Pemerintah Siap Realisasi PMU Pada 2013

JAKARTA - Pemerintah akan mewajibkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau pendidikan gratis hingga SMA pada 2013 mendatang. Dan ini diperkuat dengan revisi undang-undang dan anggaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, mengatakan, PMU menjadi salah satu program andalan sektor pendidikan pada 2013.

M Nuh menerangkan, secara politis sangat mahal biayanya untuk mewujudkan PMU, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menjadikannya sebagai program nasional dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu.

“Posisi pemerintah sesuai dengan pidato presiden, yaitu ingin PMU ini jadi. Tinggal nanti beradu (dengan DPR) penetapannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata M Nuh ketika ditemui di ruang kerjanya di Gedung Kemendikbud, kemarin.

Dalam pidato presiden, SBY menyebut pelaksanaan PMU dimulai dengan penyediaan Bantuan Operasional SMA bagi 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA. Bantuan tersebut berupa 216 unit sekolah baru dan lebih dari 4.550 ruang kelas baru SMA/SMK/SMLB, kemudian rehabilitasi sekira 23 ribu ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang.

Pemerintah juga akan melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekira 14,3 juta siswa/mahasiswa dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekira 220 ribu siswa/mahasiswa. Pada 2011, anggaran pendidikan telah mencapai Rp266,9 triliun, namun tahun ini meningkat menjadi Rp310,8 triliun dan pada 2013 direncanakan sebesar Rp331,8 triliun atau naik 6,7 persen.

M Nuh menambahkan, nama PMU diambil karena sebagai rintisan di mana belum adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Wajib Belajar 12 Tahun. Oleh karena itu, pihaknya sedang menyiapkan amandemen UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20 Tahun 2003 sebagai payung hukum yang kokoh bagi pendidikan gratis ini.

“Kalau tidak pakai PMU, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA sebesar 97 persen akan tercapai lebih cepat pada 2020. Ini juga ada momentum bonus demografi yang terjadi pada 2010-2035. Ini adalah populasi usia produktif yang jika tidak ditangani akan menjadi bencana demografi,” ungkapnya.

Dia menyatakan, kenaikan APK pendidikan menengah saat ini hanya 1-2 persen. Ada 71 kabupaten kota yang nilai APK pendidikan menengah kurang dari 50 persen sementara ada 235 kabupaten kota yang nilai APK pendidikan menengah kurang dari 70 persen atau di bawah APK rata-rata nasional. Beberapa daerah yang APK-nya rendah berada di Manggarai Timur (NTT dan Labuan Batu Utara (Sumut).

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menambahkan, pelaksanaan PMU akan berujung pada tiga hal, yakni dapat meningkatkan APK jenjang menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, pada 2013, BOS untuk pendidikan menengah akan mencapai 90 persen yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah. Rintisan BOS PMU sudah dimulai sejak Maret lalu dengan besaran Rp120 ribu per siswa/tahun sedangkan tahun depan diperkirakan naik sebesar Rp1 juta.

Pemerintah sangat prihatin dengan keadaan saat ini karena 28 persen lulusan SMP sederajat tidak tertampung karena akses dan ketersediaan sekolah menengah dan biaya. “Oleh karena itu, kami juga menggalang dana dari masyarakat, namun beban biaya pendidikan dari masyarakat akan diperkecil,” ujar Hamid.(Neneng Zubaidah/Koran SI/mrg) http://www.dikti.go.id/