Wajib Pungut
Kalo
melihat struktur APBN, sebagian besar penerimaan negara yang digunakan
untuk pengeluaran belanja berasal dari penerimaan pajak. Segala upaya
dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan. Sebagian
besar dana yang dikelola kementerian negara/lembaga pada satuan kerja
untuk belanja dalam rangka membiayai kegiatan-kegiatan memiliki potensi
menyumbang penerimaan pajak. Sehingga perlu mendapatkan perhatian dari
pimpinan kementerian negara/lembaga/satker.
Bisa dibayangkan, bila satker (baik PPSPM maupun bendahara pengeluaran)
lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan atau tidak mengerti
mengenai perpajakan, akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak
(kecuali motong/mungut pajaknya lebih besar).
Dalam
ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, bendahara
pemerintah (bendahara pengeluaran) baik APBN/APBD ditunjuk sebagai wajib
pungut. Hal ini dipertegas pada pasal 18 Keppres 42 tahun 2002 tentang
pedoman pelaksanaan APBN disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah,
pemerintah daerah, BUMN/BUMD, bendaharawan, dan badan-badan lain yang
melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/Anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan
sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD, setiap
bendahara pemerintah di lingkungan kementerian negara/lembaga/satker
memiliki kewajiban untuk :
- Melakukan pemotongan/pemungutan pajak;
- Melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi atau kantor pos;
- Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai batas waktu yang ditentukan.
Pajak yang harus dipotong/dipungut oleh bendahara pemerintah antara lain berupa PPh pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPN.
Post a Comment
Terimakasih bila Anda menuliskan komentar disini