Program Subsidi Rumah Kurang Pro-Rakyat Miskin

Ilustrasi: GettyImages.com

Achmad Adhito Hatanto

Bila disalurkan via KPR, berarti pemerintah membuat transaksi dengan masyarakat miskin.

JAKARTA, Jaringnews.com – Program subsidi rumah yang selama ini dijalankan Pemerintah RI masih kurang pro-masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, selama ini, subsidi yang langsung diberikan kepada masyarakat tersebut nilainya jauh lebih kecil daripada yang melalui KPR (kredit pemilikan rumah). Muhammad Joni, seorang pengacara, mengatakan hal itu dalam percakapan melalui surat elektronik dengan Jaringnews.com.

Joni mengatakan bahwa, saat ini, jumlah masyarakat miskin mencapai sekitar 50 juta orang. Dan kepada merekalah seharusnya subsidi perumahan langsung diberikan.

Sekarang, kata kuasa hukum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia itu, porsi dana pemerintah yang disalurkan melalui KPR (kredit pemilikan rumah) dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan), jauh lebih besar daripada subsidi langsung.

“Untuk tahun ini, nilai FLPP sekitar Rp 7 triliun. Gabungan antara anggaran tahun ini dengan sisa tahun lalu. Sementara, dana untuk pengadaan rumah swadaya tidak sebesar itu, bukan?”

Ujar Joni, itu merupakan sebuah ironi. Sebab, bila dana yang diberikan pemerintah lebih banyak melalui KPR, berarti pemerintah sedang berbisnis dengan masyarakat berpenghasilan rendah. “Bukankah dalam KPR FLPP, bank BUMN (badan usaha milik negara) mendapatkan bunga dari masyarakat berpenghasilan rendah?”