Warkop Mania,

Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan adalah pertanggungjawaban belanja. Seringkali bendahara pengeluaran dan PPK berantem hanya gara-gara beda pemahaman mengenai bukti-bukti apa saja yang perlu dilampirkan dalam pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP). Hal yang sama juga terjadi antara bendahara pengeluaran dan BUD. Bahkan antara ketiga pihak tersebut dengan auditor.

Apa penyebabnya?

Ternyata banyak pemerintah daerah yang belum membuat suatu pedoman pembayaran yang dapat dijadikan rujukan bagi semua pengelola keuangan di pemerintah daerah tersebut. Betapa pentingnya pedoman itu disusun, bukan hanya agar tidak terjadi perselisihan lagi, tetapi lebih pada kepastian akan bentuk pertanggungjawaban yang semestinya dibuat sesuai substansi belanja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pihak-pihak yang mesti mempertanggungjawabkannya.

Banyak pengelola keuangan daerah, apakah itu bendahara pengeluaran, staf verifikasi di SKPD, PPK SKPD, dan staf penguji di BUD, hanya mendasarkan verifikasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban berdasarkan pengalaman sebelumnya atau rekomendasi auditor. Meskipun telah ada pedoman itu, namun isinya tidak secara lengkap mengatur seluruhnya, dan malah sudah tidak dijadikan sebagai pedoman lagi.

Pentingnya dibuat pedoman pembayaran belanja juga dalam rangka penguatan fungsi PPK SKPD. Sesuai peraturan perundang-undangan, fungsi verifikasi sebenarnya sudah didelegasikan kepada SKPD melalui fungsi PPK SKPD. Pedoman tersebut harus dapat dijadikan acuan bagi PPK SKPD dalam melakukan verifikasi atas seluruh bukti pertanggungjawaban belanja program dan kegiatan yang disampaikan oleh PPTK melalui bendahara pengeluaran.

Pedoman tersebut setidaknya mengatur mengenai penegasan kembali fungsi, uraian tugas dan kewenangan PPK SKPD, mekanisme pembayaran, bukti-bukti pertanggungjawaban, dan ketentuan mengenai batas waktu penyampaian pertanggungjawaban, serta formulir-formulir yang diperlukan.

Banyak pemerintah daerah yang belum memahami fungsi PPK SKPD tersebut. Pemahaman bahwa PPK SKPD juga merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah, dan oleh karena itu juga harus didukung dengan cara membangun sebuah sistem di sana. Meskipun sangat sederhana, di sana juga harus dibangun sebuah subsistem untuk membantu fungsi PPK SKPD. Sistem tersebut berupa prosedur kerja yang dimulai dari penerimaan berkas SPP dari bendahara pengeluaran, verifikasi oleh staf verifikasi, review dan persetujuan oleh PPK SKPD atas hasil verifikasi para staf verifikasi, dan penyiapan dokumen SPM. Alur ini sangat sederhana, namun memerlukan bantuan berupa formulir-formulir berupa daftar uji kelengkapan SPP untuk setiap jenis belanja per kegiatan dan bagan arus sederhana yang menggambarkan keseluruhan prosedur tadi. Keseluruhan dari apa yang kami katakana tadi sebenarnya dapat dirangkum dalam sebuah Pedoman Pembayaran Belanja yang pemberlakuannya dilaksanakan dengan menerbitkan sebuah peraturan kepala daerah.

Setelah pedoman tersebut disusun, maka langkah sosialisasi dan workshop mutlak harus dilaksanakan agar diketahui dan dipahami oleh seluruh pelaksana pengelola keuangan daerah. Selanjutnya adalah mengimplementasikan pedoman tersebut sebagai sebuah keharusan dalam pengelolaan keuangan daerah dan wajib ditaati oleh seluruh pihak: bendahara pengeluaran, staf verifikasi SKPD, PPK SKPD, PPTK, PA/KPA, dan BUD.

Salam Warkop.