Kebijakan Tak Harus Populer, Kesejahteraan Rakyat Yang Utama

Oleh redaksi http://www.mimbar-opini.com/

Minggu, 26-Agustus-2012, 06:32:08

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tak harus popular. Apalagi jika pengertian populer diartikan sebagai sebuah kebijakan yang bisa memuaskan seluruh elemen masyarakat. Sebagaimana kita semua tahu bahwa komentar negatif terkait kebijakan pemerintah seringkali keluar dari para pengamat politik ataupun politisi yang seringkali berbicara tanpa dilandasi oleh fakta yang ada.

Sebagai contoh, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2005. Kebijakan tersebut dikecam ramai-ramai oleh para pengamat, karena dianggap tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat. BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan program kompensasi jangka pendek yang tujuan utamanya menjaga agar tingkat konsumsi [RTS ], rumah tangga yang tergolong sangat miskin or near poor, tidak menurun pada saat terjadi kenaikan harga BBM. Dengan demikian, walaupun program BLT bukan satu-satunya program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, namun diharapkan dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan pada saat terjadi penyesuaian harga-harga kebutuhan pokok menuju keseimbangan yang baru. Namun pendapat yang mengecam BLT tersebut berubah, ketika pemilu 2009, ramai-ramai para tokoh politik mengklaim bahwa kebijakan BLT tersebut merupakan ide mereka. Bahkan tema BLT pun menjadi salah satu tema favorit dalam rangka menarik simpati masyarakat pada pemilu 2009. Di tengah suasana krisis ekonomi global, , saat memberikan keterangan pers seusai Rapat Terbatas bidang ekonomi di Istana Bogor, 24/8, Presiden SBY mengatakan pemerintah terus bekerja terutama terkait perlindungan pada rakyat berpenghasilan rendah. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan dan aksi untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Risiko atas kebijakan tidak populer pun diambil pemerintah, meskipun demikian Yudhoyono yakin selama ini pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang populer. Saat ini, dampak resesi perekonomian dunia sudah mulai dirasakan Indonesia. Karena itu, Kepala Negara menegaskan pemerintah akan memastikan rakyat berpenghasilan rendah tetap dapat dilindungi. Karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, pemerintah akan mengutamakan investasi secara menyeluruh di tanah air. SBY pun mengajak seluruh jajaran pemerintah baik pusat dan daerah untuk membangun iklim investasi dengan baik dan menghapus hambatan investasi seperti birokrasi. Selain itu, pemerintah juga akan menjaga ekspor yang mengalami penurunan meskipun ia mengakui penguatan tidak mudah. Menjaga dan mengelola impor juga menjadi salah satu prioritas. Dalam struktur APBN 2013 dan 2014, pemerintah menganggarkan jumlah belanja modal dan dan pembangunan infrastruktur. Populer atau tidak kebijakan pemerintah, intinya ialah, bagaimana kebijakan tersebut berdampak besar atas kesejahteraan rakyat. Masalah kesejahteraan yang tidak kunjung usai bagi bangsa ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi siapapun yang menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu pelibatan segenap elemen masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut merupakan hal yang lebih penting, agar masyarakat dapat benar-benar memahami dan ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dewi Lestari Jalan Mampang 2, Jakarta Selatan