Jaminan Pembayaran di Akhir Tahun

Bagaimana bila pekerjaan belum selesai pada batas akhir penyelesaian sebagaimana dalam kontrak?

Dalam perpres 70/2012 mengenai perubahan perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 93 putus kontrak secara sepihak dapat dilakukan oleh PPK dengan pertimbangan : a. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; b. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Pekerjaan fisik dan kegiatan lainnya yang belum selesai pekerjaan dapat dibedakan menjadi 3 kriteria :

Pekerjaan tidak selesai pada batas akhir kontrak namun diselesaikan pada tahun bersangkutan (2012)

Contoh :

Dari data diatas, pekerjaan yang seharusnya diserahterimakan tanggal 22 Desember ternyata tidak dapat diselesaikan oleh penyedia. Berdasarkan perhitungan konsultan pengawas pekerjaan sudah mencapai progress 95%. PPK dapat mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan s.d tanggal 31 Desember 2012 dengan mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak/bagian kontrak setiap hari keterlambatan. Setelah pekerjaan tersebut selesai KPA menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pekerjaan selesai.

Pekerjaan tidak selesai pada batas akhir kontrak namun diselesaikan pada tahun berikutnya (2013)

Contoh :

Dari data diatas, pekerjaan yang seharusnya diserahterimakan tanggal 22 Desember ternyata tidak dapat diselesaikan oleh penyedia. Berdasarkan perhitungan konsultan pengawas pekerjaan sudah mencapai progress 90% dan diperkirakan dapat diselesaikan melebihi tanggal 31 Desember 2012 (namun tidak lebih dari 50 hari kalender). PPK dapat mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi tanggal 31 Desember 2012. PPK memberikan kesempatan kepada penyedia selama 20 hari kalender (sampai dengan tanggal 11 Januari 2013) dengan mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak/bagian kontrak setiap hari keterlambatan.

Yang harus dilakukan adalah, PPK dapat menugaskan Konsultan Pengawas untuk menghitung kemajuan pekerjaan  pada tanggal 31 Desember 2012. Berdasarkan hitungan konsultan pengawas, progress pekerjaan telah mencapai 95%. Hasil perhitungan sebagai berikut :

• Tanggal 2 Januari 2013 (5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir), KPA menyampaikan pemberitahuan dan pernyataan secara tertulis kepada KPPN bahwa pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2013 dilampiri pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan oleh penyedia.
• KPPN akan mencairkan jaminan pembayaran sebesar Rp 39 juta, KPA mencairkan jaminan pemeliharaan sebesar Rp 60 juta (sehingga total Rp 99 juta).
• KPA mengalokasikan dana dengan melakukan revisi DIPA pada tahun 2013 untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 99 juta untuk membiayai pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun 2013 (dengan merujuk PMK 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan TA berkenaan yang dibebankan pada DIPA TA berikutnya).
• KPA mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak/bagian kontrak setiap hari keterlambatan.
  

Pekerjaan tidak selesai pada batas akhir kontrak, PPK memutuskan kontrak secara sepihak
Seperti disebutkan di atas, dalam pasal 93 Perpres 70/2010, PPK dapat saja memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian, PPK mempunyai keyakinan bahwa penyedia tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender. Berdasarkan hasil perhitungan pada tanggal akhir masa kontrak yaitu tanggal 22 Desember 2012 diperoleh hasil bahwa progress pekerjaan sudah mencapai 95%. Yang harus dilakukan KPA adalah :

• Tanggal 2 Januari 2013 (5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir), KPA memberitahukan secara tertulis kepada penyedia bahwa yang bersangkutan telah wanprestasi dan membuat pernyataan tertulis bahwa penyedia telah wanprestasi kepada KPPN dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir
• KPPN akan mencairkan jaminan pembayaran sebesar Rp 39 juta, KPA mencairkan jaminan pemeliharaan sebesar Rp 60 juta (sehingga total Rp 99 juta).
• KPA menetapkan penyedia dikenakan black list dan tidak dapat mengikuti pelelangan selama 2 tahun, serta dicairkan mencairkan jaminan pelaksanaan.