LKKL BPPT TAHUN 2012 RAIH WTP

BPPT ( Badan Pengkajian dan Penerrapan Teknologi ), kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2012 yang diberikan pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2012 di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (11/9).

Penghargaan WTP diterima oleh Kepala BPPT, Marzan A. Iskandar. Selain BPPT, ada 67 kementerian dan 67 lembaga pemerintah  yang berhasil menyajikan laporan keuangan pemerintah dengan mendapat penilaian WTP dan nilai tertinggi.

Kementerian dan lembaga lainnya tersebut antara lain Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM Kementerian Koordinator Politik, Kementerian BUMN Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama dan KEmenterian sosial. Selanjutnya dari LIPI, BAPETEN, LAPAN, BATAN, BMKG, BNS, Bapenas, perpustakaan Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung. Dari Pemerintah Provinsi diantaranya Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Bengkulu serta dari pemerintah kota seperti Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota NTB, Pemerintah Kota Sibolga dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Wakil Presiden Boediono yang hadir sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012 tersebut  menyampaikan keuangan negara merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Sejarah membuktikan banyak negara yang hancur karena tidak mampu mengelola keuangan negaranya dengan baik.

Untuk itu, lanjut Boediono, semua instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah perlu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, pada tahun 2014 seluruh instansi pemerintah bisa mendapatkan laporan keuangan bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Saya garis bawahi meningkatkan, karena pemerintah menargetkan 2014 instansi di pusat 100 persen WTP. Masih ada ruang untuk kita kejar. Daerah kalau tidak salah kita menargetkan 60 persen WTP pada 2014. Sekarang masih banyak yang perlu kita kejar," tegasnya.

Menurutnya, WTP bukan tahap akhir dari siklus keuangan negara. Siklus itu mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Satu siklus utuh yang harus ditingkatkan kualitasnya. "Tidak menjadi akhir tugas kita kalau WTP sudah tercapai. Kita harus pastikan apakah anggaran sudah tepat sasaran, apakah sudah cost effective, apakah sudah akuntabel," ungkapnya.

Sesaat sebelumnya dalam laporan pembuka Rapat Kerja Nasional, Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo menyampaikan pelaporan keuangan pemerintah baik pusat, daerah maupun kementerian lembaga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Sejak pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2006, kualitas pelaporan keuangan pemerintah terus membaik,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan catatan pada tahun 2006 hanya tujuh kementerian/lembaga yang dinilai WTP dan 36 dinilai disklaimer. Selanjutnya, tahun 2009 meningkat menjadi 45 kementerian/lembaga yang dinilai WTP dan tujuh yang dinilai disklaimer. Kemudian, di tahun 2010, penilaian kementerian/lembaga yang memperoleh WTP dari BPK sebanyak 53 kementerian/lembaga dan hanya dua yang telah dinilai disklaimer.

"Tahun 2012, di Pemerintah Pusat ada 67 yg memperoleh WTP, 18 WDP dan masih ada 2 lembaga yang masih disklaimer. Sedangkan di Pemerintah Daerah ada 67 yang memperoleh WTP, 316 WDP, 6 disklaimer dan laporan tidak wajar sebanyak 32. Ini membuktikan lapiran keuangan setiap tahunnya selalu membaik", urainya.

Dengan demikian, sambungnya melalui Rakernas ini diharapkan dapat memeliharaan sekaligus meningkatkan komitmen pengelolaan keuangan yang berkualitas di seluruh instansi level pemerintah pusat dan daerah, mendorong transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip good governance dan green governance. “Selain itu, sebagai forum interaksi antar kementerian dan lembaga guna mendapat pemahaman dan sousi atas masalah yang dialami serta saling memberikan informasi mengenai arah pengembangan dan strategi pelaksanan akuntansi dan pelaporan,” tambahnya. (KYRAS/humas) http://www.bppt.go.id/