Menata dengan Hati

PENATAAN lahan, terutama milik pemerintah kerap kali menimbulkan konflik. Apalagi jika yang menempati lahan sudah beranak pinak, turun temurun tinggal di lahan itu atau merupakan sumber mata pencahariannya.

Memang, kalau dipikir-pikir, lahan milik pemerintah sendiri. Jadi, ya terserah pemerintah dong untuk mengambilnya kembali. Lain hal kalau lahan adalah sengketa atau hak milik pribadi. Tapi, tentu tidak bisa demikian pemerintah mengambil kebijakan. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dijadikan parameter untuk menetapkan kebijakan, salah satunya pertimbangan kemanusiaan.

Bayangkan saja, seperti pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sutoyo S, Banjarmasin. Pada 17 September lalu Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Banjarmasin menertibkan mereka. PKL dilarang berjualan di jalan provinsi itu. Pedagang yang kebanyakan berjualan makanan harus pindah ke Jalan Bank Rakyat.

Para pedagang pun mengadu ke DPRD Kota Banjarmasin. Berbekal surat penetapan dari Wali Kota Sofyan Arfan (almarhum), delapan tahun sudah mereka bisa berjualan tanpa gangguan berarti. Tapi kini, nasib mereka serupa dengan PKL di Jalan Hasan Basery. Kawasan yang kini tak lagi ramai pedagang makanan di malam hari.

Uniknya, Pemko Banjarmasin seperti membuat dua kebijakan yang berbeda. Ketika PKL di kawasan lain digusur, PKL di Jalan A Yani diberi kelonggaran. Mereka masih diperbolehkan berjualan tapi tak boleh di badan jalan. Kalau ditinjau dari status jalan sebenarnya Jalan A Yani lebih tinggi karena merupakan jalan negara atau jalan protokol. Dan PKL taksemestinya tidak diperkenankan menempati jalan itu.

Inkonsisten dalam mengambil kebijakan ini bukan ciri pemerintahan yang baik. Lambat laun bakal jadi bumerang bagi Pemko Banjarmasin. Padahal, warga kota Seribu Sungai tentu masih ingat betapa susahnya ketika hendak merelokasi pedagang Pasar Tungging yang berjualan di pinggir Jalan Belitung.

Meskipun ditempatkan pada satu lokasi yang tak jauh dari tempat semula, tetap saja ada pihak-pihak yang tak terpuaskan. Sampai kini masih ada pedagang yang berjualan di Jalan Belitung lantaran tidak tertampung di Pasar Tungging yang baru atau mereka sendiri tak bersedia pindah.

Bahkan, kini banyak bermunculan sejumlah pasar tungging yang baru di beberapa tempat di Kota Banjarmasin. Kesannya seperti dibiarkan saja untuk berkembang oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, walaupun bukan pasar resmi tapi ada pihak yang menarik retribusi dari pedagangnya.

Salah satu kebiasaan buruk dari birokrasi pemerintahan adalah terlambat mengambil keputusan. Ketika PKL sudah berdagang bertahun-tahun sehingga rasa memiliki mereka besar pada lahan yang bukan miliknya, tiba-tiba digusur. Saat pasar tungging makin besar dan sulit diatur bahkan bikin macet jalan, tiba-tiba harus direlokasi.

Padahal, seandainya sejak awal ditetapkan suatu areal tidak dibolehkan ada PKL, atau terlarang bagi pasar dadakan macam Pasar Tungging, tentu permasalahan perkotaan yang harus dipecahkan tak seribet seperti sekarang.

Keberadaan PKL atau pasar kaget, pasar tungging tidak bisa dinafikan. Mereka adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan. Jangan hanya keuntungan yang diambil dari mereka melalui retribusi atau pungutan lain. Jangan pula mereka diberi ruang untuk mencari nafkah karena masih diperlukan, tapi ketika tidak diperlukan lagi, langsung digusur tanpa sempat mereka menarik napas.

Berkaca pada Pemko Surabaya yang merelokasi semua PKL dengan menyediakan fasilitas listrik dan air di tempatnya yang baru. Lihat pula Joko Widodo, wali kota Solo yang kini kandidat terpilih Gubernur DKI Jakarta. Dia sanggup menata PKL di Solo melalui pedekatan dari hati ke hati dengan pedagang. Memang, menata orang-orang kecil harus dengan hati, bukan buldozer atau tampang seram. (*)