Home » » Waduk Ciawi

Waduk Ciawi

Written By Ikhsan Firdaus on Friday, March 01, 2013 | 3/01/2013

DIGEBER: Pembenahan waduk akan dilakukan dalam waktu dekat. Sesuai master plan tahun 1997, pembenahan waduk tersebut mencapai Rp4,70 triliun di antaranya digunakan untuk pembebasan tanah.
BOGOR – Berpayah-payah mencari solusi banjir, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melirik rencana lama yang digagas pada masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso, 2001 silam. Sebuah waduk penampung air di hulu Ciliwung, diyakini mampu meminimalisir datangnya air bah ke Ibukota.

Di manakah rencananya lokasi waduk itu? Menurut Kasi Trantib Ciawi, Maskur, lokasi bakal waduk di antara empat Desa dan Dua Kecamatan. Yakni Desa Pandansari di Kecamatan Ciawi, dan Desa Cipayung, Cibogo serta Gadog di Kecamatan Megamendung. Konon di lokasi ini terdapat bekas bendungan Belanda, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk membangun tandon air raksasa.
Waduk itu akan menampung sekitar 25 juta meter kubik air Sungai Ciliwung. Luasnya mencapai 100 hektar dengan kedalaman sekitar 85 meter. Waduk ini disiapkan sebagai lokasi parkir air hujan, jika air di Sungai Ciliwung meluap. Untuk mengantisipasi meluapnya air di waduk itu, Pemprov DKI juga harus membangun sodetan melalui terowongan ke Kali Cisadane.
“Bendungannya dalam sekali. Puluhan meter. Lokasi di dekat-dekat Desa Sukamahi, Sukamaju. Tapi ya gitu. Masih sebatas wacana. Jangankan pembebasan lahan, sosialisasi ke wilayah saja belum ada,” kata dia.
Seperti diungkapkan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU Muhammad Hasan. Saat ini pihaknya tengah mengkaji pembangunan waduk tersebut. Proses tengah berjalan pada pengkajian dan pembuatan detail engineering design (DED). Proses ini diperkirakan memakan waktu satu setahun.
Pemerintah masih harus mempertimbangkan lokasinya yang berada di dataran tinggi. Selain itu, dana pembuatan waduk diperkirakan sangat besar karena biaya pembebasan lahan masyarakat. “Risiko yang mungkin timbul dan dampaknya bagi daerah hilir juga harus diperhitungkan,” terangnya kepada wartawan.
Sementara itu, si empunya wilayah, Pemerintah Kabupaten Bogor mengklaim belum diajak koordinasi lagi soal waduk Ciawi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar mengatakan, pihaknya justru masih menunggu koordinasi dari Pemprov DKI terkait proyek ini. Hingga kini, Adang mengaku tak mengetahui persis dan belum menerima undangan koordinasi. “Pemkab Bogor menunggu langkah-langkah selanjutnya. Baik dari Pemda DKI atau pun Departemen terkait apabila pembangunan waduk Ciawi akan dilaksanakan,” cetus Adang.
Sejak didengungkan 2001 silam, wacana pembuatan waduk Ciawi timbul dan tenggelam. Namun, rencana ini telah tertuang dalam rekomendasi rencana tindak jangka panjang penataan ruang wilayah Jabodetabek, di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, 2007. Rekomendasi itu merupakan hasil evaluasi banjir tahun 2007 yang disebut-sebut sebagai banjir siklus lima tahunan.
Rekomendasi itu menyebutkan, untuk menanggulangi banjir di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), dibutuhkan adanya waduk di wilayah hulu, yakni Waduk Ciawi, Waduk Parung Badak, dan Waduk Genteng. Disebut pula, kebutuhan dana untuk penanggulangan banjir Jabodetabek dan sekitarnya mencapai Rp16,5 triliun. Sesuai master plan tahun 1997, Rp4,70 triliun di antaranya digunakan untuk pembebasan tanah.
Pembangunan waduk di hulu sungai dinilai sangat penting. Mengingat 40 persen wilayah DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang rawan banjir. Jakarta juga mempunyai 13 sungai besar dan kecil yang kerap meluap. Selain itu, upaya non-struktural di Bogor juga direkomendasikan untuk menanggulangi banjir. Di antaranya pembenahan dan penataan daerah tangkapan air di hulu Kali Ciliwung, dan pengaturan kembali tata ruang wilayah Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur).
Dengan ‘tenggelamnya’ Ibu Kota Jakarta, kemarin, banyak pihak menilai pembangunan waduk Ciawi digeber dalam waktu dekat. Terlebih, Gubernur Jokowi telah berkoordinasi dengan Pemprov Jabar dan menemui Wakil Presiden Boediono untuk meminta percepatan Waduk Ciawi.
“Saya sudah minta ke Pak Wapres agar semuanya dipercepat. Waduk Ciawi dipercepat, kemudian normalisasi sungai juga dipercepat, sumur (resapan) juga ditambah,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Melalui koordinasi bersama Boediono, kata Jokowi, ia juga meminta agar dapat langsung memberikan koordinasi kepada pemerintah daerah setempat untuk dapat mempercepat proyek pembangunan antisipasi banjir. Menurut Jokowi, koordinasi itu perlu karena Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait pembangunan Waduk Ciawi karena tidak berada di wilayah Jakarta.
Jokowi mengatakan siap apabila pemerintah pusat dengan kementerian membuat sebuah forum koordinasi ataupun sharing yang membahas proyek Waduk Ciawi ataupun proyek antisipasi banjir bersama kota lain. “Yang jelas kita siap. Misalnya, Waduk Ciawi nanti dikerjakan dan kita harus sharing, ya kita sharing kalau perlu,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerhati Tata Ruang Joko Pitoyo menilai pembangunan Waduk Ciawi bukan solusi final mengatasi banjir di Jakarta. Menurutnya, jika alasan pembangunan waduk adalah meminimalisir debit air Ciliwung, efektivitasnya 20 persen lebih tinggi jika berada di wilayah pertengahan, semisal Kota Depok.
“Kalau untuk mengurangi banjir atau memperlambat air bah, iya. Kalau menghilangkan, kemungkinan kecil sekali. Banyak yang harus ikut kontribusi. Lokasilasi curah hujan dan kondisi tata ruang dan alam Jakarta itu sendiri,” paparnya.
Joko mengatakan, dalam melihat fenomena banjir dari luapan air sungai, harus juga melihat kondisi daerah aliran sungai (das) secara komprehensif. Pada kasus penanganan banjir Jakarta di tingkat hulu, tidak semata-mata sungai Ciliwung saja yang menjadi objek analisa. Setiap anak sungai yang mengalir ke Ciliwung pun harus ditangani dengan terpadu.
“Harus ada semacam dam-dam (pintu air) kecil penampung utama di tiap anak sungai. Pemda sebenarnya bisa melakukan itu. Sebelum air itu masuk ke sungai utama Ciliwung, dia tertahan di anak-anak sungai,” terangnya.
Menurut Joko, pemantauan bisa dilakukan di tingkat daerah dengan menganalisa perkembangan anak sungai. Melalui analisa itu, dapat terpantau pola aliran sungai. Selanjutnya, sistem dam anak sungai juga harus diterapkan di tiap anak sungai hingga perbatasan Bogor-Depok. “Konsekuensin ya kita harus bebaskan tanah masyarakat. Kita menahan air sungai, juga menambah riset,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, pemahaman yang perlu ditekankan adalah tidak semua penyebab banjir Jakarta ada di wilayah hulu atau Bogor. Penataan di hilir pun bisa membuat air meluap. Meski di hulu hujan, jika terpantau ketinggian air sungai sudah naik, bisa dikatakan ada yang tak beres dalam penataannya. “Tidak bisa selalu disalahkan hulu. Perlu dilihat juga, apakah hujan merata atau sporadis di satu wilayah. Durasi hujan, intensitas dan ketebalan curah hujan juga sangat berpengaruh,” paparnya.
Langkah selanjutnya adalah analisa karakteristik bantaran sepanjang das, serta tutupan lahan. Hal itu menjadi seluruh kesatuan sampai ke muara atau laut. Wilayah mana yang paling cepat berubah. Apakah hulu, tengah atau justru hilir. “Baru kita bisa lihat siapa kontributor terbesar dari banjir ini,” ucapnya.
Joko menganalogikan prinsip air permukaan (overlands flow). Semisal angka air hujan yang turun adalah 10, sedangkan yang langsung terserap tanah hanya tiga. Sehingga nilai air permukaan yang langsung mengalir ke sungai menjadi tinggi yakni tujuh. Fungsi yang harus dilakukan adalah menjadi air permukaan menjadi 5 atau bahkan tiga.
“Untuk mendapat angka ideal itu, wilayah tengah dan hilir juga harus ikut berperan. Menerapkan rumusan itu di masing-masing wilayah. Atasi Puncak tidak ada jaminan banjir akan hilang,” tandasnya.
Banjir memang telah akrab bagi kota-kota di Pantai utara Jawa. Menilik sejarahnya, Jakarta yang dibangun oleh Jan Pieters Z Coen, di awal abad ke 17 dengan konsep kota air (waterfront city). Konsep itu adalah konsep jitu mengatasi banjir. Pada waktu didirikan tahun 1619, Batavia dirancang dengan kanal-kanal seperti kota Amsterdam atau kota-kota lain di Belanda.
Secara historis semenanjung dan teluk Jakarta memang rawan banjir akibat peningkatan debit air sungai Cisadane, Angke, Ciliwung, Bekasi dan Citarum pada musim hujan. Pertumbuhan permukiman yang tak terkendali mengakibatkan terhambat aliran air ke laut.
Alhasil Kota Jakarta dilanda banjir hebat pada tahun 1621, 1654 dan 1918, 1976, 1996, 2002 dan 2007. Banjir tahun 1996 menggenangi hampir seluruh penjuru kota. Tahun itu menjadi tragedi nasional yang menjadi perhatian dunia. Banjir besar ini dipercaya sebagai banjir lima tahunan yang akan berulang setiap lima tahun. Terbukti pada awal 2002 banjir melanda Jakarta, dan dilanjutkan pada awal 2007 dan awal 2013. (ric)
Share this article :

+ komentar + 1 komentar

5:55:00 PM

Pak Ikhsan, betul sekali bahwa sumber banjir, waduk penampung catchment area water dan daerah aliran sungai / anak sungai (bantaran + badan sungai) yang menampung hingga muara kelaut merupakan kesatuan. Sebab itu secara kelembagaan mungkin harus juga jadi kesatuan baik unsur Pemerintah Pusat (u/p mis RI2) , Daerah (u/p mis Gub / Wagub) maupun Kementerian2 dan Dinas2 terkait ( mis PU) dll. Tiap unsur lembaga punya ultimate function yang menentukan, masing2 punya kursi yang sama pada meja rapat lembaga dan commited untuk menuntaskan banjir.

Post a Comment

Terimakasih bila Anda menuliskan komentar disini

Subscribe via RSS Feed If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.

Daftar Isi

Recent Post

Download Gratis

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. Blogs Aksara - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger