Kapuas Hulu 190, Sambas 100, Bedah Rumah 500 Unit
Pontianak
– Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mencetuskan program
pembangunan perumahan untuk PNS di wilayah perbatasan. Gubernur sudah
mengusulkan dan mulai direalisasi.
“Usulan sudah disampaikan melalui gubernur dengan Menpera, termasuk program pembangunan terpadu daerah perbatasan. Usulan termasuk bedah rumah,” Ir Jakius Sinyor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar menjawab Equator, Selasa (29/5).
Belum jelas berapa unit rumah untuk PNS di perbatasan yang diusulkan itu. “Saya sedang berada di luar kota. Tapi hasilnya nanti saya tanyakan dengan PPK,” kata Jakius.
Perlu peran aktif pemda setempat dalam mewujudkan program Kemenpera tersebut, yang juga memiliki program pembangunan rusun untuk para pekerja, pondok pesantren, serta bedah rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi bidang perumahan rakyat di Jakarta Mei lalu, diusulkan rumah tidak layak huni untuk dibedah. Tahun 2011 Kalbar mengajukan 500 unit tetapi yang terealisasi hanya 50 rumah.
Dalam rakor itu hadir Wagub Drs Christiandy Sanjaya SE MM. Menpera sangat merespons dan menyatakan Kalbar dan Kaltim pada 2012 ini akan diprioritaskan.
“Tahun lalu yang terealisasi 50 unit dari 500 unit yang diusulkan. Tahun ini kita usulkan lagi 500 unit rumah layak huni,” ungkap dia.
Di Kalbar terdapat sekitar 50-60 ribu unit rumah tidak layak huni. Terdeteksi tidak layak huni atapnya rumbia, ijuk, dinding bambu, lantai tanah, dan lain sebagainya. Kategori seperti itu layak untuk dibantu dan ditingkatkan kualitasnya.
“Karena jatah dari Menpera tahun ini ada 250 ribu unit se-Indonesia. Semoga saja kita bisa kebagian sekitar 20 ribu unit. Jadi secara bertahap akan bisa kita selesaikan,” harap Christiandy.
Mensos Salim Segaf mengungkapkan, bantuan yang disalurkan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan, khususnya di Desa Temajuk.
“Bantuan 100 KUBE untuk 1.000 KK menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012,” kata Mensos pada kunjungan kerjanya beberapa bulan lalu bersama Menkokesra Agung Laksono dan Mentri PU Djoko Kirmanto di Temajuk, Kecamatan Paloh.
Bantuan 100 unit rumah ini merupakan program nasional terpadu gerakan pembangunan kampung dan program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial di wilayah perbatasan negara, khususnya di Desa Temajuk.
“Kemenpera memberikan 190 unit rumah untuk aparatur pemerintahan yang bertugas di perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu-Malaysia Timur. Padahal kita hanya mengusulkan 50 unit saja,” ujar Drs Suparman MSi, Kepala Bappeda Kapuas Hulu, kemarin.
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI mendirikan 190 unit rumah yang tersebar di lima kecamatan. Masing-masing 30 unit di Kecamatan Puring Kencana, 70 unit di Badau, 50 unit di Batang Lupar, 15 unit di Embaloh Hulu, dan 25 unit di Putussibau Selatan.
Rumah dinas yang akan dibangun tipe 36, dengan budget sekitar Rp 60-70 juta per unit dan selesai tahun ini. Semua teknis mulai dari pelelangan hingga pengerjaan sepenuhnya di bawah tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya menyediakan lahan saja.
“Saat ini mungkin masih dalam tahap proses. Karena baru-baru ini ada dua petugas dari Kemenpera RI datang untuk verifikasi,” tandasnya.
Jumlah 190 unit itu diperuntukkan bagi semua aparatur yang bertugas di perbatasan. Baik guru, tenaga kesehatan, kecamatan, TNI/Polri, dan aparatur negara lainnya. “Statusnya rumah dinas, jadi ketika pindah tugas akan ditempati oleh aparatur pengganti,” jelas Suparman.
Kapuas Hulu baru pertama kali mendapat program bantuan ini. “Dengan adanya perumahan dinas, aparatur di perbatasan akan semakin fokus dan tenang menjalankan tugasnya. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kemenpera,” kata Suparman.
Di Kalimantan Barat sendiri, lima kabupaten yang termasuk wilayah perbatasan, semuanya mendapat program perumahan dinas. “Ini penting karena kawasan perbatasan dijadikan beranda terdepan NKRI,” ujarnya. (jul/edo/aRm)
“Usulan sudah disampaikan melalui gubernur dengan Menpera, termasuk program pembangunan terpadu daerah perbatasan. Usulan termasuk bedah rumah,” Ir Jakius Sinyor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar menjawab Equator, Selasa (29/5).
Belum jelas berapa unit rumah untuk PNS di perbatasan yang diusulkan itu. “Saya sedang berada di luar kota. Tapi hasilnya nanti saya tanyakan dengan PPK,” kata Jakius.
Perlu peran aktif pemda setempat dalam mewujudkan program Kemenpera tersebut, yang juga memiliki program pembangunan rusun untuk para pekerja, pondok pesantren, serta bedah rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi bidang perumahan rakyat di Jakarta Mei lalu, diusulkan rumah tidak layak huni untuk dibedah. Tahun 2011 Kalbar mengajukan 500 unit tetapi yang terealisasi hanya 50 rumah.
Dalam rakor itu hadir Wagub Drs Christiandy Sanjaya SE MM. Menpera sangat merespons dan menyatakan Kalbar dan Kaltim pada 2012 ini akan diprioritaskan.
“Tahun lalu yang terealisasi 50 unit dari 500 unit yang diusulkan. Tahun ini kita usulkan lagi 500 unit rumah layak huni,” ungkap dia.
Di Kalbar terdapat sekitar 50-60 ribu unit rumah tidak layak huni. Terdeteksi tidak layak huni atapnya rumbia, ijuk, dinding bambu, lantai tanah, dan lain sebagainya. Kategori seperti itu layak untuk dibantu dan ditingkatkan kualitasnya.
“Karena jatah dari Menpera tahun ini ada 250 ribu unit se-Indonesia. Semoga saja kita bisa kebagian sekitar 20 ribu unit. Jadi secara bertahap akan bisa kita selesaikan,” harap Christiandy.
Jatah Sambas
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada 2012 lalu, tepatnya 7 Januari 2012 telah menyerahkan secara simbolis bantuan bedah 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bantuan perumahan perbatasan ini diserahkan langsung Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri kepada Kades Temajuk Mulyadi.Mensos Salim Segaf mengungkapkan, bantuan yang disalurkan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan, khususnya di Desa Temajuk.
“Bantuan 100 KUBE untuk 1.000 KK menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012,” kata Mensos pada kunjungan kerjanya beberapa bulan lalu bersama Menkokesra Agung Laksono dan Mentri PU Djoko Kirmanto di Temajuk, Kecamatan Paloh.
Bantuan 100 unit rumah ini merupakan program nasional terpadu gerakan pembangunan kampung dan program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial di wilayah perbatasan negara, khususnya di Desa Temajuk.
Lebih banyak
Fasilitas apa yang diberikan pemerintah pusat menjadikan kawasan perbatasan sebagai grand design rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2012-2014?“Kemenpera memberikan 190 unit rumah untuk aparatur pemerintahan yang bertugas di perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu-Malaysia Timur. Padahal kita hanya mengusulkan 50 unit saja,” ujar Drs Suparman MSi, Kepala Bappeda Kapuas Hulu, kemarin.
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI mendirikan 190 unit rumah yang tersebar di lima kecamatan. Masing-masing 30 unit di Kecamatan Puring Kencana, 70 unit di Badau, 50 unit di Batang Lupar, 15 unit di Embaloh Hulu, dan 25 unit di Putussibau Selatan.
Rumah dinas yang akan dibangun tipe 36, dengan budget sekitar Rp 60-70 juta per unit dan selesai tahun ini. Semua teknis mulai dari pelelangan hingga pengerjaan sepenuhnya di bawah tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya menyediakan lahan saja.
“Saat ini mungkin masih dalam tahap proses. Karena baru-baru ini ada dua petugas dari Kemenpera RI datang untuk verifikasi,” tandasnya.
Jumlah 190 unit itu diperuntukkan bagi semua aparatur yang bertugas di perbatasan. Baik guru, tenaga kesehatan, kecamatan, TNI/Polri, dan aparatur negara lainnya. “Statusnya rumah dinas, jadi ketika pindah tugas akan ditempati oleh aparatur pengganti,” jelas Suparman.
Kapuas Hulu baru pertama kali mendapat program bantuan ini. “Dengan adanya perumahan dinas, aparatur di perbatasan akan semakin fokus dan tenang menjalankan tugasnya. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kemenpera,” kata Suparman.
Di Kalimantan Barat sendiri, lima kabupaten yang termasuk wilayah perbatasan, semuanya mendapat program perumahan dinas. “Ini penting karena kawasan perbatasan dijadikan beranda terdepan NKRI,” ujarnya. (jul/edo/aRm)
Post a Comment
Terimakasih bila Anda menuliskan komentar disini