Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD ( Permendagri 13/2006 Pasal 1/20 ). 

Pada Permendagri 59/2007 perubahan Permendagri 13/2006 Pasal 11, berbunyi ;

1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
2. Pelimpaha sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya
3. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD

• 3.a. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

• Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
• Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya
• Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
• Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan
• Menandatangi SPM LS dan SPM TU
• Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, dan
• Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan pejabat pengguna anggaran.

      4. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung

          jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.