Pajak Atas Dana BOS, Part 2 Habis

Keran Media - Sesuai dengan ketentuan perpajakan bahwa Bendahara Pemerintah WAJIB melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak pusat atas dana yang berasal dari APBN/ APBD. Dan dana BOS bersumber dari APBN.

Pajak pusat yang dimaksud adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPN dan PPnBM serta Bea Meterai.

Artikel Pajak Atas Dana Bos, Part 2 ini adalah lanjutan dari artiel sebelumnya yang berjudul, Pajak Atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)-Part.1.

7. PERAWATAN SEKOLAH

Item Pembiayaan : Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela; Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. 

• Untuk Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan : Jika dilakukan oleh badan usaha (CV,PT,dll) yang bukan jasa konstruksi, DIPOTONG PPh Pasal 23 atas jasa lain. Jika dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi, DIPOTONG PPh Pasal 4 ayat (2). Dan jika dilakukan oleh orang peribadi, DIPOTONG PPh Pasal 21.

8. PEMBAYARAN HONORARIUM BULANAN GURU HONORER DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER
Item Pembiayaan : Guru honorer(hanya untuk memenuhi SPM); Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD); Pegawai perpustakaan; Penjaga Sekolah; Satpam; Pegawai kebersihan.

• Atas honor, DIPOTONG PPh Pasal 21 

9. PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Item Pembiayaan : KKG/MGMP dan KKKS/MKKS

• Tidak ada aspek pajak atas komponen kegiatan ini.

10. MEMBANTU SISWA MISKIN
Item Pembiayaan : Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah; Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyebrangan, dll); Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut.

• Termasuk kriteria pemberian bantuan yang tidak termasuk kedalam Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU PPh : TIDAK Dilakukan Pemotongan Pajak. 

11. PEMBIAYAAN PENGELOLAAN BOS
Item Pembiayaan : Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk); Penggandaan, Surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.

• Atas pembelian ATK yang dilakukan oleh Sekolah Negeri dan melebihi Rp. 1 Juta : DIPUNGUT PPN
• Atas Insentif bagi bendahara : DIPOTONG PPh Pasal 21

12. PEMBELIAN PERANGKAT KOMPUTER
Item Pembiayaan : Dekstop/work station; Printer atau printer plus scanner. Masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran.

• Atas Pembelian/pengadaan yang dilakukan oleh Sekolah Negeri dan melebihi Rp. 1 Juta : DIPUNGUT PPN

13. BIAYA LAINNYA JIKA SELURUH KOMPONEN 1 S.D 12 TELAH TERPENUHI
Item Pembiayaan : Alat Peraga/ Media pembelajaran; Mesin Ketik; Peralatan UKS.

• Atas Pembelian/pengadaan yang dilakukan oleh Sekolah Negeri dan melebihi Rp. 1 Juta : DIPUNGUT PPN

Semoga Dana BOS ini yang berasal dari APBN yang 80% nya adalah Penerimaan Negara dari Sektor Pajak, dapat dimanfaatkan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran.