Sabtu, 23 Juni 2012 16:55 wita
BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Pemkab Kotabaru Kalimantan
Selatan menerima dana dari APBN sebesar Rp3 miliar melalui Program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan untuk mengurangi angka kemiskinan di
daerah tersebut.
Kepala Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru Akhmad Rivai, Sabtu, mengatakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) diharapkan angka kemiskinan di 12 desa di Kotabaru bisa berkurang.
Tujuan yang lainnya, untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, ujar Rivai, mengutip Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono P.
"Sasarannya termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.
Rivai menambahkan, untuk Kalimantan Selatan hanya ada empat kabupaten yang memperoleh program PPIP, yaitu Kotabaru, Banjar, Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
"Sementara Kabupaten Kotabaru untuk 12 desa sasaran terdiri dari enam desa melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2012.
Diantaranya, Desa Semisir dan Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu, Desa Senakin dan Sang Sang Kecamatan Kelumpang Tengah, dan Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara.
Sedangkan enam desa melalui DIPA APBN-P 2012, yaitu, Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah, Desa Mandala, Pulau Panci dan Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Desa Limbungan Kec Hampang dan Desa Marga Jaya Kecamatan Pamukan Barat.
Masing-masing desa tersebut akan memperoleh dana sebesar Rp250 juta dengan menandatangani Pakta Integritas, sanggup melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PPIP 2012.
"Tidak melakukan pemotongan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan kepada masyarakat," imbuhnya.
Kegiatan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan mencakup infrastruktur prasarana jalan, jembatan, jalan setapak, tambatan perahu, infrastruktur air minum, irigasi perdesaan, dan sanitasi perdesaan.
"Kesemuanya harus memperhatikan kriteria, persyaratan dan spesifikasi teknis yang telah diatur dalam ketentuan," ujar Rivai.
Sementara kegiatan yang dilarang dalam program PPIP yaitu semua program yang akan melibatkan perubahan lingkungan yang sensitif, kegiatan yang berbahaya dan kegiatan yang merusak antara lain pengadaan pestisida atau herbisida, pembelian tanah, pengubahan aliran sungai.
Kepala Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Kotabaru Akhmad Rivai, Sabtu, mengatakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) diharapkan angka kemiskinan di 12 desa di Kotabaru bisa berkurang.
Tujuan yang lainnya, untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, ujar Rivai, mengutip Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono P.
"Sasarannya termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.
Rivai menambahkan, untuk Kalimantan Selatan hanya ada empat kabupaten yang memperoleh program PPIP, yaitu Kotabaru, Banjar, Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
"Sementara Kabupaten Kotabaru untuk 12 desa sasaran terdiri dari enam desa melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2012.
Diantaranya, Desa Semisir dan Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu, Desa Senakin dan Sang Sang Kecamatan Kelumpang Tengah, dan Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara.
Sedangkan enam desa melalui DIPA APBN-P 2012, yaitu, Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah, Desa Mandala, Pulau Panci dan Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Desa Limbungan Kec Hampang dan Desa Marga Jaya Kecamatan Pamukan Barat.
Masing-masing desa tersebut akan memperoleh dana sebesar Rp250 juta dengan menandatangani Pakta Integritas, sanggup melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PPIP 2012.
"Tidak melakukan pemotongan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan kepada masyarakat," imbuhnya.
Kegiatan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan mencakup infrastruktur prasarana jalan, jembatan, jalan setapak, tambatan perahu, infrastruktur air minum, irigasi perdesaan, dan sanitasi perdesaan.
"Kesemuanya harus memperhatikan kriteria, persyaratan dan spesifikasi teknis yang telah diatur dalam ketentuan," ujar Rivai.
Sementara kegiatan yang dilarang dalam program PPIP yaitu semua program yang akan melibatkan perubahan lingkungan yang sensitif, kegiatan yang berbahaya dan kegiatan yang merusak antara lain pengadaan pestisida atau herbisida, pembelian tanah, pengubahan aliran sungai.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) jelas sangat berdampak positif, apalagi menuju otonomi desa, supplay materi belumlah cukup tanpa di barengi dengan supplay pengetahuan, semoga saja kedepannya program ini mampu menyentuh keminiman pengetahuan dan pengalaman sehingga menjadikan daerah-daerah yang ada di Kabupaten Kotabaru semakin menggeliat tak kalah dengan daerah - daerah lain di Indonesia.
Boleh jadi pengelolaannya dengan menggunakann sistem swakelola yang dapat melibatkan kelompok masyarakat setempat, karena di desa-desa sudah ada lembaga-lembaga sosial dan masyarakat, kultur pedesaan kita masih mengutamakan kebersamaan, desa yang menjadi lumbung, desa yang menjadi maskot pembangunan, dan desa adalah paras cantik wisata. Tak sedikit anak-anak yang dilahirkan di pedesaan menjadi pemain-pemain handal mengisi pembangunan, dan semoga akan lahir kembali putra putri jempolan yang akan lahir di Bumi Saijaan Kabupaten Kotabaru.
Ktb,23/10/2012
Post a Comment
Terimakasih bila Anda menuliskan komentar disini