PEREKONOMIAN BERBASIS KERAKYATAN (PBR) DI PROVINSI PAPUA

PRINSIP-PRlNSIP DASAR

4.1. PBR adalah Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi kerakyatan adalah suatu keadaan ekonomi rakyat yang semakin terpenuhi kebutuhannya secara lebih baik dan memadai seperti kebutuhan konsumsi dan gizi, pakaian yang cukup, perumahan yang sehat, kebutuhan biaya kesehatan dan pendidikan yang terpenuhi, guna mencapai kesejahteraan kehidupan   sesuai cita-cita pembangunan.

Kesejahteraan rakyat tersebut hanya akan dapat dicapai dan terus ditingkatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya melalui peningkatan produksi setiap orang atau kelompok (keret) yang dapat menciptakan peningkatan pendapatan dan membudayakan kebiasaan menabung.

Kebiasaan menabung akan tercipta bila perubahan perilaku dari gaya hidup konsumtif menjadi budaya wirausaha dalam pengertian luas yaitu selalu berpikir maju untuk merubah hidup bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih dari hari ini.

Dalam arti tidak hanya menikmati kehidupan sesaat, tetapi memiliki perencanaan jangka panjang (kampanye gerakan modernisasi ekonomi) masa depan, melalui perilaku hidup hemat dan menabung.

Selain Itu setiap aparat pengambii keputusan dan pembina usaha ekonomi rakyat perlu pemahaman yang sama, bahwa ;

1. Setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi (daya) yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) dan memberdayakan, mengandung pula pengertian melindungi.

Oleh karena itu guna terwujudnya program pemberdayaan ekonomi kerakyatan maka diperlukan komitmen nyata dan sungguh-sungguh dengan suasana hati yang berpihak dari pengambil keputusan dan pembina ekonomi kerakyatan. Guna mencapai “kemandirian” dari rakyat itu sendiri, maka rakyat harus didorong ke arah kemandirian untuk menorong dirinya sendiri, melalui peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan membiasakan menabung.

Peningkatan produksi setiap orang di Tanah Papua ini akan memarjinalkan produksi (Output/PDRB) dari berbagai sektor usaha ekonomi yang pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan bertumbuhnya produksi daerah melalui diversifikasi produk baik untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di Tanah Papua ini, manpun untuk pasar regional, nasional dan ekspor melalui pengembangan usaha agribisnis dan agroindustri, maka hal ini akan secara langsung mengurangi ketergantungan sebagian kebutuhan pokok dan kebutuhan lain masyarakat Papua dari luar daerah yang juga sekaligus mengurangi jumlah uang dari daerah ini untuk berpindah ke daerah lain (capital flight).

Bila gambaran keadaan ekonomi seperti diuraikan diatas tercapai. maka itu berarti mulai terciptanya “Kemandirian Ekonomi Daerah”.

4.2   PBR diarahkan Sebanyak-banyaknya bagi Pengembangan Orang Asli Papua

Perekonomian di Tanah Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan unluk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan tetap menjunjung tinggi prinstp-prinsip pertumbuhan ekonomi, keadilan dan pemerataan.

Adanya tuntutan dan harapan dari Orang Asli Papua agar tingkat hidupnya lebih baik, khususnya dalam Era Otonomi Khusus, sehingga rakyat tidak merasa tertinggal atau ditinggalkan, karena semua merasa mendapat bagian dari dana Otonomi Khusus.

Di lain pihak adanya kesenjangan sebagai pelaku ekonomi khususnya di pasar-pasar antara Orang Asli Papua dengan Orang Papua pendatang. Karena itu pembangunan perekonomian yang berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada Orang Asli Papua.

Sehubungan dengan itu ada 4 (empat) pilar yang harus dilakukan dalam usaha pemberian dan perluasan kesempatan bagi pengembangan ekonomi Orang Asli Papua, yaitu :

1. Perluasan Kesempatan

Pemerintah bersama BUMD, BUMN, Sektor Swasta Nasional harus menciptakan kesempatan berusaha kepada Orang Asli Papua.

1. Peningkatan Partisipasi

Pemerintah, BUMD, BUMN, Sektor Swasta Nasional memfasilitasi dan mengakomodasi peran serta aktif masyarakat Asli Papua yang dalam berbagai kegiatan meliputi : aspek ekonomi dan sosial dan politik, sehingga mereka dapat ikut mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, ikut menyalurkan serta mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri.

1. Peningkatan Kapasitas

Pemerintah, BUMD, BUMN dan Sektor Swasta Nasional meningkatkan kapasitas atau kemampuan rakyat agar mampu bekerja dan berusaha secara lebih produktif dalam usaha memperbaiki tingkat hidupnya.

1. Perlindungan Sosial    .

Pemerintah melalui kebijakan publik, mengajak BUMD, BUMN. Sektor Swasta Nasional dan rakyat memberikan perlindungan antara lain perlindungan (proteksi) untuk hasil produksi tertentu Orang Asii Papua.

Dalam kaitan ini ekonomi rakyat diartikan sebagai ekonomi pribumi (indigenous people economy), oleh karena itu sasaran/obyek pelaku ekonomi kerakyatan dalam hal   ini adalah masyarakat lokal yaitu masyarakat yang sudah cukup lama berdiam pada suatu lokasi (Pribumi Asli Papua).

Perluasan kesempatan berusaha kepada Orang Asli Papua dapat diarahkan berusaha dalam beberapa cara yaitu :

1. Perorangan (individu), keluarga dan kelompok usaha sejenis (sentra usaha, sentra industri).
2. Pendekatan ekonomi keret (clan economy) dengan memanfaatkan penguasaan dan pemilikan sumber daya alam atas dasar hak ulayat untuk kesejahteraan bersama anggota keret.
3. Pendekatan ekonomi kerakyatan yaitu perekonomian yang melibatkan partisipasi rakyat banyak, yang merupakan mata pencaharian rakyat banyak dan yang memberikan manfaat bagi rakyat banyak.  Dalam hal ini pembinaan dilakukan oleh BUMD, BUMN atau Swasta Nasional.

Contoh :

-          PT. Pangan Sari menampung hasil-hasil produksi peternakan, perikanan dan pertanian rakyat untuk dipasarkan guna memenuhi kebutuhan kepada perusahaan swasta nasional.

-          Industri pakan ternak yang membeli bahan baku berupa kedelai, jagung dan ikan teri dari hasil produksi rakyat.

Orang Asli Papua yang hendak diberdayakan adalah golongan ekonomi lemah (GEL) yang tinggal dan berdiam :

-            Di kota, pinggiran kota.

-            Di pedesaan, pedalaman. pegunungan dan lembah.

-            Nelayan di pantai, pesisir, danau dan pulau-pulau kecil.

-            Pengusaha kecil, pengrajin dan sektor informal.

-            Para pencari kerja dan pemuda pengangguran.

4.3. PBR Berorientasi Pasar

Perekonomian berbasis kerakyatan “Pasar” menciptakan pasar sebagai perekonomian yang berbasis kerakyatan, pasar sangat tergantung pada jumlah pembeli yang berada dalam pasar, ada tiga karakteristik pokok yaitu, mempunyai minat,   penghasilan dan akses ketiga karakteristik tersebut :

1. Pasar potensial, konsumen yang memiliki tingkat minjt tertentu terhadap penawaran pasar tertentu; misalnya semua orang berminat membeli kakao, namun akses ke petani kako sulit, atau petani di kampung cukup potensial namun sulit ke pasar oleh karena jalan transpor.
2. Pasar yang tersedia (Available Market) konsumen yang memiliki kemampuan daya beli namun petani sebagai produsen kako tidak menjamin kualitas, kontinuitas
3. Pasar yang memenuhi syarat (Qualified Available Market) sekumpulan konsumen yang memiliki minat, penghasilan, akses dan kualifikasi untuk penawaran tertentu.
4. Pasar yang dilayani (served market otau target market) bagian dari kualifikasi available market yang ingin dimasuki kepmpok pengusaha lokal sebagai mitra kerja untuk mengakses kepada pasar yang potensial seperti eksport.
5. Pasar Penetrasi (penetrated market) sekumpulan konsumen yang benar-benar telah membeli produk lokal.

4.3.1 Strategi Pasar Tunggal

Ada berbagai macam alasan yang mendasari sebuah perusahaan untuk memusatkan perhatian dan usahanya pada segmen pasar tunggal tertentu. Misalnya keterbatasan dana dan sumberdaya, segmen tersebut dipandang sangat potensial untuk dijadikan “batu loncatan” demi keperluan ekspansi dimasa datang. dan keinginan untuk meraih posisi pasar yang kuat dalam segmen yang dilayani. Disamping itu, sering kali untuk menghindari persaingan langsung dengan para pesaing besar, perusahaan kecil melakukan konsentrasi pada segment pasar tunggal, yakni dengan cara memilih ceruk pasar yang unik (Unique niche). Pasar yang dipilih ini bisa berupa segmen yang terabaikan atau kurang terlayani atau juga yang kurang menarik (karena dianggap terlalu kecil bagi perusanaan-perusahaan besar).

Tujuan pokok strategi ini adalah mencari suatu segmen yang diabaikan saat ini atau kurang terlayani, kemudian berusaha memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Hasil yang diharapkan dapat tercapai adalah biaya yang rendah dan laba yang lebih tinggi. Bila dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan yang menjalankannya akan memperoleh reputasi tersendiri dalam segmen pasar yang dituju. Meskipun demikian, strategi ini juga mengandung resiko besar, yaitu apabila terjadi perubahan lingkungan, terutama selera pasar. Jika konsumen mulai berubah seleranya, maka penghasilan perusahaan secara keseluruhan akan tergoncang. Selain itu bila segmen tersebut ternyata bisa mendatangkan keuntungan yang besar, maka sangat mungkin bila banyak pesaing yang tertarik. Dengan meningkatnya persaingan, maka profitabilitas perusahaan dapat berkurang.

Dalam rangka menerapkan strategi ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya :

1. Melayani pasar dengan sungguh-sungguh, meskipun terdapat kesulitan pada mulanya.
2. Menghindari persaingan dengan perusahaan-perusahaan yang telah mapan.

4.3.2 Strategi Multi pasar

Berbeda dengan strategi pasar tunggal yang hanya melayani satu segmen pasar saja, maka dalam strategi multi-pasar. perusahaan berusaha melayani  beberapa pasar yang berbeda. Usaha yang dilakukan bisa berupa :

1. Menjual produk yang berbeda dalam segmen pasar yang berlainan
2. Mendistribusikan produk yang sama kepada sejumlah segmen pasar yang berbeda.

Tujuan strategi ini adalah untuk mendisversifikasikan dan mengurangi resiko, sehingga tidak bergantung semata-mata pada satu segmen pasar saja, Dengan demikian, bila suatu segmen pasar mengalami guncangan atau penurunan, maka secara keseluruhan perusahaan tidak terlalu terpengaruh. Persyaratan yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi ini adalah:

1. Memilih dan mempertimbangkan dengan matang dan hati-hati segmen-segmen yang akan dilayani.
2. Menghindari konfrontasi dengan perusahaan yang melayani semua pasar.

Dengan menerapkan strategi ini diharapkan akan tercapai peningkatan penjualan dan pangsa pasar. Hal ini akan lebih mudah dicapai, bila setiap produk dan segmen pasar yang dilayani bisa memberikan sinerji positif.

4.3.3 Strategi Pasar Keseluruhan

Strategi ini dilaksanakan dengan cara melayani seluruh spectrum pasar dengan menjual produk yang terterdiferensiasi kepada segmen-semen pasar yang beda. Misalnya suatu perusahaan pakaian berusaha menawarkan busana bagi semua kelompok umur dan jenis kelamin. Tujuan digunakannya strategi ini adalah untuk menyaingi semua produk dalam pasar. Umumnya hanya perusahaan-perusahaan yang dominan dan telah mampu yang dapat menerapkan strategi ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam strategi ini, yaitu :

1. Perusahaan perlu melakukan kombinasi yang berbeda-beda terhadap aspek harga produk, promosi dan strategi distribusi pada segmen-segmen yang berlainan.
2. Harus ada komitmen manajemen puncak untuk berusaha mencakup dan melayani seluruh pasar.
3. Perusahaan harus memiliki posisi keuangan yang kuat. Hal ini mutlak diperlukan karena tidak mungkin melayani semua segmen tanpa dukungan finansial yang kuat,

Hasil yang dicapai dan strategi ini adalah adanya peningkatan pertumbuhan dan pangsa pasar yang semakin luas. Hanya sedikit perusahaan yang mennerapkan strategi ini, diantaranya IBM (komputer mainframe dan personal computer), Coca cola (menawarkan berbagai macam minuman dengan variasi rana. seperti Coca coin, Diet Coke, ta, Minute  maid dan fanta) dan General Motors (terdiri atas Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadilac dan truk-truk kecil).

4.3.4 Strategi Geografis Pasar

Berdasarkan aspek geografis, strategi pasar dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu strategi pasar lokal, strategi pasar regional, strategi pasar nasional dan strategi pasar internasional.

1. Strategi pasar Lokal

Strategi ini dijalankan dengan melakukan konsentrasi usaha di suatu daerah tertentu yang relatif terbatas dan masih dekat dengan lokasi perusahaan. Umumnya perusahaan-peaisahaan pengecer dan organisasi jasa banyak yang mulai dengan strategi ini. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kendali atas usaha atau bisnis yang dijalankan. Untuk dapat menerapkan strategi ini ada dua faktor yang perlu dipenuhi. yaitu :

1. Perusahaan memiliki reputasi yang baik di daerah geografi tersebut.
2. Perusahaan bisa mempertahankan persyaratan pasar.

Hasil yang ingin dicapai dari strategi ini adalah kesuksesan dalam jangka pendek, yang pada gilirannya akan diperluas kedaerah geografis lainnya. Dengan demikian, sebenarnya strategi ini baru langkah awal, yang kemudian akan dikembangkan dan diperluas hingga dapat mencakup daerah geografis yang lebih luas.

1. Strategi Pasar Regional

Perusahaan yang menerapkan strategi ini beroperasi dalam dua atau tiga provinsi atau wilayah dari suatu negara. Contohnya harian  Suara  Merdeka yang  berkonsentrasi dalam  melayanj permintaan di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Ada dua sasara utama dari penerapan strategi ini, yaitu :

1. Untuk mendifersifikasikan resiko, sehingga tidak hanya tergantung pada satu bagian dari suatu wilayah.
2. Mempertahankan pengendalian yang tersentralisasi.

Dengan menggarap pasar regional, hasil yang diharapkan adalah peningkatan pertumbuhan pangsa pasar yang lebih luas, dan mampu mengatasi para pesaing. Untuk mencapai hasil tersebut perlu dipenuhi 3 syarat berikut:

1. Adanya komitmen manajemen untuk melakukan ekspansi
2. Tersedianya sumberdaya yang memadai
3. Memiliki kemampuan logistik unluk melayani daerah regional.

1. Strategi Pasar Nasional

Strategi ini ditandai dengan beroperasinya perusahaan secara nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan memperluas jangkauan pelayan. Contohnya Harian Kompas, Republika Suara Pembaharuan, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, dll. Minimal ada 3 persyaratan utama dalam menerapkan strategi ini, yaitu :

1. Adanya komitmen manajemen puncak
2. Sumber daya modal yang besar
3. Kemauan untuk mengambil resiko, karena strategi ini mengandung resiko kegagalan yang besar. Hasil yang ingin dicapai melalui strategi pasar nasional adalah meningkatnya pertumbuhan, pangsa pasar dan laba.

1. Strategi Pasar Internasional

Cakupan wilayah geografi dalam stralegi ini sangat luas, yaitu meliputi beberapa negara. Semakin maraknya pernbentukan blok-blok perdagangan (seperti MEE, AFTA, NAFTA. dll) dan diratifikasinya perjanjian perdagangan bebas menciptakan peluang besar untuk memasuki pasar internasional. Perusahaan yang menerapkan strategi ini bertujuan untuk mencoba memanfaatkan peluang diluar bisnis domestik. Persyaratan pokok yang harus dipenuhi antara lain.

1. Adanya komitmen manajemen puncak
2. Sumber daya modal yang besar.
3. Memiliki pemahaman mengenai pasar internasional.

4.4. PBR Bagian Dari Perokonomian Nasional dan Global

Dasar perekonomian Berbasis Kerakyatan (PBR) muncul sebagai akibat adanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat yang tampak pada perbedaan pendapatan dan kesejahteraan yang mencolok antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang tingkat pendapatan dan kesejahteraannya tinggi, ada kelompok masyarakat yang pendapatan dan kesejahteraannya rendah, dan ada pula yang pendapatan dan kesejahteraannya sangat rendah atau miskin sekali. Kegiatan ekonomi masyarakat lapisan bawah inilah yang disebut ekonomi rakyat.

Keadaan kesenjangan tersebut telah terjadi dan berlanjut dalam dimensi waktu sejak zaman pemerintah Belanda dikenal sebagai keadaan yang dualistis. Ini bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang lainnya. Dengan perjalanan waktu, terlebih lagi dengan kemajuan teknologi, perbedaan produktivitas makin tajam, sehingga menyebabkan seakan-akan ada pengotakan antara pelaku ekonomi penduduk asli yang lemah dan bersifat tradisional, ekonomi rakyat, dan ekonomi pendatang yang modern dan kuat.

Sampai sekarang dualisme dalam perekonomian Indonesia belum berhasil dihilangkan, meskipun integrasi sistem ekonomi tradisional ke dalam sistem ekonomi modern sudah semakin jauh berlangsung, Sebagai pendekatan, PBR dapat dikenal dari ciri-ciri pokoknya yang bersifat tradisional, skala usaha kecil, dan kegiatan atau usaha ekonomi bersifat sekadar untuk bertahan hidup (survival). Dualisme tersebut tidak mudah dihilangkan, karena menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan kepada sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen.

Kenyataan tersebut membuat perekonomian Indonesia sulit untuk tinggal landas secara serempak di seluruh wilayah tanah air. Tinggl landas dimulai pada perekonomian masyarakat kota yang meliputi hanya sebagian kecil maryarakat Indonesia. Kelompok-kelompok masyarakat yang jumlahnya lebih besar yang menghuni daerah perdesaan dan pedalaman masih menghadapi tantangan berat untuk bisa mengaitkan kegiatan ekonomi mereka dengan sistem perekonomian modern yang sangat menekankan efisiensi dan produktivilas.

Dalam memasuki abad ke-21, bangsa Indonesia bertekad untuk kembali menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang sekarang ini sudah jauh lebih maju ekonominya. Akan tetapi tekad ini tidak ada artinya tanpa upaya untuk mengambil langkah-langkah kongkret sejak sekarang untuk benar-benar mewujudkan ekonomi tinggal landas secara lebih merata. Tantangan yang sudah jelas terbentang adalah liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN.

Tidak sedikit orang yang memandang dengan penuh kecemasan gagasan liberalisasi perdagangan itu. Bagi mereka liberalisasi perdagangan akan lebih menguntungkan negara-negara maju. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa bagi negara-negara sedang berkembang liberalisasi perdagangan pada saat sumber daya manusia belum disiapkan dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonomi belum kukuh akan mengarah pada ketergantungan yang lebih besar pada negara-negara maju, mulai dengan ketergantungan ekonomi sampai pada ketergantungan budaya.

Di pihak lain, kenyataan menunjukkan bahwa negara-negara yarrg menempuh jalan ekonomi bebas tumbuh lebih maju dari pada mereka yang menganut paham lain. Berbagai studi menunjukkan bahwa perdagangan dunia akan meningkat dengan berlakunya rezim berdagangan bebas. Peningkatan volume perdagangan berarti peningkatan produksi yang berarti pula peningkatan lapangan kerja dan akhirnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Bahwa perdagangan internasional adalah pendorong kemajuan yang efektif secara empiris telah dibuktikan oleh percepatan proses industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi negara-negara industri baru, yang melandaskan, strateginya pada ekspor. Selain itu, sekarang ini persoalannya bukan lagi setuju atau tidak setuju, ikut atau tidak ikut. Tidak ada bangsa di dunia ini yang bisa memilih tidak ikut, karena itu akan berarti tersingkir dari arus perdagangan dan pergaulan ekonomi masyarakat dunia. Hubungan internasional, perdagangan termasuk di dalamnya, menganut asas resiprositas. Kalau ingin sebanyak-banyaknya dan sebebas-bebasnya memasuki pasar orang lain, maka juga harus memberikan kesempatan orang lain untuk memasuki pasar domestik. Makin lama pembedaan pasar domestik dan pasar internasional akan menjadi makin tipis dan kabur, akhirnya yang ada hanyalah satu pasar saja.

Persoalan yang mendasar bukanlah memperdebatkan prinsipnya. tetapi bagaimana memanfaatkannya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia, dan mengurangi kemungknan dampak-dampak yang merugikan. Jawabannya sebetulnya hanya satu, yaitu meningkatkan daya saing. Peningkatan daya saing ini harus bersumber dari peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan tidak bisa melalui cara lain. Proteksi untuk sementara masih bisa digunakan untuk menopang daya saing di pasar dalam negeri Itupun secara bertahap harus dilepas, lebih cepat lebih baik, karena adanya proteksi membuat beberapa lini ekonomi berproduksi secara tidak efisien.

Peningkatan daya saing untuk memenangkan pacuan perdagangan global dihasilkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah peningkalan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi baik makro maupun sektoral, baik moneter dan fiskal maupun di sektor riil, harus serempak dan harmonis mendukung upaya ini.

Permasalahan yang paling mendasar adalah bagaimana nasib rakyat banyak dalam keseluruhan proses yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, bagaimana nasib ekonomi rakyat yang 26 juta orang (14% dari jumlah penduduk) hidup di bawah garis kemiskinan sebagai akibat liberalisasi perdagangan itu? Tantangan yang besar dalam menghadapi globalisasi adalah pencegahan akan semakin membesarnya kesenjangan.

Persaingan bebas dalam kondisi ekonomi rakyat seperti sekarang tidaklah seimbang, dan karenanya tidak wajar dan tidak adil. Selama ini saja, lapisan ekonomi rakyat yang diartikan sebagai usaha ekonomi kecil masih lemah dan kurang tangguh untuk menghadapi dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang terbuka. Tanpa ada usaha yang terarah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan hanya akan melewati lapisan rakyat banyak ini, dan akan dinikmati hanya oleh sedikit orang. Inilah tantangan yang harus dijawab, yang tidak bisa dihindari.

Garnbar berikut ini memperlihatkan pemihakan yang nyata yang diwujudkan dalam langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi keterbelakangan dan memperkuat posisi daya saing ekonomi rakyat itu.

Gambar.1   Pembangunan ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Dari gambar tersebut mengedepankan transformasi struktural (structural transformation) untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional guna peningkatan kesejahteraannya.

Transformasi struktural tersebut dilakukan melalui peroses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dan ketergantungan kepada kemandirian. Perubahan strukutral serupa ini mensyaratkan langkah-langkah mendasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Dalam   upaya   ini   beberapa   langkah   strategis   harus   ditempuh. Diantaranya yang periling adalah sebagai berikut :

Pertama, peningkatan akses kepada aset produksi (productive assets). Bagi masyarakat petani yang masih dominan dalam ekonomi rakyat, modal produktif yang utama adalah tanah. Oleh karena itu, kebijaksanaan pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sungguh penting dalam melindungi dan memajukan ekonomi rakyat ini. Pemilikan tanah yang makin mengecil (marjinalisasi) harus dicegah. Persoalan ini tidak mudah, karena menyangkut baya dan hukum waris. Namun, dalam rangka proses modernisasi budaya masyarakat, kebiasaan untuk membagi tanah semakin kecil sebagai warisan harus dihentikan. Untuk bisa melakukan hal itu memang harus ada alternatif, antara lain berupa nemanfaatan lahan secara lebih efisien (misalnya mixed farming), penciptaan lapangan kerja perdesaan di luar pertanian (agroindustri dan industri jasa) dan sebagainya. Dalam rangka ini upaya untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas (dan demikian juga nilai aset) lahan harus ditingkatkan, misalnya dengan pengairan, pemupukan, diversifikasi usaha tani atau pemilihan jenis budi daya (untuk memperoleh nilai komersial yang tinggi).

Segi lain yang juga sangat mendasar dalam rangka transformasi struktural ini ternyata adalah akses kepada dana. Tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi  pendapatan dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal.

Salah satu kendala yang membatasi adalah adanya prasyarat perbankan yang membuat masyarakat lapisan bawah umumnya dinilai tidak banable. Keadaan ini menyebabkan sedikitnya interaksi antara lembaga keuangan yang melayani pemberian kredit dengan masyarakat kecil yang rnemerlukan kredit. Akhirnya, modal makin banyak terkonsentrasikan pada sektor modern, khususnya pada usaha besar, yang pada gilirannya makin mempertajam jurang kesenjangan. Oleh karena itu, langkah yang amat mendasar yang harus ditempuh adalah membuka akses ekonomi rakyat kepada modal. Untuk itu diperlukan pendekatan yang berbeda dengan cara-cara perbankan konvensional.

Akses kepada modal harus diartikan sebagai keterjangkauan yang memiliki dua sisi, pertama, ada pada saat diperlukan, dan kedua, dalam jangkauan kemampuan untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, persyaratan teknis perbankan seperti yang biasa digunakan di sektor mdoern, tidak bisa diterapkan pada lini ini, paling tidak pada tahap awal.

Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangatlah lemah. Mereka adalah price taker karena jumlahnya yang sangat banyak dengan pangsa pasar masing-masing yang sangat kecil. Lebih jauh lagi, dalam operasinya mereka biasanya menghadapi kekuatan usaha besar yang melalui persaingan tidak seimbang akan mengambil keuntungan yang lebih besar. Akibatnya tidak ada insentif untuk meningkatkan mutu karena keuntungan dari peningkatan mutu jusrtu akan ditarik oleh usaha besar. Oleh karenanya, kualitas dan tingkat keterampilan rendah menjadi karakateristik dari ekonomi rakyat. Selain itu, khusus untuk yang bergerak di sektor pertanian bahan makanan. umumnya jumlah penawaran rakyat tidak dapat menyesuaikan secara cepat dengan naik turunnya harga, terlebih lagi sifat produksinya yang tidak tahan lama.

ketiga,meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program pendidikan harus makin terkait dengan kebutuhan pasar kerja, terutama pasar kerja setempat Pelayanan kesehatan juga harus makin ditingkatkan secara makin merata, disertai dengan peningkatan gizi. Di samping pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, kesehatan berperan besar dalam monentukan produktivitas.

Keempat, kebijaksanaan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat. Industri rakyat, yang berkembang menjadi industri industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri seperti yang dilakukan di Taiwan. Proses industrialisasi harus mengarah ke perdesaan dengan memanfaatkan sumber daya lokal setempat yang umumnya adalah agroindustri. Dalam proses itu justru harus dihindari “penggusuran” ekonomi rakyat karena yang datang adalah industri berskala besar yang mengambil lahan subur, merrsak lingkungan, menguras sumber daya, dan mendatangkan tenaga kerja dari luar, yang justru rnenyaingi ekonomi rakyat sendiri. Akibatnya adalah lerjadinya proses pemiskinan baru dan diciptakannya kesenjangnn antara pendatang dan masyarakat selempat. Industri perdesaan, adalah industri kecil dan sedang, yang memanfaatkan sumber daya lokal setempat dengan cara yang lestari (sustainable development), memakai tenaga kerja setempat, menggunakan lembaga-tembaga sosial dan ekonomi yang ada, dan memperkuat ekonomi rakyat pada umunnya. Pola industrialisasi serupa ini harus ditempuh bersamaan dengan pengembangan industri berteknologi tinggi dan padat modal di perkotaan.

Kelima, kebijaksanaan ketenagakerjaan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan sating menunjang, Dalam rangka itu secara luas harus disediakan pelatihan keterampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan mengenai pasar serta cara untuk memperoieh pendanaan. Bagi mereka harus disediakan sistem pendanaan seperti kredit yang diperingan syarat-syarat dan biayanya, modal ventura dan sebagainya.

Keenam, pemerataan pembangunan antar daerah. Ekonomi rakyat tersebar di seluruh penjuru tanah air. Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat ini, perhatian besar perlu diberikan agar pembangunan dapat lebih merata dan dengan demikian memberi kesempatan yang lebih besar pada ekonomi rakyat di daerah yang terbelakang untuk berkembang. Oleh karena itu perlu ada pendekatan yang sesuai dengan kondisi setempat, atau yang disebut sebagai region specific atau local specific .

Selain itu Pemerintah Daerah perlu diberi tanggung jawab yang lebih luas untuk membangun daerahnya dan memperkuat ekonomi rakyatnya. Dalam rangka itu proses percepatan otonomi daerah yang bertitik tumpu di tingkat kabupaten, maka sumber daya manusia dan institusi-institusi daerah perlu terus-menerus diperkuat. Penguatan itu antara lain dengan makin memberikan kepercayaan yang lebih besar dalam mengelola dana pembangunan.

Ketujuh, adanya perangkat peraturan daerah yang memadai untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomi rakyat yang ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil.

4.5. Model  Pengembangan Perekonomian Berbasis Kerakyatan di Papua

4.5.1. Organisasi

Dalam rangka lebih memberikan keberpihakan kepada penduduk lokal maka diperlukan suatu bentuk yang memungkinkan suatu proses yang berlangsung secara sistematis dan terus menerus sehingga membentuk sosok pengusaha Papua yang mampu menjalankan bisnis secara mandiri.

Beberapa bentuk atau pola pengembangan kegiatan perekonomian yang berbasis kerakyatan antara lain :

1. Integrated Development

Mengingat kondisi masyarakat di Papua saat ini, maka pola pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan dapat dilakukan secara terintegrasi antara berbagai dinas/instansi dan lembaga keuangan yang berada di Papua,

Pengembangan ini dilakukan di mulai dari mempersiapkan orang asli Papua dengan skill dan kemampuan tehnis produksi dan pemasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Tehnis seperti perindustrian, perdagangan, koperasi. Selanjutnya pihak perbankan atau ventura masuk dengan menyediakan berbagai fasilitas keuangan dan akhirnya organisasi seperti Kadin dan PD Irian Bhakti berperan dalam memasarkan hasil produksi

Kondisi budaya masyarakat, kemampuan wirausaha, entreprenural skills, maka pembangunnn pertanian dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat adalah : pola keterpaduan. Aktivitas ini dilakukan oleh tiga komponen :

-       Komponen   produksi,   pembinaan   ketrampilan   management, skill dan tehnik produksi.

-       Koponen penyandang dana/intermediasi perbankan

-       Komponen distribusi dan pemasaran

a)   Komponen I

Pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan secara terpadu dengan masing-masing komponen mengambil tanggung jawab sesuai fungsinya. Instansi tehnis melakukan fungsi empowering/penguatan skills, kemampuan produksi, teknik produksi, pembinaan management dan sebagainya.

b)   Komponen II

Setelah melalui pembinaan dan penguatan kemampuan tehnis dan siap memasuki kegiatan produksi, maka komponen perbankan memainkan peranan sebagat penyandang dana dengan berbagai kebijakan yang memudahkan baik mekanisme dan prosedur serta jaminan dan biaya bungan pinjaman. Perbankan milik pemerintah daerah khususnya Bank Pembangunan Daerah dapat melalukan fungsi tersebut, dengan memberdayakan Bank Perkreditan Rakyat dan Ventura yang beroperasi di wilayah Papua.

c)   Komponen III

Setelah fase produksi selesai dan siap untuk dipasarkan, maka Perusahaan Daerah Irian Bhakti yang memiliki cabang-cabang di seluruh Kabupaten di wilayah Provinsi Papua dapat memainkan peranan dalam pemasarannya Hal tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai institusi yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan perdagangan di daerah ini seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kadin dan sebagainya.

1. Pengembangan Agroindustri

Pemerintah menyediakan bibit (kopi, coklat. buah-buahan, peternakan dan perikanan) melalui APBD dan diberikan secara bebas kepada masyarakat untuk di tanam diatas lahannya sendiri.

1. Pengembangan Bisnis Incubator

Membangun pusat-pusat pelatihan dan diklat yang disediakan secara khusus untuk melatih dan mempersiapkan orang asli Papua menjadi pedagang/ pengusaha. Pola yang dikembangkan di negara lain seperti di Amarika dan juga Malaysia dimana dibangun fasiliias untuk membina dan mengembangkan pengusaha berkulit hitam

4.5.2.  Permodalan

Kebijakan Permodalan dalam rangka pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan dilakukan melalui berbagai pola sebagai berikut:

1. Dana APBD

Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan. Dana tersebut disalurkan melalui BPD, Ventura maupun BPR. Kebijakan tersebut dilakukan selain untuk menjaga  kontinuitas, tetapi juga  untuk rrendidik masyarakat asli Papua mengenai perbankan.

1. Bagian dana BUMN untuk pengembangan Usaha Kecil dan menengah  Pemerintah Daerah dapat melakukan pembicaraan dengan BUMN untuk mendapatkan bagian dana tersebut untuk pembinaan barbagai kegiatan perekonomian berbasis kerakyatan khususnya masyarakat asli Papua.

4.5.3. Produksi

Kebijakan di bidang produksi diarahkan untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal untuk menguasai proses produksi. Di bidang kelautan misalnya, nelayan harus dilengkapi dengan peralatan penangkapan ikan (jaring, perahu, motor) sehingga mereka melaksanakan produksi secara penuh. Di bidang peternakan, misalnya penyediaan kandang, bibit obat serta makanan ternak juga dilakukan sehingga memungkinkan pengusaha Papua dapat menjalankan bisnis secara baik. Di bidang pertanian, upaya dilakukan dengan menyediakan bibit, peralatan produksi dan pupuk hendaknya dilakukan dalam upaya memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua menguasai kegiatan produksi di bidang pertanian.

4.5.4. Pemasaran

Pemasaran yang dilaksanakan dalam rangka kebijakan pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan, menghendaki bahwa seluruh saluran distribusi mulai dari produksi sampai ke pasar harus dikuasai oleh mayoritas penduduk asli Papua. Sehubungan dengan itu, berbagai kebijakan penduduk asli Papua untuk dapat terlibat dalam kegiatan pemasaran.

a)        Kegiatan Nelayan

Pengembangan masyarakat nelayan di Papua dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan, maka mulai dari produksi penangkapan ikan sampai kepada pemasaran harus dikuasai oleh nalayan Papua.

Untuk itu kebijakan di bidang kelautan atau nelayan, dilakukan dongan menyediakan peralatan produksi seperti jaring, perahu motor, dsb, dan juga diciptakan pasar penjulan ikan, atau dapat mengaktifkan tempat pelelangan ikan yang sudah lama tidak berfungsi.

b)        Produksi Pertanian

Kegiatan pertanian mulai dari produksi, panen dan pemasaran dikuasai sepenuhnya oleh penduduk asli Papua.

c)        Kehutanan

Kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dapat melibatkan mayoritas penduduk asli Papua. Pembentukkan Kopermas dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan hendaknya melibatkan peranan yang lebih tesar dari penduduk asli.

Sehubungan dengan itu, maka kebijakan pemasaran yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan diarahkan untuk menciptakan berbagai bentuk saluran distribusi yang memungkinkan orang asli Papua terlibat lebih banyak dalam pemasaran.

Saluran Distribusi

a)        Skenario 1. Tanpa Pedagang Pengumpul

pada skenario pertama ini, saluran distribusi mulai dari produksi sampai pemasarannya dikuasai oleh orang asli Papua. Nelayan misalnya bagaimana mereka menangkap ikan dan membawa sampai ke pasar.

b)        Skenario 2. Dengan Pedagang Pengumpul

1. Pemasaran

Mengingat kondisi penduduk asli Papua yang melakukan kegiatan ekonomi secara sporadis dan tidak kontinue, maka pembinaan yang diberikan dalam rangka kebijakan pemberdayaan perekonomian berbasis kerakyatan, memerlukan kebijakan khusus. Kebijakan khusus yang dimaksud ialah kebijakan yang memungkinkan orang asli Papua dapat menjual dengan tetap pada space pasar yang disediakan oleh Pemerintah. Berkaitan dengan itu beberapa efirmatif action yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Pemisahan secara permanen Los Pasar untuk Orang Asli Papua dan pedagang dari luar.
2. Pemerintah membeli Los Pasar/Ruko misalnya, kemudian dikontrakkan      dengan harga yang terjangkau oleh pedagang/pengusaha Asli Papua,

Menyediakan lokasi/pasar khusus (pasar tradisional) yang diperuntukkan bagi pedagang/pengusaha Papua

Pola pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan untuk penrjuatan penduduk asli Papua.