LHP atas Laporan Keuangan Kab.KTB TA 2011

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2011 kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bertempat di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Hadir dalam acara ini  Kepala Perwakilan Jack Anwar Mursidi, Kepala Subauditorat I Subekti, Kepala Subauditorat II Syaiful Bachri, Ketua Tim Senior, Aris Asmono serta tim pemeriksa.  Sedangkan dari Kabupaten Kotabaru hadir Bupati Kotabaru H. Irhami Ridjani, Ketua DPRD Alpindri Supian Noor beserta jajarannya.

Kepala Perwakilan menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut kepada Ketua DPRD dan Bupati. LHP yang diserahkan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru terdiri dari tiga buku. Buku I berisi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru TA 2011, Buku II memuat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, dan Buku III memuat tentang Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Untuk tahun ini, Kabupaten Kotabaru memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa LKPD merupakan salah satu pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD dimana pasal 31 ayat (1) UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD menyampaikan bahwa LHP ini akan menjadi acuan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan DPRD akan berkoordinasi untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan yang ada dalam LHP BPK RI sehingga kedepannya nanti dapat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Alhamdulillah, WTP yang di target semoga bisa tercapai, di Tahun 2013 nanti  adalah tahun target yang di inginkan yaitu harus mencapai 60% dari laporan seluruh daerah di Indonesia, dan Kabupaten Kotabaru dimugkinkan memperoleh WTP. Geliat membangun dan motivasi sinergi menjadi lompat-lompatan drastis, pacuan daerah untuk memperoleh posisi dimata pemerintah pusat.

Penilaian dan kriteria BPK RI membidik aset daerah yang selama ini telat atau tidak terkelola dengan baik, dan banyak opini Tidak memberikan penilaian karena cakupan geografis maupun data - data yang tidak tersaji dengan benar membuat tim pemeriksa BPK tidak dapat memberikan penilaian.

Semoga kotaku memperoleh predikat WTP. Amiin.