Pemutusan Kontrak: Uji Nyali Di Bulan Desember

Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi &Trainer PBJ [Certified LKPP]; PNS Dinkes Kota Kotamobagu)

Mendekati batas akhir tahun anggaran, banyak hal yang menjadi pertanyaan antara lain: apakah dalam sisa waktu yang ada Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaannya?; bagaimana jika sampai dengan batas akhir tahun anggaran ternyata pekerjaan tidak selesai?; dan apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan keuangan dalam menghadapi pekerjaan yang belum selesai menjelang akhir tahun anggaran?

Penyelesaian suatu pekerjaan sangat tergantung dari beberapa hal, antara lain: lamanya jangka waktu pelaksanaan, kemampuan Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan (modal, peralatan dan tenaga ahli), Pengendalian pelaksanaan kontrak, dan jenis kontrak yang digunakan.

Lamanya jangka waktu pelaksanaan harus disesuaikan dengan kompleksitas suatu pekerjaan. Penyedia dengan modal, peralatan, dan tenaga ahli yang memadai harus mampu menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Disamping itu, PPK wajib melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak. Tak kalah pentingnya juga adalah jenis kontrak yang digunakan. Untuk kontrak tahun tunggal, jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya harus memperhatikan batas akhir tahun anggaran.

Dalam kontrak pengadaan barang/jasa, terdapat 2 (dua) alternative yang dilakukan untuk mengakhiri kontrak, yaitu penghentian kontrak atau pemutusan kontrak. Pemilihan salah satu dari dua alternative tersebut harus didasarkan pada situasi dan kondisi terkahir suatu pekerjaan.

Penghentian Kontrak adalah dikhirinya kewajiban kontraktual penyedia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa oleh PPK, karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. Penghentian kontrak karena keadaan kahar, selain pembayaran terhadap prestasi pekerjaan juga pembayaran terhadap bahan yang sudah ada di lapangan (material on site) yang masih dapat dimanfaatkan.

Pemutusan Kontrak adalah dikhirinya kewajiban kontraktual oleh salah satu (secara sepihak) atau para pihak yang terikat dalam kontrak karena para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur didalam kontrak.

Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta semua perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditekankan bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: 1). kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; 2). berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 3). setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 4). Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 5). Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 7). pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka PPK melakukan tindakan berupa: 1). Pencairan Jaminan Pelaksanaan; 2). sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan (jika ada pencairan uang muka); 3). Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan 4). Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list).

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi mengatur tentang criteria dan tindak lanjut keterlambatan pekerjaan. Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

Kontrak dinyatakan kritis apabila: 1). Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat > 10% dari rencana; 2). Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat > 5% dari rencana; atau 3). Rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat < 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Pada saat kontrak dinyatakan kritis maka PPK segera menerbitkan surat peringatan yang dilanjutkan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM). Dalam SCM dibahas dan disepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (Test case/uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I. SCM dan test case dilakukan maksimal tiga kali. Dalam setiap uji coba yang gagal, PPK menerbitkan surat peringatan.

Jika keterlambatan < 5% dari rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% namun akan melampaui tahun anggaran, maka PPK dapat langsung melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebelum tahun anggaran berakhir. Pemutusan kontrak ini dilakukan setelah PPK melakukan rapat bersama dengan atasannya.

Factor penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang umumnya terjadi antara lain: 1). Keterlambatan PA/KPA menyusun dan mentapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan); 2). Keterlambatan PPK menyusun dan mentapkan rencana pelaksanaan (Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri, dan rancangan kontrak); 3). Keterlambatan Pokja ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa; 3). Kurangnya tindakan pengendalian kontrak oleh PPK; 4). Kelalaian Penyedia; 5). Tindakan PA/KPA dalam menganggarkan kegiatan dalam Perubahan APBD/APBN tanpa memperhitungkan kompleksitas suatu pekerjaan; dan 6). Terjadi keadaan kahar berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana social, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Memasuki awal tahun 2013 PA/KPA perlu melakukan evaluasi dan identifikasi permasalahan terkait keterlambatan atau tidak selesainya suatu pekerjaan. Sangat disayangkan jika suatu pekerjaan mengalami pemutusan kontrak. Selain Penyedia dikenakan sanksi, output pekerjaan juga tidak tercapai. Tidak jarang dampak akhirnya adalah masyarakat belum bisa memanfaatkan fasilitas yang dibangun.

Untuk kegiatan dengan sumber dana APBN sudah ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.5/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya. Namun untuk kegiatan dengan sumber Dana APBD, belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang tata cara pelaksanan sisa pekerjaan yang dibebankan pada DPA tahun anggaran berikutnya, kecuali dalam keadaan kahar.

Pemerintah Daerah sebenarnya dapat mengadopsi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.5/2012 melalui Peraturan Kepala Daerah. Ada salah satu Kabupaten di Indonesia yang mulai tahun ini mengadopsi Permenkeu tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada DPA-SKPD Tahun Anggaran Berikutnya. Peraturan Kepala Daerah dapat dijadikan solusi untuk mengatasi pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.

Di penghujung akhir tahun anggaran, butuh nyali yang besar bagi seorang PPK untuk melakukan pemutusan kontrak. Dalam kondisi tertentu, pemutusan kontrak bukanlah sekadar suatu pilihan tetapi menjadi suatu keharusan.

Tulisan ini telah dimuat di Harian Radar Totabuan (JPNN), edisi Rabu 12 Desember 2012