Home » » Minus Keteladanan Pemimpin

Minus Keteladanan Pemimpin

Written By Ikhsan Firdaus on Sunday, December 02, 2012 | 12/02/2012


tumbangnya oligarki

Kalau rakyat kenyang, biarlah para pemimpin kenyang belakang. Kalau rakyat lapar, maka biarkanlah para pemimpin lapar duluan. Itulah kata-kata bijak yang pernah diucapkan oleh Mgr. Albertus Soegijapranata. Kata-kata itu diucapkan ketika rakyat mendapat kesengsaraan luar biasa akibat agresi militer Belanda.
Jaman itu, Republik ini mengalami surplus pemimpin. Pemimpin-pemimpin terbaik, berkualitas, dan progressif muncul di jaman itu, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Amir Sjarifuddin, Tan Malaka, Sjahrir, dan lain-lain.
Indonesia merdeka, yang kita nikmati udaranya saat ini, juga diproklamasikan dalam kesederhanaan: tidak ada pesta, tidak ada musik, tiang benderanya pun dari bambu yang baru dipotong, bendera merah-putih dijahit sendiri, tidak ada seragam peserta upacara, dan upacaranya hanya berlangsung di halaman rumah.
Saat itu presiden belum menerima gaji. Jangankan untuk membeli pakaian mahal, kebutuhan untuk makan saja kadang tidak memadai. Pernah terjadi, pada suatu malam, Bung Karno dan menteri-menterinya menggelar rapat darurat. Rapat berlangsung hingga larut malam, tetapi tidak ada kopi dan sepotong roti pun untuk disantap.
Situasinya sangat berbeda sekarang. Untuk urusan baju saja, Presiden SBY menghabiskan Rp 839 juta. Selain itu, pidato kenegaraan Presiden SBY di DPR, pada 16 Agustus 2012, menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar. Sedangkan uang negara yang dihamburkan untuk perhelatan upacara HUT Kemerdekaan RI di istana negara mencapai Rp 7,8 milyar (FITRA).
Ini persoalan bangsa kita sekarang: para pemimpin tidak sanggup memberikan keteladanan kepada rakyatnya. Ketika rakyat sedang dililit kemiskinan, para pemimpin tega menggelar pesta kemewahan. Sementara rakyat disuruh hidup sederhana, para pemimpin dan keluarganya justru berfoya-foya. Saat si pemimpin gembar-gembor memerangi korupsi, eh, anggota partainya justru ramai-ramai korupsi.
Ada yang berpura-pura merakyat: makan soto di pinggir jalan, naik ojek ke Istana Bogor, rela berdesak-desakan di atas KRL, ngamuk-ngamuk di pintu tol, dan menumpang tidur di rumah petani. Anehnya, setiap aksinya itu selalu meminta “jepretan” kamera wartawan dan digembar-gemborkan di media massa. Bahkan, tak jarang si pejabat menulis sendiri cerita suksesnya di media sendiri.
Sudah lama rakyat di negeri ini disuguhi pemimpin tuna-martabat. Korupsi menjalar di mana-mana. Akhirnya, lebih sulit mencari pejabat bersih ketimbang pejabat korup. Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan fakta, sebanyak 281 kepala daerah di Indonesia tersandung kasus. Dan, 70% diantaranya adalah melakukan praktek korupsi.
Jumlah anggota DPR korup juga tak sedikit. Data Kemendagri juga menemukan, di tingkat provinsi, dari total 2008 anggota DPRD di seluruh Indonesia, setidaknya ada 431 yang terlibat korupsi. Sementara di tingkat kabupaten dan kota, dari total 16.267 kepala daerah, ada 2.553 yang terlibat kasus.
Seorang pemimpin, kata Bung Hatta, harus mampu menjadi penyuluh di tengah jalan yang gelap. Dengan begitu, rakyat bisa melihat masa depan. Yang terjadi sekarang, karena tak ada pemimpin yang sanggup jadi penyuluh, maka rakyat seakan berada di lorong gelap tanpa seberkas cahaya pun meneranginya.
Akan tetapi, bagi kami, rusaknya kualitas pemimpin sekarang tak lepas dari kegagalan sistem politik yang dianut bangsa kita. Demokrasi liberal hanya menekankan prosedur, namun mengabaikan substansi. Akhirnya, demokrasi liberal tidak menghasilkan political leader, melainkan political dealer.
Disamping itu, biaya demokrasi sekarang dirancang mahal. Akibatnya, hanya kaum bermodal banyaklah, kaum plutokrat, yang sanggup ambil-bagian dalam berbagai kontestasi politik. Kelak, biaya politik mahal itu akan dibayar mahal dengan korupsi dan penyelewengan kekuasaan.
Sistem politik kita ini juga makin jauh dari partisipasi rakyat. Hal ini bukan hanya menciptakan antara kekuasaan dengan rakyat, tetapi juga berpotensi melahirkan ketegangan dan benturan. Akhirnya, yang terbentuk bukanlah kekuasaan efektif yang bekerja sesuai kehendak rakyat, melainkan kekuasaan elitis yang melayani kepentingan segelintir elit.
Share this article :

Post a Comment

Terimakasih bila Anda menuliskan komentar disini

Subscribe via RSS Feed If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.

Daftar Isi

Recent Post

Download Gratis

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. Blogs Aksara - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger