Langkah Berani kota Banjar, jawa barat

Di usia yang baru menginjak delapan tahun, Kota Banjar, Jawa Barat, berhasil menancapkan cakarnya sebagai daerah yang sukses di provinsi itu. Berkat beragam terobosan yang pro rakyat digiatkan dan dibiayai, kota di ujung selatan Jabar tersebut mampu mendongrak kesejahteraan warga setempat.

Salah satu pemicunya adalah keberanian pemerintah kota menetapkan anggaran publik jauh lebih besar dari anggaran pegawai. Sejak tiga tahun terakhir, perbandingannya 55 persen untuk belanja publik dan 45 persen belanja aparatur. Tahun 2011, dari total anggaran belanja sekitar Rp 400 miliar, sebanyak Rp 222 miliar di antaranya difokuskan untuk belanja publik dan hanya Rp 178 miliar untuk belanja aparatur.

Prioritas itu didukung penyetopan sementara penerimaan pegawai negeri sipil baru dalam tiga tahun terakhir. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kota Banjar Nana R mengatakan, keberadaan 3.600 orang pegawai negeri dan 1.900 tenaga sukarelawan sudah sangat ideal.

Pro rakyat

Keberanian ini membuka banyak perubahan daerah. Salah satu bukti yakni peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Di akhir tahun 2010, Kota Banjar meraih IPM mencapai 73 atau berada di atas IPM Jabar sebesar 71,64. Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri menetapkan Kota Banjar sebagai daerah otonomi tersukses kedua di Jabar.

Di bidang kesehatan, misalnya. Sejak tahun 2004, Kota Banjar telah membebaskan biaya berobat bagi keluarga tidak mampu. Kini, sekitar 25 persen dari total penduduk sekitar 183.046 orang menikmati bebas biaya di puskesmas dan kelas tiga Rumah Sakit Umum Daerah Banjar.

Di bidang pendidikan juga tidak kalah gaungnya. Sejak tahun 2005, Kota Banjar menerapkan program intervensi siswa SD, SMP, dan mahasiswa berprestasi, tetapi terancam putus sekolah. Program ini lebih dulu dilakukan di Banjar sebelum bantuan operasional sekolah diselenggarakan di Indonesia.

Tahun 2011, setiap siswa dari 5.000 siswa sekolah dasar mendapatkan bantuan sebesar Rp 250.000 per tahun, dan 2.000 siswa sekolah menengah pertama mendapatkan dana tambahan Rp 750.000 per tahun per orang. Adapun 20 orang mahasiswa berprestasi dibiayai satuan kredit semester yang diambil. Bantuan tersebut berlaku hingga mereka tamat sekolah.

Keberhasilan ini mendapat apresiasi Kementerian Pendidikan Nasional. Tahun 2008, Kota Banjar dinilai berhasil tuntas wajib belajar pendidikan nasional sembilan tahun dengan angka partisipatif kasar 118,24 persen.

Bahkan, 1.600 guru di Kota Banjar juga diberikan dana tambahan Rp 500.000 per bulan per orang. ”Kami ingin mereka selalu tenang dan fokus melakukan kegiatan belajar mengajar,” kata Wali Kota Banjar Herman Sutrisno, yang berhasil mendapatkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjar periode 2008-2013 saat meraih 92,56 persen suara.

Di bidang ekonomi kerakyatan, Kota Banjar juga menggenjot partisipasi warganya melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (PUP2K), yang melibatkan 26 desa dan kelurahan. Setiap desa mendapatkan dana Rp 5 juta per tahun. Dana itu menjadi modal usaha bagi pengembangan warga desa, seperti usaha kecil menegah dan pertanian.

Ada juga program Koperasi Jemaah Masjid (Kopjamas) yang melibatkan 360 masjid dengan peserta aktif lebih dari 1.000 orang. Setiap masjid diberikan dana stimulan Rp 10 juta. Dana itu diserahkan secara mandiri pada pengurus masjid untuk modal para jemaahnya.

Peningkatan daya beli masyarakat juga disuntik dana senilai Rp 2 miliar untuk pengadaan 100 sapi, 100 kambing, dan 100 ekor domba pada 26 desa. Tahun 2011, program ini akan ditambah 100 ekor sapi senilai Rp 900 juta. Hewan itu nantinya bisa dijadikan sumber nafkah tambahan masyarakat.

”Mekanismenya kami serahkan pada koordinator tiap daerah, tapi mereka diwajibkan membuat pertanggungjawaban tertulis per tahun agar penggunaannya bisa dikontrol. Ada pakta persetujuan antara pemerintah kota dan penerima stimulus. Sejauh ini, belum ada laporan penyalahgunaan. Namun, bila terjadi penyalahgunaan, pelaku wajib bayar ganti kerugian sebesar bantuan yang diterima,” ujar Herman.

Terus berlanjut

Tahun 2011, Kota Banjar mulai menggalakan program Kampung Keluarga Berencana. Latar belakang utama yakni menekan pertambahan penduduk di tengah keterbatasan wilayah Kota Banjar. Data Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2010 menyebutkan, jumlah penduduk di Kota Banjar saat ini sebanyak 183.046 menempati 13.000 hektar.

Kampung KB jadi salah satu promosi keluarga berencana yang melibatkan masyarakat. Masyarakat aktif menyosialisasikan pentingnya KB dengan prioritas sterilisasi pada lelaki dan perempuan dalam satu keluarga. Dalam kampung KB juga dilakukan beragam pelatihan dan pendampingan bagi remaja dan masyarakat lanjut usia. Tahun 2010, sebanyak lima kampung KB dari empat desa sudah dibentuk dengan dana pendukung Rp 5 juta per tahun. Tahun ini, jumlah kampung KB ditingkatkan menjadi 21 desa tersebar di empat kecamatan.

Program ini didukung 1.000 sukarelawan. Mereka bertugas mencari akseptor dan disediakan tunjangan Rp 110.000 per bulan per orang atau naik Rp 10.000 per bulan per orang dari tahun 2010. Sementara bagi petugas posyandu mendapat tunjangan Rp 60.000 per bulan per orang atau naik Rp 10.000 dari tahun lalu.

Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar Obang Subarman mengatakan, jumlah peserta program sterilisasi meningkat. Dalam setahun, peserta lelaki meningkat, dari 145 orang menjadi 882 orang. Jumlah akseptor perempuan naik dari 1.031 orang menjadi 1.146 orang.

”Kami juga memberikan Rp 500.000 per orang bagi akseptor untuk biaya kesehatan dan modal usaha. Dana itu kami harapkan menjadi semangat hidup lebih baik,” ujarnya.

Zarkasyi (58), warga Mandingwetan, Banjar, mengaku telah terbantu melalui program kampung KB. Saat ini, ia punya empat anak yang masih harus dibiayai segala kebutuhannya. Dengan ikut program sterilisasi, ia yakin tidak akan bisa mendapatkan anak lagi.

Pengalaman lain dikatakan Atun Yudiana (49), warga Mekarasari, mengatakan, lebih sehat setelah disterilisasi. ”Awalnya, saya sering menderita sakit punggung, tapi sekarang sudah tidak terasa lagi,” jelasnya.

Terbantu

Widya (50), warga Kecamatan Langensari, Kota Banjar, mengaku sangat terbantu dengan program pembebasan biaya berobat di puskesmas. Sebelumnya, bila sakit ia cenderung bertahan di rumah, tapi kini dirinya mulai memberanikan diri memeriksakan diri ke puskesmas karena bebas biaya.

Hal serupa juga diungkapkan Marja (43), warga Pataruman, Kota Banjar. Dia mengaku anaknya yang duduk di bangku SMP sudah belajar dengan tenang setelah mendapatkan bantuan dari Pemkot Banjar. ”Saya sekarang bisa menghemat pengeluaran untuk biaya sekolah anak sekitar Rp 750.000 per bulan. Program itu sangat membantu,” ujarnya.

Sumber: Kompas (Senin, 4 April 2011)