Metrotvnews.com, Jakarta: Institute for Development of
Economic and Finance memaparkan belanja pemerintah masih salah sasaran.
Akibatnya, kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang terpesat
di dunia, pertumbuhan ekonomi belum berdampak banyak untuk penurunan
jumlah penduduk miskin.
Direktur Indef Enny Sri Hartati menjelaskan, APBN disandera belanja rutin semacam belanja pegawai, belanja barang, dan belanja lain-lain sebanyak 70%.
Porsi terbesar belanja justru berada di subsidi energi yang menjadi biang kerok ketidakseimbangan kondisi makro ekonomi saat ini. Adapun belanja modal yang justru punya dampak pada perbaikan kehidupan masyarakat miskin justru sangat terbatas.
Karena belanja modal tidak cukup besar, pertumbuhan ekonomi saat ini disebut lebih didorong konsumsi dan investasi swasta. Konsumsi disokong oleh subsidi pemerintah. Selain daripada dukungan di subsidi, Indef beranggapan pemerintah relatif tidak berkontribusi lagi pada pertumbuhan ekonomi.
"Artinya apa, pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis tidak ada dampaknya sama sekali pada penurunan kemiskinan kita. Indef memandang pertumbuhannya keropos," jelas Enny ketika menggelar focus group discussion bersama di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (21/2).
Padahal, jika pemerintah mau menambah belanja modal, pertumbuhan ekonomi bisa lebih terpacu. Selain itu, elastisitasnya pada penurunan kemiskinan pun lebih baik.
Enny membuat simulasi, jika pemerintah menambah belanja modal Rp20 triliun saja, ditambah dengan pengefektifan penggunaan belanja modal sebesar 10% saja, pemerintah sebetulnya dapat berkontribusi 1,2% untuk tambahan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ini lebih berkualitas dibanding pertumbuhan ekonomi yang saat ini sudah didapat. Sebab, dengan tambahan pembangunan infrastruktur, jumlah penduduk yang keluar garis kemiskinan lebih besar.
"Angka penduduk miskin bisa berkurang 1,45% dan pengangguran turun 3,22%," ujar Enny.
Pengentasan kemiskinan dengan anggaran kemiskinan langsung juga dikritik Enny. Menurutnya, kendati anggaran kemiskinan berkembang dari tahun ke tahun, jumlah penduduk yang keluar dari garis kemiskinan masih terlalu sedikit.
"Kalau dijumlah anggaran 2007-2012, totalnya Rp468, 2 triliun. Tapi penduduk miskin yang berkurang hanya 8,6 juta. Jadi untuk mengurangi satu orang penduduk miskin butuh berapa juta? Ini sangat tidak masuk akal," cetusnya. (Gayatri/Ray)
Direktur Indef Enny Sri Hartati menjelaskan, APBN disandera belanja rutin semacam belanja pegawai, belanja barang, dan belanja lain-lain sebanyak 70%.
Porsi terbesar belanja justru berada di subsidi energi yang menjadi biang kerok ketidakseimbangan kondisi makro ekonomi saat ini. Adapun belanja modal yang justru punya dampak pada perbaikan kehidupan masyarakat miskin justru sangat terbatas.
Karena belanja modal tidak cukup besar, pertumbuhan ekonomi saat ini disebut lebih didorong konsumsi dan investasi swasta. Konsumsi disokong oleh subsidi pemerintah. Selain daripada dukungan di subsidi, Indef beranggapan pemerintah relatif tidak berkontribusi lagi pada pertumbuhan ekonomi.
"Artinya apa, pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis tidak ada dampaknya sama sekali pada penurunan kemiskinan kita. Indef memandang pertumbuhannya keropos," jelas Enny ketika menggelar focus group discussion bersama di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (21/2).
Padahal, jika pemerintah mau menambah belanja modal, pertumbuhan ekonomi bisa lebih terpacu. Selain itu, elastisitasnya pada penurunan kemiskinan pun lebih baik.
Enny membuat simulasi, jika pemerintah menambah belanja modal Rp20 triliun saja, ditambah dengan pengefektifan penggunaan belanja modal sebesar 10% saja, pemerintah sebetulnya dapat berkontribusi 1,2% untuk tambahan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ini lebih berkualitas dibanding pertumbuhan ekonomi yang saat ini sudah didapat. Sebab, dengan tambahan pembangunan infrastruktur, jumlah penduduk yang keluar garis kemiskinan lebih besar.
"Angka penduduk miskin bisa berkurang 1,45% dan pengangguran turun 3,22%," ujar Enny.
Pengentasan kemiskinan dengan anggaran kemiskinan langsung juga dikritik Enny. Menurutnya, kendati anggaran kemiskinan berkembang dari tahun ke tahun, jumlah penduduk yang keluar dari garis kemiskinan masih terlalu sedikit.
"Kalau dijumlah anggaran 2007-2012, totalnya Rp468, 2 triliun. Tapi penduduk miskin yang berkurang hanya 8,6 juta. Jadi untuk mengurangi satu orang penduduk miskin butuh berapa juta? Ini sangat tidak masuk akal," cetusnya. (Gayatri/Ray)
Post a Comment
Terimakasih bila Anda menuliskan komentar disini