Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Apa Saja di Dalamnya?

Warkop Mania….

Kali ini kita akan mengupas mengenai kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan bagian dari SILPA, selain tentunya Kas di Kas Daerah. Dalam penatausahaan keuangan daerah kita mengenal istilah uang persediaan (UP) yaitu uang yang besarannya telah ditetapkan sekali untuk satu tahun, bersifat uang muka, harus dipertanggungjawabkan, dan bersifat revolving fund. Karena bersifat “isi ulang”, maka kemudian muncul istilah ganti uang persediaan (GU). Jika jumlah UP tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan (TU). Dalam prakteknya, UP, GU, dan TU diterima oleh bendahara pengeluaran melalui penerbitan dan pencairan SP2D UP, SP2D GU, dan SP2D TU. Pada saat dicairkannya SP2D tersebut terjadi pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Bagaimana menentukan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di akhir periode akuntansi/akhir tahun anggaran?

Secara mudah kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus sederhana, yaitu Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran + ∑ (SP2D UP + SP2D TU) – ∑ (SP2D GU Nihil + SP2D TU Nihil) – Penyetoran ke Kas Daerah dalam tahun berjalan. Apakah SP2D GU Nihil dan SP2D TU Nihil itu? SP2D GU Nihil dan SP2D TU Nihil diterbitkan sebagai dokumen pengesahan pertanggungjawaban belanja yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran atas penggunaan UP dan TU, serta sekaligus sebagai dasar pengakuan belanja.

Misalkan, diketahui saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 25 juta, SP2D UP sebesar Rp 100 juta, SP2D TU sebesar Rp 500 juta, SP2D GU Nihil sebesar Rp 95 juta, dan SP2D TU Nihil sebesar Rp 450 juta serta terdapat penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 30 juta. Berapa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran? Dengan menggunakan rumus sederhana di atas, maka diperoleh saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 50 juta. Mudah bukan?

Namun jika saldo tersebut Anda bandingkan dengan saldo Buku Kas Umum yang diselenggarakan oleh bendahara pengeluaran dapat saja terjadi perbedaan? Mana yang lebih besar? Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut?

Jika saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BKU lebih besar dari perhitungan rumus di atas, maka perbedaan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal berikut ini:

• Terdapat pajak-pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke Kas Negara.
• Terdapat saldo kas akibat transfer uang ke rekening bendahara pengeluaran yang semestinya melalui rekening pihak ketiga dan belum sempat dipindahbukukan ke rekening milik pihak ketiga pada tanggal pelaporan. Pada prakteknya, beberapa transaksi pengeluaran kas melalui mekanisme LS ditransfer langsung ke rekening bendahara pengeluaran, dan bukan ke rekening pihak ketiga dengan berbagai alasan. Misalnya, pembayaran gaji pegawai masih dilakukan melalui rekening bendahara pengeluaran dan tidak dipindahbukukan secara langsung ke rekening milik pegawai masing-masing. Selain itu, banyak rekanan yang menguasakan kepada bendahara pengeluaran untuk mencairkan uang pembayaran termin pekerjaan melalui rekening milik bendahara pengeluaran.

Nah, ketika auditor melakukan pemeriksaan atas kas yang dikelola bendahara pengeluaran seringkali ditemukan saldo kas bank dan kas tunai bendahara pengeluaran berbeda (lebih kecil atau lebih besar) dibandingkan dengan saldo di BKU.

Apa yang menjadi penyebab saldo kas bank dan kas tunai lebih besar daripada saldo BKU? Hal tersebut biasanya disebabkan oleh:

• Adanya sisa kas berupa pengembalian belanja yang telah dipertanggungjawabkan baik melalui mekanisme LS maupun uang persediaan. Dalam kasus ini, sisa kas yang ada sebenarnya tidak layak diakui dan disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Jika bendahara pengeluaran sempat melakukan penyetoran ke Kas Daerah dalam tahun berjalan, maka hal tersebut akan mengurangi belanja yang bersangkutan dan bukan mengurangi perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran (SKPD: Dr. R/K Pusat, Cr. Belanja; BUD: Dr. Kas di Kas Daerah, Cr. R/K SKPD). Sementara jika disetorkan pada tahun berikutnya, akan diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya (BUD: Dr. Kas di Kas Daerah, Cr. Pendapatan). Namun karena sisa kas tersebut “ditemukan” biasanya melalui audit, maka biasanya auditor mengakuinya sebagai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (SKPD: Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran, Cr. Ekuitas Dana Lancar- SILPA). Demikian juga untuk kasus penyebab no 2 berikut ini.
• Sisa kas yang tidak jelas peruntukkannya. Hal ini biasanya berupa kas tunai yang “ditemukan” auditor pada brankas dan saldo rekening bank (rekening liar/tidak terdaftar).

Apa yang menjadi penyebab saldo kas bank dan kas tunai lebih kecil daripada saldo BKU (terjadi ketekoran kas)? Hal tersebut biasanya disebabkan oleh adanya sisa UP dan/atau TU tahun sebelumnya dan sisa UP dan/atau TU tahun berjalan yang disalahgunakan oleh bendahara pengeluaran. Kasus yang biasa terjadi adalah sisa UP dan/atau TU yang seharusnya segera disetorkan ke Kas Daerah tersebut digunakan (baca: dipinjam dahulu) oleh bendahara pengeluaran untuk membayar pengeluaran kegiatan awal tahun anggaran berikutnya dimana APBD belum ditetapkan. Kasus yang tidak biasa adalah bendahara pengeluaran menggunakan untuk keperluan pribadi dan seringkali hal tersebut bermasalah.

Nah, Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan aset likuid. Permasalahan muncul ketika terdapat kas sisa UP dan/atau TU tahun-tahun sebelumnya (lebih dari 12 bulan) yang secara fisik sudah tidak ada lagi karena disalahgunakan oleh bendahara pengeluaran. Dalam kasus seperti ini, penyajian sisa kas bermasalah tersebut tidak layak disajikan sebagai Kas Di Bendahara Pengeluaran. Seharusnya hal tersebut segera diproses melalui audit maupun penyelesaian melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gantoi Rugi (TPTGR). Surat Keputusan Pembebanan yang diterbitkan oleh Majelis TPTGR akan menjadi dasar pencatatan ke perkiraan Aset Lainnya-Piutang TPTGR yang merupakan aset non lancar. Agar tidak terjadi masalah seperti itu dan berlarut-larut, maka atasan langsung bendahara pengeluaran harus melakukan pemeriksaan kas secara berkala dan segera melakukan tindakan cepat yang diperlukan seandainya terjadi ketekoran kas.

Sampai  jumpa di diskusi kita berikutnya. Salam Warkop.