Jakarta
- Sebanyak 67 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 67 Pemerintah Daerah
mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksan Keuangan (BPK).
"Tahun 2012 telah diberikan penghargaan kepada 67 Kementerian/Lembaga dan 67 Pemerintah Daerah yang mendapat audit WTP untuk laporan keuangan tahun 2011," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Lebih lanjut Menkeu mengatakan, jumlah K/L yang mendapat WTP tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2010 sebanyak 53 K/L. Begitu juga dengan Pemda yang juga meningkat dibandingkan 2010 sebanyak 32 pemda.
Menurutnya, dari 87 K/L hanya tinggal dua K/L yang masih disclaimer, dan 18 K/L mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara dari 421 total Pemda, 67 mendapat predikat WTP, 316 mendapat predikat WDP, 6 mendapat predikat disclaimer dan 32 mendapat predikat tidak wajar.
"Untuk yang belum bisa naik panggung, harus kita dorong untuk semua bisa memperbaiki sistem keuangannya," ujarnya.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, meminta jajaran pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas laporan pengelolaan keuangan. Diharapkan, pemerintah bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 100 persen di seluruh Kementrian/ Lembaga bisa tercapai pada tahun 2014.
"Saya garis bawahi meningkatkan, karena pemerintah menargetkan 2014 instansi di pusat 100 persen WTP. Masih ada ruang untuk kita kejar, daerah kalau tidak salah kita menargetkan 60 persen WTP dan sekarang masih banyak yang perlu kita kejar,"urainya.
Wapres juga mengungkapkan mendapatkan WTP bukan bagian akhir dari siklus keuangan negara. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan ini satu siklus yang dilakukan secara efisien dan akuntabel.
"Tahun 2012 telah diberikan penghargaan kepada 67 Kementerian/Lembaga dan 67 Pemerintah Daerah yang mendapat audit WTP untuk laporan keuangan tahun 2011," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Lebih lanjut Menkeu mengatakan, jumlah K/L yang mendapat WTP tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2010 sebanyak 53 K/L. Begitu juga dengan Pemda yang juga meningkat dibandingkan 2010 sebanyak 32 pemda.
Menurutnya, dari 87 K/L hanya tinggal dua K/L yang masih disclaimer, dan 18 K/L mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara dari 421 total Pemda, 67 mendapat predikat WTP, 316 mendapat predikat WDP, 6 mendapat predikat disclaimer dan 32 mendapat predikat tidak wajar.
"Untuk yang belum bisa naik panggung, harus kita dorong untuk semua bisa memperbaiki sistem keuangannya," ujarnya.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, meminta jajaran pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas laporan pengelolaan keuangan. Diharapkan, pemerintah bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 100 persen di seluruh Kementrian/ Lembaga bisa tercapai pada tahun 2014.
"Saya garis bawahi meningkatkan, karena pemerintah menargetkan 2014 instansi di pusat 100 persen WTP. Masih ada ruang untuk kita kejar, daerah kalau tidak salah kita menargetkan 60 persen WTP dan sekarang masih banyak yang perlu kita kejar,"urainya.
Wapres juga mengungkapkan mendapatkan WTP bukan bagian akhir dari siklus keuangan negara. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan ini satu siklus yang dilakukan secara efisien dan akuntabel.
Post a Comment
Terimakasih bila Anda menuliskan komentar disini