentu pemikiran ini adalah sebuah langkah untuk menaggapi permasalahan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Usaha memajukan pertanian ini akan terus disempurnakan sehingga sampai pada langkah-langkah operasional yang diperlukan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan pertanian ini.
Berbagai bentuk krisis pangan telah terjadi selama ini yang merupakan bukti bahwa lemahnya sektor pertanian dalam pemenuhan
pangan di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak terdapat keluarga
petani Indonesia yang ketahanan pangannya rendah yang mengakibatkan
kemiskinan bahkan menimbulkan penyakit kekurangan gizi pada anak-anak
dan penyakit busung lapar. Sehingga solusi terhadap persoalan pangan ini akan selalu terkait dengan masalah kemiskinan dan kelaparan.
Kesejahteraan petani yang relatif rendah saat ini akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan di Indonesia ke depannya. Kesejahteraan tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor yang timbul dan keterbatasan petani, diantaranya yang paling utama adalah :
a. Sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif yang mendukung pekerjaan mereka, kecuali tenaga kerjanya
b. Luas lahan pertanian yang sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi
c. Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan dan penyuluhan pertanian
d. Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih memadai untuk mereka terapkan
e. Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai
f. Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar yang sangat lemah
g. Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani itu sendiri.
Estimasi
kebutuhan pangan yang ideal harus disediakan dan dikonsumsi masyarakat
untuk mencapai gizi seimbang yang dapat diproyeksikan dengan
pendekatan interpolasi linier untuk mencapai Skor PPH 100 pada tahun
2020. Penetepan angka 2020 ini merupakan kesepakatan yang diambil dan
didasarkan atas pertimbangan bahwa setelah mencapai MDGs (Millenium
Development Goals) tahun 2015 (menurunkan kelaparan sampai setengahnya).
Adapun Proyeksi Konsumsi dan Penyediaan Pangan di Indonesia dengan
mengacu PPH pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.
No
|
Kelompok/Jenis Pangan
|
Konsumsi
|
Penyediaan
|
1
|
Padi-padian
|
-
|
-
|
Beras
|
21.728
|
23.901
| |
Jagung
|
307
|
337
| |
Terigu
|
1.961
|
2.158
| |
Subtotal Padi-padian
|
23.987
|
26.386
| |
2
|
Umbi-umbian
|
-
|
-
|
Ubi Kayu
|
5.242
|
5.767
| |
Ubi Jalar
|
1.233
|
1.357
| |
Sagu
|
222
|
245
| |
Kentang
|
768
|
845
| |
Umbi Lainnya
|
384
|
423
| |
Subtotal Umbi-umbian
|
7.850
|
8.635
| |
3
|
Pangan Hewani
|
-
|
-
|
Ikan
|
7.512
|
8.263
| |
Daging Ruminansia
|
671
|
738
| |
Daging Unggas
|
1.103
|
1.214
| |
Telur
|
2.291
|
2.520
| |
Susu
|
658
|
724
| |
Subtotal Pangan Hewani
|
12.212
|
13.433
| |
4
|
Sayur dan Buah
|
-
|
-
|
Sayur
|
14.277
|
15.705
| |
Buah
|
5.785
|
6.363
| |
Subtotal Sayur dan Buah
|
20.062
|
22.068
| |
5
|
Minyak dan Lemak
| ||
Minyak Kelapa
|
906
|
996
| |
Minyak Sawit
|
1.233
|
1.356
| |
Minyak Lain
|
42
|
47
| |
Subtotal Minyak dan Lemak
|
2.181
|
2.399
| |
6
|
Kacang-kacangan
| ||
Kacang Tanah
|
223
|
245
| |
Kacang Kedelai
|
2.533
|
2.786
| |
Kacang Hijau
|
227
|
-
| |
Kacang lain
|
-
|
-
| |
Subtotal Kacang-kacangan
|
3.053
|
3.358
| |
7
|
Gula
|
-
|
-
|
Gula Pasir
|
2.248
|
2.472
| |
Gula Merah
|
269
|
296
| |
Sirup
|
-
|
-
| |
Subtotal Gula
|
2.617
|
2.878
| |
8
|
Sayur dan Buah
|
-
|
-
|
Sayur
|
14.277
|
15.705
| |
Buah
|
5.785
|
6.363
| |
Subtotal Sayur dan Buah
|
20.062
|
22.068
| |
9
|
Lain-Lain
|
-
|
-
|
Minuman
|
885
|
974
| |
Bumbu
|
419
|
461
| |
Lainnya
|
-
|
-
| |
Subtotal Lain-Lain
|
1.308
|
1.439
|
Pada
tabel di atas terlihat, bahwa sepanjang terdapat konvergensi dari
jaminan interpolasi linear ini maka ketahanan pangan nasional tidak akan
berkurang. Namun, masalahnya sekarang adalah masih adanya kekurangan
dalam tatanan distribusi, akses, dan konsumsi dari bahan pangan
tersebut. Pada kenyataannya hal ini sangat sulit untuk diatasi,
sehingga menyebabkan kenaikan harga pangan di pasar sangat pesat
dibanding tahun 2007 yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal dan
internal juga.
Adapun
faktor eksternal adalah : 1) adanya kenaikan harga pangan di pasar
dunia, 2) menurunnya produksipangan dunia karena perubahan iklim
terutama masalah kekeringan di negara produsen serta menurunnya luas
areal panen, 3) pengaruh kenaikan harga minyak bumi yang menyebabkan
ongkos produksi naik, 4) adanya perubahan iklim global dan konversi
komoditas pangan ke bahan bakar nabati, 5) adanya penguasaan perdagangan
biji-bijian oleh beberapa korporasi multinasional, dan 6) masuknya
investor di bursa komoditas. Penyebab faktor internalnya adalah: 1)
adanya konversi lahan sawah untuk pemukiman dan industri, 2)luas areal
panen hanya mengalami peningkatan yang sangat kecil (sekitar 1,4 % pada
tahun 2008), 3) produktivitas relatif tetap, 4) margin yang diterima
petani untuk tanaman pangan sangat rendah dibandingkan komoditas
hortikultura, dan 5) harga komoditas tanaman pangan yang relatif rendah.
Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara. Penduduk
Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi 2 kali
lipat dan jumlahnya sekarang, menjadi ± 400 juta jiwa. Dengan
meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terjadi pula
peningkatan konsumsi/kapita untuk berbagai pangan. Akibatnya, dalam
waktu 35 tahun yang akan datang Indonesia memerlukan tambahan
ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan saat ini.
Penduduk Indonesia 1900 - 2035
Tahun
|
Jumlah
|
1900
1930
1960
1990
2000
2035
|
40 juta
60 juta
95 juta
180 juta
210 juta
400 juta
|
Diawal
abad ke 20, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah 20 juta jiwa,
dan diawal abad 21, selama 30 tahun penduduk Indonesia bertambah
hampir 200 juta jiwa. Penduduk Indonesia menjadi 5 kali lipat dalam
waktu 100 tahun. Akibat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan produksi bahan pangan yang menurun di Indonesia, mengakibatkan
Indonesia harus mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Contoh
konkritnya adalah kedelai yang diimpor pada tahun 1990-1998 hanya
berkisar antara 343.000-541.000 ton, meningkat tajam sejak tahun
1999-20007 menjadi antara 1.133.000-1.343.000 ton.
Dari
permasalahan di atas, dapat kita berikan argumen bahwa pertanian
Indonesia masih memerlukan perhatian yang sangat serius dari berbagai
pihak untuk mensejahterakan petani dan untuk meningkatkan ketahanan
pangan di negara ini. Dan tidak lepas dari perhatian pemerintah sebagai
penyelenggara peraturan, pembinan dan pengawas terhadap pertanian
Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi negara kita ini bukanlah yang pertama kali terjadi di dunia ini. Masalah yang kita alami ini telah pernah dialami oleh banyak negara lain dan banyak yang dapat mengatasinya dengan sukses.
Seharusnya negara kita belajar dari pengalaman negara tersebut untuk
mengatasi masalah yang ini. Di samping itu juga peran masyarakat maupun
pihak swasta juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini serta
memajukan pertanian Inndonesia yang berkelanjutan.
Agar penbangunan pertanian memiliki arah yang jelas dan berkesinambungan, negara perlu menetapkan politik pertanian
yaitu keputusan sangat mendasar dibidang pertanian pada tingkat
negara, yang menjadi arah ke depan, untuk menjadi acuan semua pihak
yang terlibat, dengan sasaran membangun kemandirian di bidang pangan.
Memang, isu tentang penbangunan pertanian sudah cukup lama dibahas, namun hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah yang kongkret serta efektif untuk meningkatkan pertanian yang mandiri. Yang terjadi malah Indonesia semakin tergantung dengan impor bahan pangan, serta kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah justru semakin menekan pertanian Indonesia itu sendiri, seperti membebaskan bea masuk untuk impor gandum dan kedelai yang menguasai pasar Indonesia. Padahal pertanian Indonesia sangat mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Untuk itu pemerintah berperan dalam memfasilitasi kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berkiprah dalam pembangunan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Selain pemerintah, kita juga perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk menanggulangi masalah ketahanan pangan ini. Dan ini
menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu perlu dikembangkan
suatu komitmen dan kerjasama diantara semua pihak terutama dalam bentuk
kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (yang
antara lain direpresentasikan oleh kalangan LSM dan perguruan tinggi). Tugas
pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan,
pengendalian, pengawasan terhadap ketersediaan pangan, kecukupan ,
perataan pangan, baik dalam jumlah, mutu, aman, bergizi, beragam, serta
harga, distribusi, daya beli masyarakat. Upaya untuk terciptaanya kondisi tersebut, maka pemerintah menetapkan target pembangunan pertanian Indonesia ke depannya, yaitu peningkatan pada produksi dan swasembada yang berkelanjutan, diversifikasi pangan, nilai tambah pada produk pertanian Indonesia, daya saing dengan produk luar, ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan dengan visi pertanian Indonesia tahun 2009-2014 adalah menjadikan Pertanian
Indonesia menjadi pertanian industrial unggul berkelanjutan yang
berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai
tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, perspektif baru yang harus diterapkan adalah perspektif pembangunan pertanian yang berkedaulatan berkeadilan, , dan berkelanjutan yang harus mewarnai pembangunan dan penataan sektor dan bidang-bidang tersebut. Ketiga
prinsip tersebut didasarkan pada akar persoalan bangsa Indonesia yang
masih terperangkap ke dalam ketergantungan dengan pihak asing baik
dalam pemikiran pembangunan, peraturan perundangan, formulasi dan
implementasi kebijakan, aspek-aspek kehidupan sosial, maupun birokrasi.
Prinsip-prinsip pembangunan yang berkedaulatan adalah mencakup hal-hal di bawah ini :
1) Pemikiran pembangunan yang lebih mencerminkan kepada kedaulatan rakyat
2) Peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kedaulatan dan pemihakan terhadap kepentingan rakyat banyak
3) Kebijakan ekonomi-politik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4) Berdaulat dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan untuk kesejahteraan rakyat
5) Rezim devisa yang lebih berdaya guna untuk pengembangan ekonomi yang mensejahterakan rakyat
6) Kedaulatan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
7) Perlindungan
dan penguatan terhadap munculnya kelompok-kelompok tani, nelayan,
peternak, perkebunan yang berdaulat dalam mengatur dan mengembangkan
sumberdaya.
Prinsip-prinsip pembangunan yang berkeadilan adalah sebagai berikut :
1) Pemikiran pembangunan yang lebih menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat
2) Kesetaraan akses, pemanfaatan, dan kontrol bagi rakyat atas sumber-sumber ekonomi
3) Kebijakan ekonomi-politik yang lebih berkeadilan bagi rakyat banyak
4) Keadilan dalam alokasi sumber-sumber keuangan untuk mengoreksi ketimpangan sosial ekonomi
5) Penegakan hukum untuk menjamin keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber sumber ekonomi bagi rakyat banyak
Adapun prinsip-prinsip berkelanjutan adalah sebagai berikut :
1) Integrasi prinsip-prinsip yang berkelanjutan dalam formulasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan
2) Pemulihan kualitas lingkungan dan stok sumberdaya alam untuk mencegah ancaman terhadap ketidakberlanjutan pembangunan
Perspektif
baru pembangunan pertanian ini mengajukan sumberdaya alam domestik
untuk dikelola dengan berbasis IPTEK yang tepat guna, memadai, dan
mempunyai daya dukung lingkungan. Sehingga perspektif pembangunan
pertanian ini membutuhkan peran negara dan pasar secara proporsional,
tepat guna, dan bijak. Dalam kaitan tersebut, terdapat peluang untuk
menciptakan kebijakan fiskal progresif yang membangun infrastruktur
pertanian dalam arti luas dan perdesaan yang ditopang oleh kebijakan
moneter yang tepat serta pergeseran dari kebijakan sistem perbankan
berbasis cabang kepada sistem perbankan yang berbasis unit dimana
pengembangan kebutuhan kredit diidentifikasikan berdasarkan stimulus
lokal. Dengan perspektif baru tersebut maka diperlukan pengarahan
kembali (redirecting) strategi dan kebijakan pembangunan yang
diharapkan mencapai bangsa mandiri yang didukung pertanian dan pedesaan
yang tangguh untuk meningkatkan ketahanan pangan. Berdasarkan analisis
terhadap krisis-krisis bangsa khususnya pangan, maka reorientasi
kebijakan dasar yang diperlukan adalah perubahan strategi pembangunan
dan penataan ruang berimbang yang berkelanjutan, penanggulangan
kemiskinan, reforma agraria, percepatan pembangunan pedesaan.
Pengarahan kembali strategi dan kebijakan ini dilakukan berdasarkan
isu-isu krisis bangsa yang sekarang ini terjadi. Perspektif baru
pembangunan merupakan kerangka memandang strategi dan kebijakan di
bidang ekonomi, pangan, ekologi, dan pertanian.
Sebuah
Karya Tulis Ilmiah yng diperlombakan pada saat Lomba Karya Tulis Ilmiah
Berbasis Web Tingkat Persiapan Bersama, Institut Pertanian Bogor 2009.
Puji Tuhan Karya ini berada pada posisi No 2.
Oleh: Karta Jaya H Tambunan
Post a Comment
Terimakasih bila Anda menuliskan komentar disini